Polisi Harus Saling Koordinasi, Bukan Tahan 80 Ton Beras Baru “Minta”


Man Arfa Pua Mbusa

Zonalinenews-Kupang,- Seharusnya polisi ( Reskrim Polres Kupang Kota ) berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian bila adanya indikasi persoalan perdagangan, bukan setelah ditahan baru berkoordinasi meminta Dinas untuk mengirimkan keterangan ahli.

” kita disini ada penyidik PPNS dan penyidik perdagangan bukan menahan menyita baru meminta keterangan ahli, saya tidak setuju. Lalu peran kita dimana …?, tanya Kepala Seksi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTT, Man Arfa Pua Mbusa di kantor Perindustrian NTT Rabu 14 Agustus 2019 pukul 09.00 wita kepada zonalinenews ketika ditanya Zonalinenews terkait dengan penahanan 80 ton beras yang didatangkan dari Sulawesi, diamankan di pelabuhan Tenau Kupang oleh Polres Kupang Kota Kamis 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, saat bongkar muat.

Menurut Man, saat ini ada peraturan baru tentang barang import antar pulau kewenangan Bea cukai untuk pos batas ( daerah perbatasan) sedangkan Perindustrian daerah masuk pelabuhan. Maksud dirinya bila ada indikasi perdagangan turunkan dulu tim dari Dinas perdagangan melakukan pengecekan baru keluarkan rekomendasi sesuai aturan perdagangan , bukan main tahan.

” ingat ini persoalan perdagangan bukan masalah pidana urusan penahanan bukan urusan kami (dinas) , tapi kalau masalah perdagangan itu urusan kita. Kenapa setelah jadi persoalan baru kami diminta keterangan ahli,” tegas Man.

Terkait dengan ijin admintrasi dan kelengkapan berkas dari pengusaha yang mengirimkan 80 ton beras, Man menyatakan tidak mengetahui secara pasti berkas tersebut, karena berada pada pihak kepolisian.

Lanjutnya dalam surut undangan untuk keterangan ahli tertera bahwa tidak ada lebel.

” harus bisa dibedakan antara lebel dan kemasan dan mana yang berpengaruh kemasan atau lebel. Implementasi peraturan nomor 59 tahun 2018 mengenai kemasan dan sesaui aturan. itu kebijakan internal Perindustrian,” jelas Man.

Kebijakan internal tersebut menurut Man bagaimana membina usaha karena peraturan Presiden jelas memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam menjalankan usahanya maka muncullah PP 24 mengenai ijin dan muncullah Permen 77 dari perdagangan.

” pelaku usaha tidak boleh dipersulit kenapa kita persulit,” ujar Man.

Sebetulnya, kalau mau mengikuti prosedur sebelum penahan berkoordinasi dulu ke sini ( Perindustrian) kemudian dilakukan penyidikan oleh penyidik hasil dari penyidikan PNS dirapatkan kemudian diserahkan ke pimpinan untuk diputuskan dan itu kewengan pimpinan.

” Sebagai penyidik punya aturan . Jangan melangkahi pimpinan penyitaan adalah perintah dan saya sangat tidak setuju dengan penyitaan . Tidak ada masyarakat yang mau mati , kalau dia tau pengiriman bakal terjadi seperti ini, pasti dia tidak jual. Dia cari hidup bukan cari mati,” tegas Man.

” Kasihan rakyat. Perdagangan tidak pernah mempersulit orang. Pengusaha juga tidak melaporkan persoalan ini ke perindustrian. Kasihan pengusaha persoalan apa sehingga barangnya ditahan ,” tanya Man.

Man Arfa Pua Mbusa menambahkan satu jam pengusaha tidak menjalankan usaha coba dipikirkan berapa kerugiannya, ini sudah dua minggu lebih penahanan 80 ton beras.

” jangan sekali -sekali peran kita diambil saya tidak mau itu. Kasihan pengusaha mau mengadu kemana, bukan seharusnya kita membantu,” tutupnya.

Semetara Kepala Dinas Perindustrian Propinsi NTT, melalui Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Niaga , Gabriel P ketika di konfermasi diruang kerjanya pada pukul 10.00.WITA terkait kasus 80 ton beras menjelaskan sampai saat ini pihaknya menjalankan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku undang-undang nomor 7 tahun 2014.

” dalam surat pemanggilan pihak kepolisin penyidik ( keterangan
Ahli ) sudah menjelaskan sesuai dengan aturan ,” tuturnya.

Ketika ditanya hasil penyampain keterangan ahli ke Polisi Gabriel menjelaskan untuk itu itu saat ini dirinya bersama saksi keterangan ahli yang di BAP polisi, yaitu Penyidik PPNS Yesua E Kolllo Saksi keterangan ahli dalam kasus 80 ton beras.

Yesua E Kolllo pada kesempatan itu menjelaskan pada jumat 9 Agustus 2019 penyidik Polres Kupang Kota minta pihaknya untuk menjadi saksi ahli dan dirinya menjelaskan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketika ditanya apakah ada rekomendasi dari dinas Perindustrian ke Polres Kupang Kota terkait penahan 80 ton beras karena sebelumnya terkait administrasi dan lain kata Kasat Reskrim menjelaskan kepada Zonalinenews soal itu menunggu hasil rekomandasi dari Perindustrian ( Senin 12 Agustus 2019 siang).

Mendapati pertanyaan tersebut Yesua E Kolllo menjelaskan tidak ada rekomendasi dari dinas yang ada hanya saksi keterangan ahli dari dinas perindustrian.

” mungkin yang dimaksud koordinasi adalah menghadirkan saksi ahli dan kita sudah di BAP terkait hasil kita serahkan ke kepolisian seperti apa penaganannya;” ucap Yesua.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Kupang Kota , Iptu Bobby Jacob Mooynafi, SH., MH ketika dikonfirmasi pukul 13.55 wita di Mapolres menyatakan bahwa keterangan ahli hanya menjelaskan bahwa prosedur dan kalau itu pesanan bulog, nanti kita akan gelar.(*tim)