Dinkes Kota Kupang Rencana Integrasi BPJS Tahap Tiga Pada 17 Agustus Nanti


Foto : Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Dr. Ari Wijana

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Sesuai rencana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang melakukan integrasi BPJS tahap ketiga akan digelar pada 17 Agustus yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (Hut RI) 20019 nanti. Hal ini dijelaskan Kepala Dinkes Kota Kupang, Dr. Ari Wijana, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa 25 Juni 2019, sekira pukul 10.30 wita.

Menurut Ari, Dinas Sosial juga sudah memasukan nama-nama masyarakat yang belum terintegrasi, baik itu melalui BPJS yang menggunakan APBN maupun yang didapatkan dari tempat dia kerja. “Jadi kami akan lakukan verifikasi lagi,” katanya.

Dia mengatakan, Dinas Sosial juga sudah mengirimkan nama-nama peserta yang akan diintegrasikan sesuai dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang ada di Dinas Sosial. “Untuk selanjutnya, Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan BPJS, apakah benar belum mendapat integrasi menggunakan APBN atau tidak” jelas Ari.

Data verifikasi bersama BPJS ini, lanjut Ari yang akan diintegrasikan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPJS agar jangan terjadi pendobelan antara BPJS yang menggunakan APBD dan yang menggunakan APBN. “Setelah dilakukannya integrasi ketiga, maka pada sidang anggaran perubahan, akan disampaikan, agar apabila ada sisa anggaran, maka akan dilaporkan ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dapat mereposisi anggarannya kemana,” kata Ari.

“Utnuk jumlahnya tergantung hasil verifikasi, karena apabila terjadi duplikat penggunaan anggaran maka tentunya akan jadi temuan BPK, seperti kali lalu, kami mengusulkan 3000 orang, yang sah hanya 900 orang saja, maka kami sementara memproses agar datanya benar,” ujarnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Livingston Ratu Kadja, mengatakan, integrasi Jamkesda dan E-KTP yang selama ini digunakan masyarakat Kota Kupang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus diintegrasikan ke BPJS, dan ini merupakan perintah undang-undang.

“Terkait pendobelan antara APBN dan APBD maka hanya perlu dicocokan saja, karena selama ini BPJS menggunakan APBN itu sudah berjalan, dan pemerintah daerah hanya perlu melanjutkannya saja dengan menggunakan APBD,” ujarnya.

Menurut Livingston, pemerintah juga seharusnya menekan sampai ke aparat pemerintah di tingkat bawah, yaitu Lurah dan Camat, agar menginstruksikan sampai ke tingkat RT-RW, agar pendataan itu benar-benar dilakukan secara baik.

“Jangan sampai ada masyarakat yang terlewatkan, atau tidak mendapat BPJS yang menggunakan APBD maupun APBN, maka tentunya pemerintah gagal dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin yang ada dan ini memang sudah merupakan perintah undang-undang,” ujarnya. (*hayer)