MENGAWAL PEMILU dengan KAMPUNG ADAT PENGAWASAN (Sebuah Solusi)


Oleh Amirudin Bapang
(Anggota Bawaslu Kabupatrn Alor)

Zonalinenews, Pemilihan umum (Pemilu) 2019 baru saja berakhir. Hasil Pemilu mengantarkan Indonesia pada pemimpin baru, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dinamika yang terjadi sepanjang proses Pemilu cukup masif dan menyita perhatian. Tercatat 20.061 dugaan pelanggaran Pemilu, dan 816 permohonan sengketa Pemilu (data Bawaslu RI pada Rapat Dengar Pendapat 10 September 2019). Hal ini memberi gambaran bahwa Pemilu adalah sesuatu yang besar, karenanya dibutuhkan pula effort yang besar dalam mengelolanya.

Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu dalam pelaksanaan tugas pokoknya mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mulai dari proses penyusunan perencanaan, program dan anggaran, hingga penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu program yang diusung Bawaslu yaitu Pengawasan Partisipatif. Program ini menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak pengawasan. Masyarakat menjadi mata, mulut, dan telinga Negara dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu. Secara regulasi, keterlibatan masyarakat dalam Pemilu telah tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 448-450 yang membicarakan adanya partisipasi masyarakat. Menindaklanjuti UU tersebut, Bawaslu telah membuat sejumlah program penunjang, dalam rangka memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan antara lain: Gowaslu, Pojok Pengawasan, Forum Warga Pengawasan, Saka Adhyaksa Pemilu, MoU bersama Perguruan Tinggi dan GEMPAR.
Apakah regulasi dan program kerja Bawaslu untuk melibatkan masyarakat sebagai pengawas Pemilu partisipatif berjalan efektif? Ini pertanyaan substansif juga evaluatif bagi Pemerintah secara umum, dan Bawaslu secara khusus.

Mengambil contoh kasus di Kabupaten Alor-Nusa Tenggara Timur, di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 adalah 84,57%, meningkat 1,5% dibandingkan dengan Pilkada Alor 2018 sebesar 83,07% (data KPU Alor).

Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Akan tetapi di lain sisi, tercatat hanya 10 Temuan dan 11 laporan yang diproses di Bawaslu Kabupaten Alor sepanjang Pemilu 2019. Data ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat masih kurang jika dibandingkan dengan durasi tahapan Pemilu. Ironi karena program Bawaslu melibatkan masyarakat sebagai pengawas Pemilu partisipatif telah berjalan dengan volume dan frekuensi yang cukup banyak. Seminar, sosialisasi, diseminasi info, termasuk iklan layanan masyarakat gencar dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman publik terkait peran masyarakat sebagai agen pengawas Pemilu.
Banyak upaya dan sumber daya telah dikerahkan namun minim hasil tentunya memunculkan pertanyaan reflektif: Apa yang salah? Apa yang kurang?
Hemat Penulis sebagai salah satu pihak penyelenggara Pemilu, beberapa poin perlu diperhatikan Bawaslu secara serius. Rendahnya partisipasi masyarakat sebagai pengawas bisa terjadi karena 3 alasan primer. 1) Masyarakat berpemahaman bahwa mengawasi Pemilu adalah murni tugas lembaga pengawas yang sudah ditunjuk, dalam hal ini Bawaslu, baik di tingkat pusat, daerah, hingga sub terkecil yakni pengawas TPS. 2) Masyarakat masih enggan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi, biasanya karena faktor kedekatan emosional (hubungan keluarga, kekerabatan, maupun pertemanan). 3) Masyarakat beranggapan bahwa pengawasan Pemilu membutuhkan biaya besar sehingga lebih mudah jika dilakukan lembaga pemerintah yang aliran dananya sudah di-plot. Kalaupun ada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, maka Bawaslu terkesan “dipaksa” menghadirkan anggaran khusus, yang sejatinya tidak disiapkan.

Ketiga alasan ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat melaksanakan fungsi pengawasan. Interval waktu Pemilu yang sangat panjang juga mengakibatkan masyarakat ogah-ogahan diikutsertakan dalam pengawasan Pemilu. Ini terlihat jelas saat masyarakat jarang memberikan informasi apalagi melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya. Laporan yang diterima atau sampai ke pihak Bawaslu sejauh ini cenderung karena adanya paksaan dari pihak yang berkepentingan secara langsung dalam Pemilu. Oleh karena itu, perlu dihadirkan solusi untuk meningkatkan kesan positif masyarakat terkait peran mereka pada Pemilu, sehingga pada akhirnya secara volunteer terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu partisipatif. Solusi yang ditawarkan Penulis yaitu pendekatan budaya.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan adat istiadat yang beragam. Ini bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Masih mengambil contoh kasus di Kabupaten Alor, di mana budaya melekat erat dan mempengaruhi aktivitas masyarakat secara turun temurun. Masyarakat Alor selalu memiliki banyak momen berkumpul secara adat. Baik itu pada acara pernikahan, kematian, syukuran selamatan, dan lain sebagainya. Ada pula kebiasaan kumpul-kumpul di luar acara seremonial. Selain itu, hampir semua semua event di Kabupaten Alor selalu menyertakan unsur adat dalam pelaksanaannya. Sebut saja karnaval, expo, sunat adat, pembangunan gereja/masjid, peringatan hari-hari bersejarah, dan lain sebagainya.

Setiap event ini mengundang partisipasi aktif masyarakat, baik di dalam maupun luar Kabupaten Alor. Media selalu sigap meliput dan kegiatannya sangat semarak, penuh rasa kekeluargaan. Para tetua adat, tokoh masyarakat dan perangkat pemerintah pun selalu hadir. Bisa dibayangkan betapa strategis situasi ini apabila program pemerintah secara persuasif diselipkan. Tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam dengan format kegiatan yang kaku. Cukup berikan informasi dengan gaya santai dan hangat, disesuaikan dengan konteks acara adat yang tengah berlangsung. Gunakan bahasa/istilah Alor yang relevan dengan pesan yang ingin disampaikan.

Meski hanya beberapa menit, pendekatan ini bisa menjadi momen emas Bawaslu dalam menarik simpati masyarakat.
Selain menyelipkan pesan atau program pemerintah dalam event yang memiliki muatan adat, Bawaslu Kabupaten Alor juga perlu membuat satu gebrakan dengan memanfaatkan kekuatan budaya, yakni membentuk Kampung Adat Pengawasan.

Kampung adat yang dimaksud prinsipnya sederhana. Sebuah wilayah tertentu (desa atau kelurahan) diajak kerja sama oleh Bawaslu secara kelembagaan untuk intens membahas informasi tentang pengawasan Pemilu. Kampung ini akan dibiasakan untuk berdiskusi dan beriklan tentang pentingnya pengawasan Pemilu. Peran adat di sini sebagai media perekat. Semua pembahasan tentang pengawasan Pemilu menggunakan instrumen adat, seperti bentuk kegiatan, bahasa, dan pembicara. Artinya bahwa kegiatan yang dikemas harus sesuai dengan kebiasaan/adat yang di wilayah tersebut, menggunakan bahasa adat yang sederhana, dan narasumbernya pun dipanel dengan para tetua adat.

Kemitraan bersama sejumlah wilayah sebagai kampung adat pengawasan diharapkan mampu membawa Bawaslu mencapai target program, yang secara tidak langsung memberi dampak positif bagi wilayah tersebut. Minimal, dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah yang menjadi kampung adat pengawasan bisa ditindaklanjuti secara optimal, sebab warga di sana sudah dibekali informasi dan pendampingan yang mumpuni. Masyarakat sudah semestinya diberikan edukasi pengawasan secara dini dan kontinyu agar tidak ada istilah tiba masa tiba akal saat terjadi kendala dalam Pemilu. Sejauh ini peningkatan pengawasan partisipatif hanya dilakukan ketika Pemilu maupun Pilkada sudah di depan mata. Hal ini kurang efektif karena idealnya proses pendidikan demokrasi dan Pemilu sudah tertanam jauh-jauh hari sebelum Pemilu tiba. Oleh sebab itu, sangat perlu bagi Bawaslu mengoptimalkan potensi adat sebagai ujung tombak pengawasan, konkritnya dengan membentuk kampung adat pengawasan.

Dari kampung adat pengawasan, Bawaslu dapat meningkatkan status wilayah tersebut menjadi kampung binaan sekaligus percontohan bagi kampung lain. Bila kampung adat pengawasan cenderung berbicara tentang edukasi dan penanaman konsep, kampung binaan akan lebih kepada action, atau tindakan konkrit terkait pengawasan Pemilu. Kampung binaan nantinya bisa menyelenggarakan kegiatan produktif seperti perlombaan, pameran, sekolah relawan pengawas, dan lain sebagainya. Semua upaya ini akan mengarah pada terbentuknya komunitas masyarakat adat yang tidak apatis dalam merespon setiap dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi.

Penulis optimis bahwa masyarakat yang mendapat pemahaman pengawasan Pemilu secara terstruktur akan menghasilkan pola gerak pengawasan Pemilu partisipatif yang dinamis dan berkelanjutan. Kesemuanya ini mampu mengantarkan Bawaslu mewujudkan proses demokrasi yang elegan dan bermartabat. Kampung adat pengawasan adalah solusi dalam mengawal Pemilu ke depan. Mari bersama menjadikan budaya ketimuran sebagai kekuatan untuk berbenah, menuju Indonesia emas.(*)