Caption Foto : Baju kuning, Wakil ketua 1 DPRD Kab. Manggarai, Simprosa Rianisari Gandut, Tengah, Plt kepadinas DLHD Manggarai, Marsel Gambang, Ujung jaket Merah, Wakil Ketua 2 DPRD kab. Manggarai, Paulus Peos.

DPRD Manggarai Menilai Pengeloaan Sampah di TPA Poco Tidak Benar


Caption Foto : Baju kuning, Wakil ketua 1 DPRD Kab. Manggarai, Simprosa Rianisari Gandut, Tengah, Plt kepadinas DLHD Manggarai, Marsel Gambang, Ujung jaket Merah, Wakil Ketua 2 DPRD kab. Manggarai, Paulus Peos.

Caption Foto : Baju kuning, Wakil ketua 1 DPRD Kab. Manggarai, Simprosa Rianisari Gandut, Tengah, Plt kepadinas DLHD Manggarai, Marsel Gambang, Ujung jaket Merah, Wakil Ketua 2 DPRD kab. Manggarai, Paulus Peos.

Zonalinenews.com, Manggarai-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menilai Pengelolaan dan Penataan lokasi Tempat Penampungan Akhir (TPA) Poco tidak benar. Hal ini terkuak saat kunjungan DPRD Manggarai di TPA Poco pada Selasa 11 Juni 2019 pagi.

Dalam kunjungan kali ini hadir dua pimpinan DPRD diantaranya Wakil ketua I, Simprosa Rianasari Gandut, Wakil Ketua II, Paulus Peos, serta ketua fraksi NasDem, Flavianus Soe. DPRD tiba di TPA dan bertemu langsung Plt. Dinas DLHD Manggarai, Marsel Gambang bersama staf, Tim medis dari Puskesmas Watu Alo, serta pemulung yang bekerja di TPA itu.

Pada kesempatan itu, Plt Kadis DLHD, Marsel Gambang, dihadapan anggota dewan menjelaskan niat pemerintah segera mengupayakan perluasan TPA Poco yang saat ini luasnya 1,3 Hektare akan diperluaskan menjadi 5 Hektare.
Pada lokasi baru hasil perluasan lahan TPA direncanakan Pemkab Manggarai untuk tempat penimbunan sampah yang kebetulan berada pada ngarai atau lembah

Menanggapi rencana Pemkab, Simprosa Rianisari Gandut, mengaku pihaknya mendukung langkah pemerintah karena itu menjadi solusi yang baik untuk menyelesaikan polemik TPA Poco, disisi lain Ia mengatakan, persoalan sampah harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD perubahan kedepan.

“Sampah ini sudah masalah. Artinya masalah sampah ini harus jadi perioritas, di perubahan itu harus jadi perioritas nanti lanjutannya akan ditindaklanjut di APBD induk,” ungkap gandut.

Menurut Dia, masalah yang akan menjadi perioritas untuk didorong dalam pembahasan dewan kedepan terkait perluasan lahan TPA serta dukungan operasional untuk Dinas Lingkungan Hidup.

“Ada beberapa prioritas yang akan kita dorong seperti perluasan lahan untuk mengatasi masalah di TPA. yang kedua terkait dengan operasional. Ada beberapa yang harus disikapi yaitu berkaitan dengan TPS atau container yang akan kita tambahkan 7 TPS atau container dan satu truck di perubahan,” Jelasnya

Menanggapi permintaan warga agar TPA ditutup, Gandut menjelaskan tidak ada cara lain selain melakukan perluasan areal TPA serta penimbunan sampah.

“Terkait keluhan Warga kan berkaitan dengan keadaan sampah sekarang ini makanya TPA ini harus disikapi sudah. Satu-satunya cara adalah dengan perluasan lahan dengan cara penimbunan, makanya lokasi ini sudah pas, karena ngarai kan,” tegasnya.

Saat bersamaan, Wakil ketua 2, Paulus Peos mengatakan, TPA poco harus diperluas dan harus ditata dengan baik tanpa ada relokasi atau mencari lahan baru.

“Hampir pasti untuk relokasi itu agak sulit karena persyaratan minimal 5 Hektare. Kalau sudah perluas lahannya sudah ada maka dengan mudah menata hal lain termasuk hal-hal yang mengganggu warga,” kata Paul.

Saat bersamaan, menanggapi keluhan warga, ketua Fraksi Nasdem Flavianus Soe menyebutkan, keluhan warga adalah imbas dari tata kelola dan luas lahan TPA yang tidak luas.

Menurut Dia, jika lahannya luas didukungi oleh penataan dan pengelolaan yang baik maka dengan sendirinya keluhan dari warga juga pasti tidak ada.

“Itu akibat dari penataan dan pengelolaan yang tidak baik, kalau ditata dan klola dengan baik yang pasti keluhan warga itu pasti tidak akan terjadi. Kalau sudah ada perluasan, pengolalaan dan klola dengan baik, aspek seperti bau misalnya pasti akan teratasi dengan baik. Kalau lahannya luas dan penataannya benar maka serta merta keluhan masyarakat akan sendirinya hilang,” tutupnya.(: Engkos Pahing)