UPTD Dibubarkan Penyebab Kesra dan Insentif Guru di NTT Tersendat


Zonalinenews-Kupang ,- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT Ribut (memprotes) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K ) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak bulan Mei 2019. Pasalnya seusai Pemilihan Umum ligislatif teman-teman guru di kampung- kampung mengeluh soal hak utamanya yang sering terlambat dan kesra (TPP) serta insentif guru honor komite dan yayasan bahkan sertifikasi guru juga tersendat.

Setelah dilakukan cek ke Dinas ternyata kendala setelah UPTD Dinas Pendididikan dan Kebudayaan dibubarkan sistim pendataan guru mengalami kesulitan . ” Sebelumnya UPTD merupakan perpanjangan tangan dari dinas di Kabupaten Kota di NTT dan bila dinas mengalami kendala data oleh tim UPTD yang terdiri dari 5-10 orang langsung bertatap muka dengan guru dan kepala sekolah mengurus data guru. Namun setelah UPTD dibubarkan pendataan guru mengalami kendala,” ungkap Ketua Fraksi Demokrat NTT sekaligus Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo Rabu 3 Juli 2019 menanggapi persoalan kesra guru.

Saat ini UPTD kata Winston Rondo Pemerintah Propinsi telah membubarkan UPTD sehingga soal pendataan guru mengalami kendala karena prosesnya langsung ke Kepala Sekolah yang terkadang terlambat memberikan data karena jaringan, kesibukan dan lainnya. Bahkan Kepala sekolah takut bertanggungangjawab soal pernyataan mutlak soal data kehadiran guru.

” kendala lainnya adalah Bendahara keuangan Dinas Pendidikan takut merealisasikan hak guru karena takut keliru soal data sebab berdampak hukum kalau data tidak valid ;” ungkap Winston.

Untuk itu Winston menyarankan Dinas menggunakan sistim jemput bola soal data sehingga masalah ini tidak terulang lagi.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Drs. Benyamin Lola menjelaskan Kesra guru belum terealisasi lantaran masalah pendataan guru yang mengalami perubahan. Bahkan daftar hadir guru dari sekolah belum terkirim ke dinas. Dinas telah mengupayakan untuk kepala Sekolah membuat surat pernyatan mutlak bagi sekolah yang belum mengirim daftar hadir, namum itupun tak direalisasikan sehingga hal ini penyebab terlambatnya pembayaran kesra.

Lanjutnya soal tunjangan insentif guru honor Komite maupun swasta kelebihan jumlah guru saat pendatan 2019 dari anggaran yang dialokasikan di APBD. Dinas Bersepakat menggunakan data 2017 dan rencananya proses pencairan setelah TPP ( Kesra) guru direalisasi. (*tim)



TAG