Dakwaan Yang Sama, Ahmad Maro “Dipingpong” Tiga Kali oleh Kejari Alor


Zonalinenews-Kalabhi,- Dengan dakwaan yang sama, sidang Kasus korupsi dana operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur yang merugikan negara Rp 500 juta, kembali digelar Kejari Alor yang ketiga kalinya di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kupang.

Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Alor, Drs. Ahmad Maro, yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, harus “dipimpong” oleh kejaksaan negeri Kalabahi berulang-ulang.

Menurut Drs. Ahmad Maro, dirinya telah disidangkan selama tiga kali, dan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) selalu ditolak majelis hakim Tipikor kupang atas eksepsi yang diajukan penasehat hukum terdakwa.

“Lewat kasus ini, saya sudah disidangkan tiga kali. Yang pertama itu bulan Agustus Tahun 2018 dan putusan 4 september saya bebas, lanjut saya disidangkan lagi pada bulan September 2018 dan putusan 11 Oktober saya bebas, hakim mengabulkan eksepsi,” kata Maro di pengadilan Tipikor Kupang, 12 Agustus 2019.

Kali ini kata Drs Ahmad Maro, dirinya ditarik lagi oleh kejaksaan negeri Kalabahi untuk disidangkan dengan materi dakwan yang sama. “Bulan Agustus 2019 ini saya dipanggil untuk sidang lagi dengan dakwaan yang sama,” ucap Maro.

Penasehat Hukum Drs Ahmad Maro, Fredrik Djaha, SH. Kepada awak media di ruang kerjanya menyampaikan, kali ini jika dakwan dikabulkan maka mereka siap berperang.

“Dalam setiap persidangan saya akan minta supaya hadirkan saksi semua, baik itu Plt Sekda Alor Drs. Oktovianus Lasiko, Kepala Bapeda Alor Drs. Marthen Luter Hetikana, Kadis Pendapatan Keuangan dan Aset daerah Drs. Urbanus Bela, dan anggota Bangar DPRD Alor yang berada di ruang komisi A saat itu Sainirin Badu. Mereka harus hadir juga,” pungkas Fredrik Djaha.

Ketua DPD KAI NTT itu menegaskan, Jaksa Alor harus benar-benar jujur dalam mengungkap setiap persoalan di Alor dan jangan tebang pilih.

“Dari uraian dakwan saja ini ide Pemda lewat TAPD, bagaimana mungkin orang-orang itu tidak diperiksa. Dakwan ini jelas, nanti kita bangkar satu-satu saat sidang,” tegas Fredrik.

Kasie Intel Kejari Alor, Teisar Rahadian Heriansa saat konfirmasi, menyampaikan, dakwan yang dibuat sudah sesuai tangung jawab dari terdakwa. “Hukumnya beda, yang ini ada disekretariat,” katanya.

Ketika ditanya, mungkinkah nama-nama yang disebutkan dalam sidang itu berpotensi menjadi tersangka.? Teisar menjawab “Tidak bisa. Kemungkinan tidak bisa. Tapi kami tetap mengumpulkan alat bukti. Tunggu ya… kami masih mendalami yang itu” Jawab Teisar di pintu depan Tipikor Kupang sambil buru-buru hendak pergi.

Pada sidang yang ketiga ini, pantaun wartawan, dipastikan majelis hakim akan kembali mengabulkan eksepsi terdakwa karena dakwaan masih tetap sama.

Peristiwa mulai malam hari terjadinya kasus di Sekwan Alor, Demikian Informasi yang dihimpun Zonalinenews: Pada bulan Februari 2013 saat sidang pembahasan RAPBD Tahun anggaran 2013 antara badan anggaran DPRD Kabupaten Alor dengan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Kabupaten Alor, mengalami detlok.

Kemudian, karena berlarut-larut pembahasan anggaran yang belum disahkan, maka pada malam hari tanggal 26 Februari bertempat diruang terdakwa Drs.Ahmad Maro dilakukan pertemuan antara terdakwa Ahmad Maro, dan Tim anggaran Pemerintah daerah kabupaten Alor yaitu Plt Sekda Alor Drs. Oktovianus Lasiko, Kepala Bapeda Alor Drs. Marthen Luter Hetikana, Kadis pendapatan keuangan dan aset daerah Drs. Urbanus Bela.

Pertemuan itu untuk mencari solusi agar melancarkan sidang pembahasan RAPBD Tahun 2013, yang menurut keterangan terdakwa Ahmad Maro, saat itu Drs. Oktovianus Lasiko memerintahkan untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang berasal dari anggaran sekretariat DPRD, kepada anggota badan anggaran kabupaten Alor.

Selanjutnya Muzafa Husna, selaku bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat DPRD mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran tersebut kepada Drs. Urbanus Bela selalu bendahara Umum Daerah kabupaten Alor, dan kemudian menerbitkan SP2D Tahun anggaran 2013.

Rabu, 6 Maret 2013 dengan sepengetahuan terdakwa Ahmad Maro, Muzafa Husna melakukan penarikan uang sebesar Rp.500 Juta dari Bank NTT kemudian dibawahlah uang tersebut kepada terdakwa Drs. Ahmad Maro di ruang kerjanya, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Muzafa Husna kepada Seniriadin Badu selaku anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Alor yang berada di ruang komisi A DPRD.(*Erson)