Pengakuan Kasat Reskrim Soal Barang Bukti Berbeda dengan Surat Keterangan


Zonalinenews-Kupang,- Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Kupang Kota, Iptu Bobby Jacob Mooynafi, SH., MH ketika di Konfermasi Zonalinenews, Senin 12 Agustus 2019 pukul 09.30 wita di Mapolres Kupang Kota, terkait pengembalian barang Bukti Kapal Motor (KM) Sama Indah pada Sabtu 10 Agustus 2019 menjelaskan bahwa barang bukti KM Sama Indah dipinjam pakai sementara untuk dipergunakan.

Namum pengakuan Kasat Reskrim berbeda dengan surat keterangan pengembalian barang bukti dengan nomor surat : SPBB/82c / VIII/2019 /Reskrim tanggal 10 Agustus 2019.

Dalam surat itu menyatakan bahwa barang bukti 1 unit Kapal Motor (KM) Sama Indah dikembalikan, sehingga berdasarkan surat pengembalian barang bukti tanpa dibubuhi stempel, dipergunakan Nahkoda untuk mengambil barang bukti yang diamankan di Satuan Pol Airud Polda NTT.

Akhirnya Kapal KM Sama Indah pengangkut 80 ton beras yang diamankan Polres Kupang Kota, Minggu 11 Agustus 2019 dibebaskan dan berangkat kembali ke Sulewesi, yang sebelumnya diamankan salama dua minggu lebih oleh Satuan Reskrim Polres Kupang Kota.

Sebelumnya Polres Kupang Kota mengamankan 80 ton beras yang tidak memiliki merek di Pelabuhan Tenau Kupang, Kamis , 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita. Beras tersebut diangkut dari Pelabuhan 77 Desa Tarasu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi selatan menggunakan KM Sama Indah.

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, Iptu Bobby Jacob Mooynafi, Selasa 6 Agustus 2019) sore kepada wartawan mengatakan, dalam kapal motor tersebut diangkut sebanyak 80 ton beras, namun hanya sekitar 10 ton beras yang memiliki merek. Sedangkan 70 ton lainnya tidak memiliki merek.

Menurut Bobby Beras tersebut merupakan milik dari seorang warga Kota Kupang berinisial A. Pria yang berprofesi sebagai wiraswasta yang mengaku, telah dua kali mengirimkan beras dari Sulawesi ke Kupang.

Penahanan barang tersebut berdasarkan delik sesuai dengan amanat pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.( dikutip pena timor online)

Dalam pasal tersebut, termuat jelas bahwa akan memberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah jika pelaku usaha tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri.(*tim)