Hari Ini, KPK Sambangi Flores Timur Ada Apa?


IMG-20190617-WA0050

Zonalinews.Com, Larantuka- Deputi Pencegahan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Senin, 17 Juni 2019 menyambangi Kabupaten Flores Timur (Flotim) Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kehadiran Alfi Racham Waluyo dan Nurtjchayadi di Flotim tepatnya di Aula Setda setempat dengan agenda utama 
Koordinasi dan Diskusi Dengan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait Program pencegahan Korupsi. 

“Benar, hadir Deputi Pencegahan KPK. 
Pemda Flotim ada MoU dengan KPK terkait Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi. Jadi ke depan untuk
program2 strategis kita dapat
berkomunikasi dengan KPK untuk
meminta pertimbangan yuridis
baik secara lisan maupun tertulis
melalui deputi Pencegahan supaya
menghindarkan kita dalam persoalan  yang berpotensi hukum” Sebut Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong kepada Zonalinenews.

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekda, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala BKD, DinasPenanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Infokom, Dinas
PMD, Dinas PKO, DinasPerumahan, Bagian LayananPengadaan, Hukum, organisasi danSekretariat dewan. 

Agus Boli didamping Sekda Paulus Igo Geroda dalam kesempatan tersebut mengatakan kegiatan dimaksud tidak hanya kepada penyelenggara negara di tingkat Pemerintah Daerah melainkan  juga bersama para Kepala Desa serta Kepala Sekolah agar terhindar dari potensi2 persoalan hukum demi kebaikan Flores Timur.

“Kepala Sekolah dan Kepala Desa juga harus berhati-berhati dalam mengelola Keuangan Daerah. Perlu diperhatikan rambu-rambu sebagai peringata dini sehingga tidak menimbulkan dampak hukum” sebut Wakil Bupati.

Boli menyambut baik kehadiran KPK di Kabupaten yang tenga diwacanakan sebagai kota suci. Menurutnya, kehadiran lembaga yang kerap memenjarakan para Koruptor baik Legislatif maupun eksekutif telah memberikan peringatan dini kepada para pelaku korupsi.

“Saya senang karena KPK menyambut baik kerjasama  ini dan mau membantu pemda khusus Pencegahan Korupsi.
Diskusi tadi meluas terkait hal2
Interprestasi hukum dalam
penyelanggaran pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan dan KPK
memberi pandangan yang sangat
baik kepada pemda. Kami bahas komitmen untuk mencegah
potensi korupsi di Flotim dan upaya
pengelolaan keuangan daerah
yang baik dan bertanggunjawab
sesuai Regulasi dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik  berdasarkan hasil penilaian BPK bisa Wajar” Tutupnya. (* tim).



TAG