Mahalnya Mengurus E-KTP, Warga Oepoli Memilih ke Timor Leste


Zonalinenews.com – Oelamasi ,- Mahalnya biaya yang dikeluarkan masyarakat Oepoli Kabupaten Kupang dalam proses pengurusan indentitas diri, elektronik Kartu Tanda Penduduk( e-KTP), sehingga warga Oepoli cendurung memilih mengurus kartu identitas ke Negara tetangga Timor Leste

Hal ini disampaikan Bupati Kupang Korinus Masneno dalam rapat koordinasi Pembahasan Perkembangan Perencanaan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Oepoli Kabupaten Kupang di Aula Rapat Kantor Bupati Kupang, Selasa 1 Oktober 2019, yang dihadiri Muspida dan utusan PUPR dari Jakarta serta Instansi terkait.

” Prihatin terhadap kondisi masyarakat Oepoli,” tuturnya.

Menurut Masneno, dampak kesenjangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat daerah terisolir seperti di Oepoli sudah terlalu berat sehingga butuh Perhatian dari semua pihak. Pasalnya Banyak masyarakat Oepoli yang mengurus KTP Negara Tentanga Timor Leste hanya karena mahalnya mengurus status identitas Warga Negara Indonesia berupa E-KTP akibat daerah kediamannya yang jauh dari Pusat pelayanan dan harus menempuh waktu berhari-hari, disertai medan jalan yang sulit.

“Disana Kondisinya saat ini , sudah terlalu parah. Kita bikin kebijakan mengurus KTP, sama dengan kita pergi mengurus KTP di Jakarta, Pake KTP Elektronik tapi disana signal tidak ada, semua peralatan rusak. Orang datang urus KTP disini biaya angkutnya mencapai 500.000, sampai disini mereka harus nginap dua tiga malam, akibatnya orang di wilayah kita mengurus KTP di Timor Leste karena di Timor Leste urus KTP sangat gampang cukup tanda tangan mereka semua sudah bisa mendapatkan KTP, “jelas Masneno.

Ia menambahkan sejauh ini Pemerintah Daerah sudah berupaya mendekatkan pelayanan soal pengurusan Identitas di Oepoli, namun jaringan internet yang terganggu, disertai listrik yang hanya beroperasi jelang malam hari, diperparah akses jalan sehingga berdampak terhadap proses pelayanan.

Menurutnya, pendekatan Pemberdayaan kemanusian (human approach ) yang diharapkan dan bukan semata pendekatan keamanan (security approach).

“Dalam tahun ini Dana Alokasi Khusus sebagiannya dapat dialokasikan ke Oepoli dan wilayah isolir lainnya sehingga, kedepan negara hadir secara nyata bagi mereka sebab wilayah Oepoli adalah wajah terdepan Indonesia dimata negara-negara regional dan internasional.

Secara terpisah anggota DPRD Kabupaten Kupang Komisi C, Tome Da Costa, SH di temui media Kamis 3 Oktober 2019 mengatakan masalah disana bukan semata urusan E-KTP tapi kondisi warga Amfoang sudah lama menderita dalam bingkai NKRI, Sehingga sangat disesalkan jika tidak diberi harapan.

Lanjutnya, semakin hari warga Amfoang mulai sadar khususnya daerah perbatasan, warga Oepoli mengerti jelas apa arti sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sehingga menurutnya negara mesti hadir bagi mereka diperbatasan seperti yang di cita-citakan dalam kebijakan kepemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo.

“Kebijakan Senayan sangat berpihak pada warga perbatasan tapi, teknisnya masih ada kendala, bagi saya kita semua baik Legislatif eksekutif daerah dan pusat mesti punya hati nurami peduli harga diri Negara kita melalui pembangunan bagi masyarakat dan saudara kita wajah terdepan republik ini, khususnya warga Amfoang untuk mekar bila perlu. Tapi setidak-tidaknya Warga Oepoli bisa mendapatkan perhatian ke depan,” tuturnya.

Ia menambahkan, jika memang ada rasa brkas kasihan diantara daerah dan pusat bersinergi sama-sama berjuang untuk wilayah Amfoang mekar jadi Kabupaten sendirk demi. (#Paulino)