Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Kades Dinilai Pilih Buluh


Caption Foto : Rumah Bantuan Tidak Layak Huni (foto : Ilustrasi)

Caption Foto : Rumah Bantuan Tidak Layak Huni (foto : Ilustrasi)

Zonalinenews.com, Manggarai-Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang dicanangkan Pemerintah Desa, Masih belum tepat sasaran

Hal ini terjadi di desa Perak, kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai- NTT, Sebagian dari 20 keluarga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun 2019 di Desa itu dinilai tidak sepantasnya menerima bantuan itu. Karena masih banyak yang lebih layak untuk mendapatkannya.

Berdasarkan komentar salah seorang warga yang enggan dimediakan namanya, mengatakan kepala Desa dinilai pandang bulu dalam pendataan untuk penerima bantuan Rumah tidak layak huni tersebut.

“Masih banyak yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan Rumah tidak layak huni disini, bahkan disini ada yang baru membangun rumah beton permanen. Namun dia dapat lagi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), “pungkasnya dengan nada yang keras.

Disisi lain ia mengatakan bahwa ada yang sudah memiliki 2 unit rumah, di tahun 2019 ini juga dia akan dapat bantuan rumah tidak layak huni.

“Ada aparatur Desa disini, dia sudah memiliki 2 yunit Rumah tetapi dia juga dapat Rumah Bantuaan Tidak Layak huni 2019 ini” Gumamnya kepada media ini pada Rabu 12 Juni 2019 sore.

Lantas, apakah ada ketentuaan hukum yang berlaku terhadap kepala desa yang telah menyalagunakan realisasi program Rumah bantuan tidak layak huni ? Karena tindakan ini merupakan suatu bentuk diskriminasi yang telah dilakukan oleh kepala Desa terhadap warga yang lebih layak mendapatkan program bantuan Rumah tidak layak huni.

Sementara itu, ketika media ini menanyakan kepada kepala Desa tersebut, Romanus Jantut, Ia membenarkan bahwa ada aparatur Desa yang dapat bantuan rumah tidak layak huni tersebut.

” Ia benar ada beberapa aparatur Desa yang dapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni tahun anggaran 2019 ini” Pungkasnya kepada media ini melalui via telepon seluler.

Saat bersamaan, konfirmasi terpisah Camat Cibal ,Laurensius Jelamat mengatakan bahwa seharusnya aparatur desa itu tidak boleh dapat, karena menurut camat gaji/upah 1 juta lebih bagi Aparatur desa itu sudah cukup dan mereka tidak benar ketika dapat lagi bantuan rumah tidak layak huni tersebut, jelasnya melalui sambungan telepon, pada Rabu 12 Juni 2019sore.

“Tidak benar itu pak, aparatur desa itu seharusnya tidak boleh dapat, kita malu sebenarnya Pak kalo dapat bantuan diutamakan aparatur Desa”, tutupnya

Bukan hanya masalah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, masyarakat di Desa tersebut juga keluhkan dana BUMDES dan Dana PKK yang telah di anggarkan.

Pasalnya, Sudah tahun terakhir masa kepemimpinan Kades di Desa Perak tersebut, BUMDES dan Dana PKK tak perna di salurkan kepada masyarakat di desa tersebut.

Sejauh ini wartawan media ini berusaha untuk menghubungi kepala dinas terkait, tapi belum bisa di konfirmasi.(*Engkos Pahing )