Gedung Kantor BPKP Perwakilan NTT Diresmikan


Foto Bersama Kepala BPKP Perwakilan NTT Hasoloan Manalu, Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi serta Wali Kota Kupang Jefry Riwu Kore.

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Sejak diterbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 31 Desember 2014 lalu, BPKP diharapkan dapat memberikan peran sebagai trusted advisor atau informasi pengawasan yang dihasilkan harus dipastikan relevan, tepat waktu dan tepat kualitas, serta utuh sehingga betul – betul dapat diandalkan oleh pengambil keputusan. Hal ini diungkapkan Kepala BPKP Perwakilan NTT Hasoloan Manalu dalam sambutannya pada saat acara peresmian Gedung A dan Aula Kantor BPKB Perwakilan Nusa Tenggara Timur ( NTT), Senin Juni 2019.

Hadir pada acara itu, Kepala BPKP Perwakilan NTT Hasoloan Manalu, Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi serta Wali Kota Kupang Jefry Riwu Kore.

Menurut Manalu, Peran sebagai trusted advisor tersebut diimplementasikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan melakukan pemberian jaminan (assurance) dan jasa advis (consulting) pada mitra kerja di antaranya instansi pemerintah pusat di daerah, instansi pemerintah daerah, BUMD, BLUD, lembaga penyidik kepolisian dan kejaksaan, serta pemerintah desa. “Total mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi NTT sekitar 4000 entitas yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT,” katanya.

Dia mengatakan, pada periode tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah melaksanakan sebanyak 351 Penugasan Pengawasan (PP). “PP tersebut terbagi menjadi 4 (empat) fokus pengawasan, yaitu pengawalan akuntabilitas program Pembangunan Nasional. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal sebanyak 15 PP, Pengamanan Aset Negara sebanyak 41 PP, dan Peningkatan Governance System sebanyak 160 PP,” ungkap Manalu.

Selain itu, lanjut Manalu sebagai bentuk Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Perwakilan BPKP Provinsi NTT melakukan reviu atas 17 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai kontrak senilai Rp5.133.916.939.256,00 dan Rp. 54.750.520,00 yang tersebar di daerah wilayah Provinsi NTT. “Selama Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi NTT juga melakukan penugasan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi yaitu audit Investigatif dengan total indikasi kerugian keuangan negara Rp. 7.887.334.290,55. Audit atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dengan total indikasi kerugian keuangan negara Rp. 4.911.898.402,62, serta pencegahan korupsi,” jelas Manalu.

Sementara itu Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore disela – sela acara tersebut kepada wartawan mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) sangat mengpresiasi kinerja BPKP Perwakilan NTT selama ini.

Menurutnya, kinerja BPKP Perwakilan NTT sangat bagus. “Kami berharap peren BPKP dapat mendukung reformasi birokrasi di lingkup Pemkot Kupang,” pinta Jefri.

Dikatakan, Pemkot Kupang dan BPKP tersebut adalah mitra yang tidak bisa dipisahkan, sehingga Pemkot Kupang selalu mendukung BPKP untuk menjalankan fungsi – fungsin pengawasan terhadap pengelolaan keuagan di lingkup Pemkot. “Yang pastinya kita selalu dukung tugas dan fungsi dari BPKB,” kata Jefri. (*hayer)