20190613_120025

Fraksi Demokrat NTT Desak Pemerintah Jelaskan Pergeseran Anggaran 60 Milliar


20190613_120025

Zonalinenews-Kupang,- Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mendesak pemerintah Propinsi untuk bisa menjelaskan soal pergeseran anggaran sebesar Rp 60 Miliar si APBD 2019. Pergeseran ini dinilai sebagai pergeseran siluman Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo didampingi anggota Fraksi saat menggelar jumpa pers Kamis 13 Juni 2019 PUKUL 11.30 wita usai rapat paripurna DPRD NTT di ruang Fraksi Demokrat.

” Tadi pemerintah di sidang paripurna memberi tanggapan dan penjelasan semua fraksi dan uniknya hanya satu bagian yang kami tanyakan tidak bisa dijelaskan pemerintah yaitu terkait pengeseran anggaran 60 Milliar dan dijawab akan dibahas pada APBD perubahan empat bulan mendatang September 2019;” ungkap Winston

Menurutnya Inti dari pengeseran tersebut adalah adanya tindakan pemerintah yang sepihak tanpa memberitahukan ke DPRD.

” Kita sudah bahas di Komisi, diskusi di banggar lalu konsultasi ke Mendagri, pulang pimpinan tanda tangan nota persetujuan lalu pemerintah menerbitkan APBD ternyata yang dibicarakan DPRD dan yang dimasukan dalam Perda oleh pemerintah itu hasilnya berbeda,” ujar Winston.

Dalam tata kelola keuangan daerah menurut Winston ini sebuah pelanggaran serius pembahasan anggaran mendahului perubahan sebelumnya misalnya contoh di Komisi V untuk Dinas Perpustakaan Daerah mau geser anggaran 15 juta untuk penambahan listrik, minta ijin sama DPRD dan begitu mekanismennya mengapa ini 60 Milliar tidak ada pemberitahuan terhadap DPRD.

“Kami menduga setelah pembahasan di DPRD pemerintah melakukan rasionilisasi sendiri, apa yang mereka rencanakan, meraka ambil, mereka buat, meraka pindahkan sendiri bahkan merencanakan program baru. Yang luar biasa adalah prosesnya sudah sampai ke LPSE bahkan sudah tender bahkan sudah dilaksanakan,” beber Winston

Ia menjelaskan fraksi Demokrat tidak dalam posisi untuk tidak menyetujui misalnya jalan di Semau bukan itu tapi perencanaan anggaran harus sesuai.

” Kami sudah konsultasi ke mendagri via telpon maupun whatsApp kami tanya apakah boleh pergeseran anggaran dijawab boleh dengan dua syarat yaitu perintah undang-undang dan situasi darurat, mendesak atau membayar utang,” tutur Winston

Pergeseran 60 Milliar merupakan jumlah yang begitu besar . Sudah begitu pemerintah menolak untuk menjelaskan apa yang pemerintah sembunyikan.

“Apa yang membuat pemerintah menghidar atau takut untuk menjelaskan. Ini bukan suka atau tidak suka atau kami dibilang oposisi, tapi ini merupakan kepentingan bagi rakyat NTT,” katanya.

Dikatakan, melakukan pembangunan di mana saja , pihaknya mendukung karena semua adalah untuk rakyat NTT , tapi ada mekanisme yang tidak wajar dalam pergeseran itu.

Sementara itu Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi terkait pandangan Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna menjelaskan bahwa adanya pergeseran anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD 2019 , pemerintah akan jelaskan pada sidang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mendatang.(*tim)