Buka Penyidikan Baru, KEJATI NTT Akan “Ambil Alih” Kasus Sekwan Alor


Zonalinenews-Kupang,- Kejari NTT berencana akan mengambil alih kasus dugaan korupsi di Sekwan Alor, dan akan melakukan penyidikan baru kasus yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 500 juta, berdasarkan temuan BPK perwakilan NTT dengan Nomor: 7.c/LPH-LKPD/XIX.KUP/06/2016 tertanggal 3 Juni 2016.

“Kejati NTT ambil alih dan sudah buka penyidikan baru, kami akan panggil semua yang terkait didalamnya untuk periksa, ” janji Koordinator Jaksa NTT, Roberth Jimmy Lambila, SH.,MH. saat menghadapi unjuk rasa para aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Kemanuri, Jumat, 16 Agustus 2019, dihalaman Kejati NTT.

Sebelum berdialog dengan Koordinator Jaksa NTT, pada kesempatan itu, para aktifis Kemanuri meminta, Kejati NTT, mengusut tuntas kasus Korupsi yang berusia sudah cukup lama sejak Tahun 2013, sampai saat ini.

Koordinator unjuk rasa, Yohanis Lankari dalam orasinya mengatakan, Kejari Kalabahi hanya berani mengejar pelaku tunggal yaitu Drs. Ahmad Maro.

Semantara, lanjut Yohanis, pihak lain termasuk tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Alor tidak disentuh sama sekali, padahal kasus itu harusnya telah menjadi kasus suap.

“Pemerintah daerah lewat Tim TAPD atas perintah Bupati Alor Drs. Simeon Pally melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Alor Drs. Ahmad Maro untuk memberikan uang sejumah Rp. 500 juta kepada Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor demi kelancaran sidang,” tuturnya.

Kejari Alor, tegas Yohanis, harus menjaga Profesionalisme dan  independesi sebagai lembaga penegak hukum.

“Kejari harusnya usut kasus ini tanpa pandang bulu, jangan ada yang diselamatkan dari yang namanya korupsi,” tegas Yohanis.

Petrus Saldena dalam orasinya menyampaikan, bercermin dari kasus korupsi terdakwa Drs. Ahmad Maro, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kupang, kasus ini sudah dua kali eksepsi kuasa hukum terdakwa diterima oleh Majelis Hakim, dan diusul lagi permohonan eksepsi yang ke tiga dan sampai hari ini masih dalam proses di Pengadilan di Tipikor.

“Kejari Kalabahi hanya mau mengadili terdakwa tunggal, sementara pihak-pihak lainnya dibiarkan bebas, padahal sudah kedua kalinya majelis hakim Tipikor Kupang memerintahkan JPU dalam Putusan Sela untuk memperbaiki Materi Dakwaan, sebab kasus ini adalah suap dan bukan kasus penyalahgunaan wewenang semata oleh Terdakwa Drs. Ahmad Maro, ” kata Saldena.

Lanjut Saldena, menurut  terdakwa Ahmad Maro, berdasarkan salinan keterangan dalam pokok perkara  pertama dan kedua hanya  menggunakan jeratan hukum atas tindak Pidana korupsi tunggal.

“Kalau korupsi tunggal maka Ini sangat keliru, sebab terdakwa Ahmad Maro pada keterangannya, menyebutkan beberapa nama yang terlibat dalam kasus suap korupsi ini, yakni Plt Serkertaris Daerah Kabupaten Alor Drs. Oktovianus Lasiko”

“Kepala Bapeda Kabupaten Alor  Drs. Marten Luter Hitikana, Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Drs. Urbanus Bela, mereka semua mengadakan rapat pada 26 Februari 2013 dengan tujuan untuk mencari solusi atas molornya sidang pembahasan anggaran oleh DPRD Alor,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, lanjut Petrus terdakwa diperintakan oleh Plt Sekretaris daerah Kabupaten Alor agar memberikan uang sebesar Rp.500 Juta kepada anggota badan anggaran DPRD Alor, yang diserahkan langsung kepada Seniriadin Nurdin Badu dan disaksikan oleh anggota DPRD Kabupaten Alor Lainnya yaitu Sulaiman Singhs, Mulyawan Djawa dan Yonatan Mokay untuk dibagikan kepada Anggota Badan Anggaran lainnya di ruang Komisi 2 DPRD Kabupaten Alor.

“Berdasarkan dakwaan yang dibuat Kejari Alor dan keteranggan dari Terdakwa, harusnya mereka-mereka yang ikut terlibat mulai dari Plt Sekda, Kadis Bapeda, Kadis Keuangan dan anggota bangar di DPRD Alor juga harus di panggil. Kami tidak percaya lagi Kejari Kalabahi. Mohon Kejati NTT ambil alih kasus ini,” pinta Saldena.

Sebelumnya terkait kasus Korupsi Sekwan Alor, Kasie Intel Kejari Alor, Teisar Rahadian Heriansa saat konfirmasi awak media dihalaman Tipikor Kupang, menyampaikan, dakwan yang dibuat sudah sesuai tangung jawab dari terdakwa. “Hukumnya beda, yang ini ada disekretariat,” katanya.

Ketika ditanya, mungkinkah nama-nama yang disebutkan dalam sidang itu berpotensi menjadi tersangka.? Teisar menjawab “Tidak bisa. Kemungkinan tidak bisa. Tapi kami tetap mengumpulkan alat bukti. Tunggu ya… kami masih mendalami yang itu,” jawab Teisar di pintu depan Tipikor Kupang sambil buru-buru hendak pergi.(*Erson)