6 Bulan TPP Guru Belum Terealisasi, Ini Penjelasan Kadis P & K NTT


Zonalinenews-Kupang,- Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi guru non sertifikasi di lingkup propinsi NTT belum teraelisasi dari bulan Januari hingga Juni 2019.

” Pada saat saya menjelaskan di Komisi V DPRD NTT tidak mau mendengarkan alasan teknis tekait kendala pembayaran
TPP. Ini tidak bisa bertitah langsung jadi;” ucap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) NTT, Drs Benyamin Lola Selasa 25 Juni 2019 pukul 11.00 Wita di ruang kerjanya, ketika dikonfirmasi wartawan terkait masalah kesra guru .

Menurut Benyamin , pihaknya yang melaksanakan teknis tidak serta merta langsung membayar karena terkait dengan akuntabiitas pertanggungjawaban keuangan.

” ini melibatkan uang milliar rupiah bukan milik pribadi saya, jika ada kesalahan pembayaran bisa ditolelir. Ini uang negara yang harus dikawal sehingga diberikan ke sasaran yang tepat,” ungkapnya.

Mengapa 6 bulan belum terealisasi Menurut Benyamin menjelaskan yang pertama kebijakan untuk pembayaran TPP guru , tenaga kependidikan dan pengawas baru tahun ini . Tahun sebelumnya tidak ada, setelah guru SMA dan SMK diserahkan ke Propinsi maka ada kebijakan itu.

” Nah proses untuk membayar harus ada SK Gubernur dan SK terjadi revisi beberapa kali karena terdapat koreksi dan sudah diselesaikan,” jelas Benyamin.

Setelah terima.SK pihaknya harus mengentri SK tersebut satu persatu.

“yang datanya sudah selesai dientri dan kita serahkan ke bagian keuangan untuk diproses pembayaran adalah kabupaten Alor dan Belu. Masing-masing data harus diikutsertakan SPMnya satu persatu,” beber Benyamin Lola.

Pembayaran TPP harus disesuaikan dengan dinamika setiap bulan . “jadi sekian ribu orang diplot langsung dibayar sekaligus. Tidak bisa begitu karena dalam perjalanan ada data yang berubah sehingga harus dilihat data per orang di setiap sekolah setelah itu, diolah ke kabupaten baru ke kita proses dan mengerjakan data tersebut di dinas sebanyak 16 orang ,” tutur Benyamin.

Selain kendala teknis daftar hadir guru dari sekolah juga memberikan kontrubusi keterlambatan pembayaran TPP.

“Kami juga memberikan solusi dengan kepala sekolah membuat surat keterangan tanggungjawab mutlak bila dibayarkan tidak sesuai dengan fakta maka kepala sekolah bertanggungjawab. namum itu juga tidak dilakukan,” tegas Benyamin.

Benyamin berharap proses pembayaran ini direalisasikan secepatnya.

Sebelumnya Komisi V DPRD NTT pada menyayangkan ketidakmampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT dalam pemenuhan hak guru diantaranya pembayaran gaji yang selalu terlambat diatas tanggal 10 setiap bulan, dana non sertifikasi yang tidak dibayarkan pada guru yang belum bersertifikat. Bahkan tambahan penghasilan bagi para guru sejak Januari 2019 yang belum terbayarkan serta insentif guru komite sekolah dan yayasan yang belum dibayarkan.

Demikian catatan rekomondasi dari laporan hasil rapat kerja Komisi V terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran pendapatan dan belanja Daerah NTT Tahun 2018 pada Dinas pendidikan NTT, yang dibacakan anggota Komisi V , Aulora A. Modok. S.Sos pada sidang paripurna penyampaian hasil pembahasan komisi terhadap pertanggungjawaban APBD 2018, Selasa 18 Juni 2019 pukul 10.30 wita di ruang Kelimutu DPRD NTT.(*tim)