Belasan Tahun Flores Timur Menyandang Opini WDP, Bupati Ultimatum Pimpinan OPD


Zonalinenews.Com – Larantuka, Kabupaten Flores Timur – Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan hasil penilaian BPK RI terhadap kinerja Laporan Keuangan Kabupaten Flores Timur tahun 2018.

Flotim dengan status WDP sudah berlangsung belasan tahun, terhitung sejak 2007 silam. 

Dana BOS dan Aset Daerah, sebagai sumber kendala utama dalam persoalan tersebut, sehingga perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah. 

“Temuan BPK pada dana BOS dan Aset. Perlu diperhatikan serta ditangani serius”demikian Bupati Anton H kepada Zonalinenews Selasa, 2 Juli 2019.

Dalam catatan politisi PDIP ini, terdapat banyak aset Pemkab baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum diidentifikasi secara baik dan benar dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi OPD.

Sementara mengenai pengelolaan Dana BOS, Hadjon menilai belum adanya sikap terbuka dari pimpinan lembaga pendidikan.

“Lalu ada keengganan dari Kepala Sekolah untuk terbuka, terkait dengan pengelolaan dana BOS pada masing-masing sekolah. Ada kesan seperti masih ada yang disembunyikan,” terang Hadjon.

Ia berpendapat, kondisi tersebut tidak perlu ditutupi sehingga bisa menemukan solusi secara baik sebelum keadaan tersebut semakin parah.

Menyikapi realita yang ada serta membawa perubahan bagi Kabupaten terujung pulau Flores, Bupati yang juga Ketua DPC PDIP secara tegas mengultimatum masing-masing Kepala OPD dengan memberi limit waktu selama 35 hari ke depan segera menindaklanjuti temuan tersebut serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila tidak diindahkan maka bisa dipastikan para pimpinan OPD akan menerima sanski.

Kendati demikian, Bupati Anton tidak manampik upaya maksimal dari OPD terkait sehingga terjadi penurunan Prosentasi Pengecualian.

“Kemarin, teman-teman OPD sudah maksimal sehingga mengalami penurunan pengecualiannya. Tapi saya pastikan bahwa kalau orang mau serius menyelesaikan pasti bisa,” jelas Bupati.

Anton Hadjon berharap, para pimpinan OPD dalam menyelesaikan temuan dimaksud senantiasi fokus sehingga kedepannya Flores Timur tidak lagi distigma dengan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian melainkan Wajar Tanpa Pengecualian. (*tim).



TAG