Bupati Deno Sebut Penyelesaian Konflik di Manggarai Berbasis Adat


Zonalinenews-Manggarai,- Bupati Manggarai Deno Kamelus mengungkapkan, penyelesaian konflik sosial di Manggarai mengedepankan pendekatan buadaya atau berbasis adat.

Hal ini, ia sampaikan dalam acara Workshop Musyawarah Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian Dan Kurikulum Bina Damai Melalui Forum Ketahanan Masyarakat di Hotel Revayah, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

“Sebagai Bupati Manggarai, saya sangat berbangga karena apapun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah ini, penyelesaian konflik sosial tetap mengedepankan pendekatan budaya atau berbasis adat,” cetus Deno.

Dalam Kegiatan bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Direktorat Pembangunan Daerah Pasca Konflik, Deno Kamelus menyampaikan, Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Manggarai didominasi dengan persoalan tanah.

Menurut dia, persoalan tanah itu melibatkan orang perorangan, antar kelompok bahkan terkadang melibatkan kelompok orang dengan pemerintah daerah.

“Sebagai Bupati Manggarai, saya sangat berbangga, karena apapun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah ini, penyelesaian konflik sosial tetap mengedepankan pendekatan budaya atau berbasis adat,” cetus Deno.

Meski demikian kata Deno, sampai sejauh ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan,berkat kesigapan pihak keamanan dan elemen masyarakat, apapun beratnya tantangan atau konflik sosial yang terjadi, relatif semuanya bisa di selesaikan dengan jalan damai.

Pada kesempatan itu, Bupati Deno memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada Kapolres Manggarai, Dandim 1612/ Manggarai membangun koordinasi, untuk memastikan stabilitas daerah yang kondusif. Hal ini merupakan komitmen kami bersama.

Lebih jauh ia menjelaskan, saat ini di berbagai tempat di Indonesia, masih memperlihatkan munculnya konflik sosial dalam berbagai rupa dengan eskalasi yang beragam.

“Hal itu menunjukkan, situasi dan kondisi kebangsaan kita, masih membutuhkan kearifan semua pihak, baik jajaran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengkawal bangsa dan negara ini agar tidak terjebak dalam perseteruan yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terang dia. (*Kons Hona)