POM TNI AD Langgar Perjanjian Kerjasama, Ibu Rumah Tangga di Kupang Lapor Polisi


Zonalinenews-Kupang – Angelica (45), seorang ibu rumah tangga asal Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendatangi Markas Polda NTT, Rabu 26 Juni 2019.

Angelica melaporkan pihak Detasemen Polisi Militer (Denpom) IX/1, TNI Angkatan Darat (AD) Kupang, ke Polda NTT, karena dianggap melanggar kesepakatan kerjasama pembangunan kantin di dalam komplek POM.

Kepada sejumlah wartawan di Polda, Rabu (26 Juni 2019), Angelica mengaku, kejadian itu bermula ketika dirinya bertemu dan mengenal Letkol CPM Suwondo, pada bulan Desember 2014.

Saat itu Suwondo menjabat sebagai Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) IX/1, TNI Angkatan Darat (AD) Kupang, yang diperkenalkan oleh Dandenkes Kupang Letkol Nyoman.

“Pada saat itu saya sedang berbincang dengan Dandenkes Kupang ingin membangun rumah makan di samping RST Kupang, karena tidak ada tempat kemudian letkol CPM Suwondo menawarkan tempat di area Kantor Denpom. Saya menyetujui dengan meninjau lokasi yang rencananya akan dibangun kantin tersebut,”ungkap Angelica.

Setelah meninjau lokasi tersebut yang luasnya 35 meter persegi lanjut Angelica, dia pun bersama pihak DENPOM Kupang melaksanakan rapat persiapan guna membahas rencana pembangunan kantin tersebut.

Rapat pemantapan dan persiapan itu, dilaksanakan sebanyak lima kali di tahun 2015 bertempat di Kantor DENPOM Kupang yang di hadiri oleh Dandenpom Letkol Cpm Suwondo bersama para Perwira Denpom Kupang, yakni Mayor Cpm Simbolon, Kapten Cpm Eko Siswanto, Kapten Cpm Warsito, Kapten Cpm Gandi Gunawan dan Letda Cpm Iwan.

Dari hasil rapat tersebut lanjutnya, sekitar bulan September 2015, dia pun memulai membangun kantin selama kurun waktu lima bulan dengan anggaran sebesar Rp 90 juta.

Setelah pembangunan kantin selesai, pada 9 Februari 2016, dirinya dengan pihak Denpom Kupang membuat perjanjian MoU (Isi Mou terlampir) dibuat dalam bentuk tertulis dengan cap meterai 6000 yang ditanda tangani oleh dia, Kapten CPM M Gandi Gunawan mengetahui Dandenpom (Letkol CPM Suwondo disaksikan Kapten CPM Eko Siswanto dan Kapten CPM Warsito.

“Kesepakatan antara saya dengan pihak Denpom Kupang saat itu adalah saya diberikan izin menduduki bangunan gedung selama lima tahun untuk berjualan rumah makan atau kantin. Setelah kurun waktu lima tahun, bangunan gedung tersebut merupakan milik satuan Denpom Kupang dengan TMT menempati bangunan dari tanggal 9 Febuari 2016 sampai tanggal 9 Febuari 2021,”ujarnya.

Selain kesepakatan tersebut di atas lanjut Angelica, ada juga kesepakatan lain yaitu dirinya wajib memberikan kontribusi sebesar Rp 1 juta per bulan kepada pihak Denpom Kupang yang diterima oleh Serma Slamet

Sekitar bulan Agustus 2016, Letkol Cpm Suwondo diganti oleh Letkol Cpm Silaban dan kantinya masih tetap berjalan delapan bulan ke depannya dengan tetap memberikan kontribusi Rp 1 juta tiap bulannya.

“Sekitar bulan Februari 2017, saya ke Papua dalam rangka urusan kerjaan. Kantin tersebut saya serahkan kepada teman untuk di urus dengan saya kasih modal Rp 6 juta tetapi tiga bulan setelah kantin tersebut ditutup karena sepi pemasaran,”jelas Angelica.

Sekitar awal tahun 2018, Angelica berniat untuk membuka kantinnya lagi, tetapi hal tersebut dilarang oleh Kapten Cpm Saragih dengan mengatakan, sebelum buka nanti ketemu komandan yang baru dulu Letkol Cpm Silaban.

Tetapi beberapa hari berselang, Angelica ditelepon oleh Kapten Cpm Saragih dengan menyampaikan bahwa perintah Komandan Denpom bahwa sistem kontrak bangunan di ubah pertahun dengan biaya sewa kontrak per tahun sebesar Rp 30 juta, karena uang tersebut akan dipakai untuk bayar kas Negara.

“Saya menolak biaya sewa per tahun tersebut, dikarenakan sudah tidak sesuai dengan kesepakatan dari Isi MoU yang telah dibuat sehingga Kapten Cpm Saragih menyampaikan melalui telepon dengan kalimat, jika tidak mau bayar jangan jualan lagi disitu,”ujar Angelica meniru ucapan Cpm Saragih.

Setelah adanya larangan dari Kapten Cpm Saragih menutup kantin tersebut kurang lebih satu tahun. Kunci kanti pun dipegang Angelica.

Sekitar bulan Januari 2019, Angelica mau mengambil etalase di kantin tersebut, namun kunci kantin tersebut sudah diganti oleh pihak Denpom Kupang

Sekitar awal bulan Maret 2019, Angelica mendengar dari beberapa orang Denpom Kupang bahwa bangunan kantin tersebut rencana akan disewakan kepada calon penjual makanan nasi padang dengan sewa Rp 50 juta selama dua tahun oleh rekanan anggota Denpom yang bernama Jemmy Robi Lingga

“Saya sudah berupaya ingin bertemu dengan Dandenpom yang menjabat saat ini, guna
pertanyakan nasib kelanjutan kantin yang telah saya bangun dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank NTT, namun selalu tidak mendapatkan izin dari petugas piket Denpom dengan alasan Komandan tidak ada di tempat,”ungkap Angelica.

Angelica pun merasa bingung dan drop, disebabkan kejelasan kantin yang dibangunnya tersebut saat ini telah digunakan oleh orang lain tanpa ada pemberitahuan atau koordinasi dari pihak Denpom Kupang kepadanya

“Saya ingin masalah ini bisa segera diselesaikan. Saya adalah seorang single parent yang memiliki tanggungan empat orang anak yang dimana anak pertama saya lagi menempuh kuliah, anak ke 2, 3 dan 4 sementara bersekolah,”kata Angelica lirih.

Angelica pun memohon kiranya tuntutannya kepada pihak Denpom Kupang agar bisa menganti biaya kerugian sebesar Rp 70 juta, karena dia membangun kantin tesebut dengan meminjam di Bank NTT Kupang.

“Saya lapor ke polisi karena sebagai orang sipil, kalau mengadu ke polisi sehingga hari ini saya datang,”ujarnya.

Angelica mengaku, telah melapor ke Danrem 161 Wira Sakti Kupang melalui pesan Watsapp masalah itu, namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti.

Sejumlah anggota polisi yang berjaga di Ruang SKPT Polda NTT dan petugas Direktorat Reskrim Umum Polda NTT, yang menerima laporan itu, meminta Angelica agar melapor ke pimpinan POM di Jakarta, karena terlapor berasal dari kalangan militer.

Dihubungi secara terpisah Danrem 161 Wira Sakti Kupang Brigjen TNI Syaiful Rahman, mengatakan, tentang masalah itu tetap lemah dari sisi hukumnya, karena pejabat yang lama (Letkol Cpm Suwondo) tidak melaporkan secara berjenjang.

“Pejabat yang melakukam perjanjian tersebut, termasuk melakukan kesalahan prosedur dalam jabatan, sehingga harus dipertanggung jawabkan secara pribadi terkait kerugiannya dan yang bersangkutan (Letkol Cpm Suwondo) sekarang sudah pindah,”ujar Rahman.(Tim / GB Kompas kutipan wawancara danrem)