Dugaan Pungli, GMNI dan PMII Laporkan Paulus Pantung di Polres Manggarai


Zonalinenews-Manggarai,- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Manggarai dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang persiapan melaporkan Paulus Pantung ke Polres Manggarai Rabu, 18 September 2019.

Ketua GMNI Cabang Manggarai Riky Joman kepada wartawan di Polres Manggarai mengatakan, pihaknya telah mengantongi barang bukti berupa surat kesepakatan bersama antara Paulus Pantung dengan sejumlah pedagang di Pasar Rakyat Ruteng dan beberapa video lainnya.

“Kami sudah memiliki barang bukti sebagaimana diamanat dalam KUHP pasal 39 ayat (1) tentang barang bukti. Sejumlah pedagang diduga memberikan setoran 400 ribu setiap bulan kepada terlapor dikalikan dengan 15 stan di plataran Ruko Pasar Rakyat. Dalam hal ini, terlapor mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 setiap bulan,”ungkap Riky Joman .

Atas dasar barang bukti ini kata Riky, GMNI dan PMII melaporkan Paulus Pantung di Polres Manggarai melalui surat pengaduan.

Riky pun mempertanyakan kapasitas Paulus Pantung di pasar rakyat Ruteng. Terlapor uangkap dia, menggunakan fasilitas pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

” Dia ( Paulus Pantung) dilaporkan lantaran diduga menagih uang kepada sejumlah pedagang senilai 400 ribu sementara tanah itu milik Pemerintah Kabupaten Manggarai. Sangat aneh, ini bentuk pungutan liar dan pemerasan, ” jelas dia

Soal surat kesepakatan bersama dengan 11 pedagang, Riky menilai tanpa didasarkan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Kesepakatan di luar aturan sehingga dapat dibatalkan demi hukum.

Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Persiapan, Safrudin Ruslan mengatakan, pihaknya akan secara konsisten mengawal proses hukum kasus yang merugikan negara tersebut.

“Saudara terlapor telah memanfaatkan fasilias pemerintah untuk meraup keuntungan pribadi. Pelataran Ruko Pemda Pasar Rakyat adalah fasilitas milik pemerintah daerah. Mengapa justru para pedagang kuliner memberikan uang kepada saudara terlapor, bukan kepada pemerintah? Sementara saudara terlapor tidak berhak secara hukum untuk menerima uang dari fasilitas negara,” tegasnya.

Tentu perbuatan terlapor menurut dia, telah melanggar KUHP Pasal 368, 415 ,418 , 423 dan pasal 425 KUHP.

KBO Reskrim Polres Manggarai, Antonius Ndapa saat dikonfirmasi mengatakan, laporan dari teman-teman gerakan yaitu GMNI maupun PMII disampaikan secara tertulis. 

“Kami sudah serahkan ke Kapolres Manggarai, AKBP. Cliffry Steiny Lapian untuk dilakukan disposisi kemudian kita bisa tindaklanjuti,” ujarnya kepada awak media di Polres Manggarai Rabu, 18 September 2019.

Ia mengaku akan segera menindaklanjuti laporan dari GMNI dan PMII dengan meminta keterangan para pihak terkait dalam kasus tersebut.

“Proses penyelidikan dilakukan setelah ada disposisi dari Kapolres karena beliau masih tugas di luar kota,” jelas dia.

Ia menjelaskan, pada prinsipnya setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat pasti ditindaklanjuti oleh pihak kopolisian. Ia juga berjanji akan melakukan proses hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam pusaran kasus ini.(*Kons Hona)