Ini Penjelasan Kasat Reskrim Kota Terkait Penanganan Kasus 80 Ton Beras


Zonalinenews -Kupang,- Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Propinsi NTT, menangani persoalan 80 ton beras yang didatangkan dari Sulawesi dan diamankan di Pelabuhan Tenau Kupang Kamis, 25 Juli 2019 pukul 17.00 wita.

Penahanan 80 ton beras didasarkan karena sebanyak 70 ton beras tak miliki lebel ( dalam kemasan karung putih polos ) sehingga Polres Kupang Kota mengamankan Barang Bukti berupa 80 ton beras, 3 Truk pengangkut beras dan 1 unit Kapal Layar Motor Sama Indah.

Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Kupang Kota , Iptu Bobby Jacob Mooynafi, SH., MH ketika dikonfirmasi Rabu Agustus 2019 pukul 13.55 wita terkait dengan hasil pemeriksaan keterangan saksi ahli dari Dinas Perindustrian NTT dalam penanganan kasus penahanan 80 ton beras yang dikirim dari Sulawesi menjelaskan dari keterangan saksi ahli bahwa itu merupakan pesanan bulog dan pelaku usaha yang memperdagangkan beras dalam
Kemasan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) atau lebih boleh tanpa label.

Pada kesempatan itu Kasat Reskrim menanyakan ke wartawan Zonalinenews bahwa konfirmasi wartawan Zonalinenews ke Dinas Perdagangan tekait 80 ton jawaban seperti apa …?

Terkait pertanyaan Kasat , Zonalinenews menjelaskan bahwa setelah melakukan konfimasi ke Dinas Perindustrian melalui Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Niaga , Gabriel P menyatakan bahwa telah memberikan keterang lewat saksi ahli dan keputusan selanjutnya diserahkan kembali ke Reskrim.

Mendapati jawaban itu Kasat Reakrim Polres Kupang Kota menjelaskan kalau itu pesanan bulog, nanti kita gelarkan.

Ketika ditanya Zonalinenews terkait Barang Bukti 1 Unit Kapal Layar Motor Sama Indah dan 3 truk serta 80 ton beras apakah telah dikembalikann

” untuk itu penitipan kembali ,” tutur Bobby.

Ketika ditanya Zonalinenews 3 barang telah dikembalikan apakah kasus ini selesai ditangani atau status kasus ini masih dalam penyidikan

” itu pesanan dan kalau dibawah 50 kg dalam kemasan karung putih polos menurut Bulog boleh,” ucap Bobby.

Zonalinenews bertanya barang bukti dikembalikan dan apakah kasus ini selesai…?

” Yaa… kalau Perdagangan sudah bilang ( menyampaikan) begitu mua bagaimana lagi ,” jelas Bobby.

Zonalinenews bertanya maksudnya….?

” ya di lepas kembali ,” beber Booby

Zonalinenews menanyakan berarti lepas murni..?

” maksudnya ,” tanya Kasat Reskrim Ke Zonalinenews.

Zonalinenews menjelaskan bahwa barang bukti 3 truk sudah dikembalikan, Kapal sudah dikembalikan dan 80 ton beras sudah dikembalikan berarti kasus selesai atau penanganan …?

Mendapati pertanyaan itu Kasat terdiam sejenak.

” baik saya jelaskan ulang,” ucapnya.

” saya klarifikasi kemarin, surat tidak perlu cap itu aturan , berikut kita sudah periksa perdagangan dan bulog membenarkan bahwa itu pesanan mereka. Jadi untuk supaya mereka bisa mempergunakan,” tegas Bobby.

Lanjut Bobby menambahkan barang bukti bisa penitipan kembali, bahkan seperti barang bukti lain.

” kasus lalu lintas saja motor bisa dikembalikan ,” ungkap Bobby sambil mengakhiri wawancara.

Sementara Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTT, Man Arfa Pua Mbusa di kantor Perindustrian NTT Rabu 14 Agustus 2019 pukul 09.00 wita kepada zonalinenews ketika ditanya Zonalinenews terkait dengan penahan 80 ton beras yang didatangkan dari Sulawesi, diamankan di pelabuhan Tenau Kupang oleh Polres Kupang Kota kamis 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita .

Man Arfa menegaskan, seharusnya polisi berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian bila adanya indikasi persoalan perdagangan, bukan setelah ditahan baru berkoordinasi meminta Dinas untuk mengirimkan keterangan ahli.

” kita disini ada penyidik PPNS dan penyidik perdagangan bukan menahan menyita baru meminta keterangan ahli, saya tidak setuju. Lalu peran kita dimana …?, tanya Man

Menurut Man, saat ini ada peraturan baru tentang barang import antar pulau kewenangan Bea cukai untuk pos batas ( daerah perbatasan) sedangkan Perindustrian daerah masuk pelabuhan. Maksud dirinya bila ada indikasi perdagangan turunkan dulu tim dari Dinas perdagangan melakukan pengecekan baru keluarkan rekomendasi sesuai aturan perdagangan , bukan main tahan.

” ingat ini persoalan perdagangan bukan masalah pidana urusan penahanan bukan urusan kami (dinas) , tapi kalau masalah perdagangan itu urusan kita. Kenapa setelah jadi persoalan baru kami diminta keterangan ahli,” tegas Man.

Terkait dengan ijin administrasi dan kelengkapan berkas dari pengusaha yang mengirimkan 80 ton beras, Man menyatakan tidak mengetahui secara pasti berkas tersebut, karena berada pada pihak kepolisian.

Lanjutnya dalam surat undangan untuk keterangan ahli tertera bahwa tidak ada lebel.

” harus bisa dibedakan antara lebel dan kemasan dan mana yang berpengaruh kemasan atau lebel. Implementasi peraturan nomor 59 tahun 2018 mengenai kemasan dan sesaui aturan. itu kebijakan internal Perindustrian,” jelas Man.

Kebijakan internal tersebut menurut Man bagaimana membina usaha karena peraturan Presiden jelas memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam menjalankan usahanya maka muncullah PP 24 mengenai ijin dan muncullah Permen 77 dari perdagangan.

” pelaku usaha tidak boleh dipersulit kenapa kita persulit,” ujar Man.

Sebetulnya, kalau mau mengikuti prosedur sebelum penahan berkoordinasi dulu ke sini ( Perindustrian) kemudian dilakukan penyidikan oleh penyidik hasil dari penyidikan PNS dirapatkan kemudian diserahkan ke pimpinan untuk diputuskan dan itu kewengan pimpinan.

” Sebagai penyidik punya aturan . Jangan melangkahi pimpinan penyitaan adalah perintah dan saya sangat tidak setuju dengan penyitaan . Tidak ada masyarakat yang mau mati , kalau dia tau pengiriman bakal terjadi seperti ini, pasti dia tidak jual. Dia cari hidup bukan cari mati,” tegas Man.

” Kasihan rakyat. Perdagangan tidak pernah mempersulit orang. Pengusaha juga tidak melaporkan persoalan ini ke perindustrian. Kasihan pengusaha persoalan apa sehingga barangnya ditahan ,” tanya Man.

Man Arfa Pua Mbusa menambahkan satu jam pengusaha tidak menjalankan usaha coba dipikirkan berapa kerugiannya, ini sudah dua minggu lebih penahanan 80 ton beras.

” jangan sekali -sekali peran kita diambil saya tidak mau itu. Kasihan pengusaha mau mengadu kemana, bukan seharusnya kita membantu,” tutupnya.(*tim)