Ketua PRD NTT: Negara Tidak Lagi Menjadi Representasi Rakyat


Ketua Partai Rakyat Demokrasi (PRD) Nusa Tenggara Timur, Yosep Sudarso Asafa, SH. saat berorasi

Zonalinenews-Kupang,- Ketua Partai Rakyat Demokrasi (PRD) Nusa Tenggara Timur, Yosep Sudarso Asafa, SH. Dalam orasinya di depan kantor DPRD NTT, Jumat 27 September 2019, menyebutkan Negara tidak lagi menjadi representasi rakyat, tetapi telah menjadi perwakilan para penghisap yang datang dari luar (Negara Asing).

Orasi itu disampaikan saat unjuk rasa ratusan masa menolak UU KPK dan RKUHP, yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan rakyat untuk demokrasi Indonesia, di kota Kupang NTT.

Beberapa undang-undang yang kontraversial, kata Yosep Asafa, adalah pesanan untuk menghisap habis seluru kekayaan yang ada di Negara ini.

“Mari kita lihat kawan-kawan, mulai dari Undang-undang pertanahan, adalah sebuah paket perundang-undangan yang diorientasikan bagi sekelompok orang untuk merampok tanah secara masif di pusat sampai daerah Negeri ini, ” katanya dalam orasi.

Yosep menjelaskan, segelintir orang sedang menguasai sekian banyak tanah, dan sejuta rakyat hidup tak bertanah di Negerinya sendiri. Penguasaan lahan timpang, atau ada yang kaya dan ada yang miskin.

“Kita menginginkan paket perundang-undangan yang berorientasi dan merombak struktur kepemilikan tanah yang timpang, yang selama ini terus dipelihara Negara untuk mempermuda penghisapan kapitalis,” jelas Ketua PRD NTT.

Oleh karena itu, lanjut Yosep Asafa, mengajak seluruh rakyat bahwa perjuangan ini adalah perjuangan untuk menentukan nasip masa depan bangsa, sebagai sebuah bangsa yang merdeka, sebuah bangsa yang telah merdeka sejak Tahun 1945.

“Kita merdeka secara politik, tapi ekonomi tergambar dengan praktek perundang-undangan yang terus menghisap, terus mendistorsi status kemerdekaan kita sebagai bangsa yang merdeka,” tuturnya.

Yosep Asafa menambahkan bangsa yang merdeka adalah bangsa yang terbebas dari intervensi siapun, bangsa yang bebas menentukan perangkat perundang-undangannya, bangsa yang bebas membangkitkan rakyatnya dari kesengsaraan, dan kemiskinan yang terjadi.

“Hari ini kita meminta kepada Negara, untuk secara konsisten menolak segala perundang-undangan yang di usulkan oleh DPR yang tidak berpihak pada rakyat, jika tidak maka konspirasi yang selama ini kita curigai adalah nyata adanya”

“Konspirasi yang terselubung antara eksekutif dan legislatif, kita tidak bisa memisakan tanggung jawab legislatif sendiri terhadap terhadap paket perundang-undangan ini. Kita tahu bahwa UU adalah produksi bersama antara pemerintah dan DPR, oleh karena itu mereka bertangung jawab secara bersama paket undang-undang yang akan menghisap keringat kita,” tutup Yosep Asafa, SH.

Anggota DPRD NTT Eman Kolfidus dan Yan Piter Windi saat menerima masa aksi di gerbang DPRD menyampaikan akan melanjutkan tuntutan masa aksi hingga ke DPR pusat dan presiden setelah ada penetapan perangkat DPRD. “Sekarang masih masih belum punya ketua DPRD definitif, nanti kami akan berjuang bersama jika sudah ada. Selamat berjuang” Terang Eman Kolfidus.

Pantauan Zonalinenews, masa aksi yang terlibat dalam aliansi mahasiswa bersama rakyat untuk Demokrasi Indonesia adalah LMND, PRD NTT, KEMAHNURI, Wahli NTT, Api Kartini, UKAW Kupang, dan Kerikil. Mereka berdemontrasi sepanjang jalan El-tari kota kupang, diakhiri dengan penandatanganan petisi untuk di kirimkan kepada DPR dan Presiden di Jakarta.(*Erson)