Soal SK Semuel Langga, Ade Manafe Akui Kesalahan Pembacaan Saat Pelantikan


Ade Manafe

Zonalinenews-Kupang,- Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ( BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe menegaskan soal Surat Kuputusan ( SK) Walikota Kupang terhadap, Semuel Langga dengan penempatan di Pengawas Sekolah Dasar ( SD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sudah sesuai prosedur.

” Soal petikan SK-nya di Pengawas SD, sesuai basic yang bersangkutan dari guru SD dan terkait itu tidak ada persoalan dan tidak berdampak hukum ,” tutur Ade Manefe, Senin 14 Oktober 2019 pukul 09.15 WITA di Balai Kota Kupang.

Ade Manafe mengakui bahwa saat pelantikan dan pembacaan SK yang bersangkutan terjadi kesalahan baca dan setelah yang bersangkutan me
erima petikan SK yang besangkutan ditempatkan di pengawas SD.

” Masa yang bersangkutan dari guru SD lalu ditempatkan menjadi pengawas SMP, itukan aneh ,” jelas Ade Manafe.

Ade menambahkan soal tunjangan antara pengawas SD dan SMP kan berbeda sebesar 200 ribu.

“Kalau sudah diterima selama 3 bulan berkisar 600 ribu dan pemerintah Kota siap mengembalikan dan itu tidak ada masalah,” tandas Ade Manafe.

Ketika ditanya wartawan terkait persoalan Mutasi Semuel Langga yang dibawa PTUN Kupang, Ade Manafe menjelaskan bahwa itu hak yang bersangkutan.

” Yang pasti, Pengadilan akan meminta data -data ke kami sesuai dengan gugatan ,” ujar Ade Manafe.

Sebelumnya diberitakan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Lingkup Pemerintah Kota Kupang, Semuel Langga merasa keberatan dengan SK yang diterima dirinya dengan posisi menjabat sebagai pengawas Sekolah Dasar ( SD), padahal saat dilantik dan diambil sumpah jabatan pada acara pelantikan pejabat struktural dan fungsional yang berlangsung di Balaikota Kupang, Sabtu 1 Juni 2019, pukul 10.00 WITA, Semuel Langga menduduki jabatan sebagai Pengawas Sekolah Menengah Pertama ( SMP) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Bahkan dirinya juga telah menandatangani Pakta intregritas sebagai pengawas SMP.

” Saya dilantik dengan jabatan sebagai pegawas SMP dengan bukti surat pemberitahuan pelantikan BPPPD.005/918/D/V/2019 dan setelah mendapatkan SK , BKPPD.821/922/D/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian / Pengangkatan PNS , saya menjabat sebagai pengawas SD,” tutur Samuel Langga kepada Zonalinenews Kamis, 10 Oktober 2019 pagi di kediamannya.

Alasan keberatan Menurut Semuel, tunjangan pengawas SD , Rp 500 ribu dan SMP Rp. 750 sehingga takutnya di kemudian hari ada yang keberatan, bisa berdampak hukum bagi dirinya.

Atas persoalan ini, kata Semuel dirinya pernah bersurat dan mengadukan masalah ini ke Walikota Kupang, namun suratnya tidak digubris oleh Walikota akhirnya dirinya melaporkan masalah ini ke Gubernur NTT dan Menteri serta Komisi Apratur Sipil Negara.

“Masalah ini juga juga telah saya adukan ke Pengadilan Tata Usaha.Negara Kuoang, besok Jumat ( 11 oktober 2019) kemungkinan sidang perdana jam 9 pagi ,” tutur Semuel.

Semuel menjelaskan dirinya melakukan hal ini sebagai upaya mencari kebenaran secara hukum, agar kedepan tidak lagi terjadi proses mutasi yang diduga berbenturan dengan aturan.

” Saya takut dikemudian hari saya harus mengembalikan uang negara karena kesalahan prosedur,” tegas Semuel.(*tim)