Pansus DPRD Kota Kupang : Parkiran Jadi Ladang Bagi Tim Sukses


Foto Ketua Pansus DPRD Kota Kupang, adrianus Talli, Wakil Ketua Pansus Zeyto Ratuarat Dan Sekertaris Yapi Pingak saat Pimpin sidan Pansus DPRD Kota Kupang Di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Kupang

Foto Ketua Pansus DPRD Kota Kupang, adrianus Talli, Wakil Ketua Pansus Zeyto Ratuarat Dan Sekertaris Yapi Pingak saat Pimpin sidan Pansus DPRD Kota Kupang Di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Kupang

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang, Elly Wairata mengungkapkan, terkait dengan persoalan mekanisme pengelolaan parkiran di Kota Kupang dan Penjabat serta PTT Dishub Kota Kupang yang dinon job karena diindikasikan salah melakukan kebijakan parkiran di tahun 2019 yang menjadi temuan Panitia Khusus (DPRD) Kota Kupang itu, dirinya baru mendapat tugas sebagai Plt Kepala Dishub Kota Kupang sejak SK 18 Januari dan pelaksanaan tugas baru di tanggal 22 Januari 2019.

Menurutnya dalam pelaksanaan tugas yang sifatnya prinsip sudah dilaksanakan sesuai SK yang ada. “Berkaitan dengan data parkir LKPJ tahun 2018, saya mendapat informasi jumlah titik parkir untuk tahun 2018 itu sebanyak 187 titik parkir. Yakni titik parkir tepi jalan sebanyak 102 dan titik parkiran khusus sebanyak 85 titik,” kata Elly Wairata sidang Pansus DPRD Kota Kupang dengan agenda Klarifikasi hasil kunjungan Pansus LKPJ Wali Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Kupang, Kamis 16 Mei 2019, sekira pukul 21.30 wita.

Sidang tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Pansus DPRD Kota Kupang, Adrianus A. Talli didampingi oleh Wakil Ketua Zeyto Ratuarat dan Sekertaris Yapi Pingak serta Anggota Jr. John GF. Seran, Maria Magdalena Saloe, Benyamin M. Mandala, Jemari Yoseph Dogon, Padron A. S. Paulus, Yuvensius Tukung, Maudy J. Dengah, Mauridz A. Kalelena, Theodora Ewalda Taek dan Nithanel Pandie.

Elly Wairata mengatakan, target pendapatan parkiran 2018 sesuai dengan LKPJ, target penerimaan senilai Rp. 1 miliar, 900. Namun, Dishub Kota Kupang mendapat realisasi sebesar Rp. 2 miliar 40.

“Untuk parkiran umum tepi jalan ada 101 persen dan parkiran khusus 130 persen” ungkapnya.

Berkaitan dengan proses pelaksanaan parkiran tahun 2018, lanjutnya Dishub Kota Kupang masih menggunakan sistem pembayaran tunai dengan pola yang dipakai dengan pelelangan parkiran serta dilakukan penetapan pemenang parkiran, lalu dibuat kontrak kerja.

“Pembayarannya masih lewat bendahara. Untuk tahun 2019 setelah saya masuk sebagai Plt Kepada Dishub Kota Kupang sudah terjadi penetapan pemenang parkiran untuk tahun 2019. Dan kami melakukan perubahan dengan merubah kontrak yang digunakan sistem yang lama dengan pola baru dengan sistem non tunai,” papar Elly.

“Jadi itu tadi dia punya perbedaan disitu. Ketika saya masuk setelah itu ada pergantian untuk pemecatan dari Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan juga Staf PTT Dishub Kota Kupang. Dan saya sudah panggil mereka untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan semua ini. Namun, mereka bilang apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan apa yang kami harus lakukan. Dan setelah masuk langsung dilakukan pemeriksaan oleh pihak inspektorat,” kata Elly.

Dijelaskan, pemeriksaan terhadap Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan juga Staf PTT tersebut yang pertama oleh inspektorat selama 14 hari kemudian ditambah lagi jangka waktu pemeriksaannya.

“Sampai hari ini kami belum mendapatkan hasil pemeriksaan dari pihak inspektorat untuk pemecatan terhadap teman – teman yang sudah menjalankan tugas dan fungsi mereka,” ujarnya.

Menanggapi peryataan Kadis Dishub Kota Kupang, Elly Wairata, Wakil Ketua Pansus DPRD Kota Kupang Zeyto Ratuarat mengatakan, DPRD Kota Kupang mendapat informasi bahwa hasil pemeriksaan inspektorat yang dimana, teman – teman Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan juga Staf PTT ini tidak bersalah, sehingga kita cukup yakin tindakan yang diambil oleh Wali Kota Kupang itu karena mereka tidak mampu mengamankan kebijakan tersebut.

“Saya harus bilang jujur bahwa teman – teman ini tidak mampu mengamankan atau mungkin Tim Sukses (Timses) Wali Kota Kupang yang merekomendasikan. Saya punya bukti jelas, seseorang yang tinggal di Kelurahan Oeba yang begitu sangat lantang menyatakan bahwa apabila saya tidak dapat kalian pasti kalian diganti. Dan memang dia tidak dapat, dan kami tau benar setelah dia tidak dapat lalu diambil alih dan dieksekusi dirumah aspirasi. Boleh jujur sampai teman – teman yang memberi pemasukan terhadap PAD Kota Kupang yang melaksanakan tuntutan pembayaran dengan baik jadi tereliminasi karena bukan bagian dari tim pemenang Wali Kota Kupang,” ungkap Zeyto.

Menurutnya, parkiran di Kota Kupang ini diatur oleh bukan orang – orang Dishub. Namun, yang mengatur semua ini adalah segelintir orang yang ada diluar sistem pemerintahan.

“Persoalan ini bukan menjadi rahasia lagi untuk pelaku parkir dan warga Kota Kupang. Saya berharap Plt Kadis Dishub bisa mengembalikan teman – teman yang tadi dituntut bersalah itu karena ini adalah masalah nasib hidup orang, sehingga kita bisa tau siapa yang salah dan siapa yang benar. Secara jujur saya minta parkir ini harus segera dikembalikan sepenuhnya diatur oleh Dishub saja. Kalau tidak parkiran ini akan menjadi ladang bagi Timses Wali Kota Kupang. Ya sapa yang jadi Wali Kota itu orang – orang
yang bekerja cape untuk dia itu yang akan mengatur parkiran ini. Nanti datang Wali Kota baru lagi begitu juga. Kita butus sebuah sistem di kota ini tidak seperti ini,” tagas Politisi Golkar itu.

Ketua Pansus DPRD Kota Kupang Adrianus Talli menambahkan, menurutnya, rebut – rebutan lahan parkiran ini membuat orang lain menjadi korban dan dikorbankan.

“Tadi pak Plt bilang belum mendapat laporan dari hasil pemeriksaan inspektorat. Tapi yang kita ikuti di media bahwa hasil laporan itu sudah ada. Dan sudah disampaikan ke Wali Kota bahwa ketika keempat orang yang berada di Dishub yang dinon aktifkan itu tidak bersalah,”ungkapnya.

Dia meminta agar besok rapat lanjutan Pansus DPRD Kota Kupang itu Sekertariat DPRD Kota Kupang agar bisa mengundang inspektorat untuk hadir dalam rapat Pansus agar bisa dilakukan klarifikasi terkait dengan pemeriksaan itu. Sehingga ini bisa membantu Pansus untuk membuat rekomendasi dan catatan khusus.

“Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Pansus Zeyto Ratuarat. Kita mengorbankan teman – teman yang sudah berjasa di kota ini, bahkan ada yang sudah mau pensiun. Namun, dengan hanya gara – gara sebuah bisikan saja indikasi. Dan saya mau bilang indikasi itu artinya belum tentu benar. Tapi masih sebuah perkiraan. Ironisnya, habya sebua bisikan nasih dan harga diri orang jadi hilang semuanya,” tegas Adrianus. (*hayer)