Anggota Dewan Ini, Soroti Program Bantuan Seragam Gratis Pemkot


Zonalinenews-Kupang,- Program seragam gratis Pemerintah Kota Kupang jadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek. Ketua Fraksi PKB ini menilai program seragam gratis tidak menjawab standar pendidikan nasional.

Hal itu dikatakan Ewalde saat menggelar Jumpa pers usai mengikuti rapat Paripurna di DPRD Kota Kupang, Rabu (20/11/2019).

Menurutnya, program seragam gratis Pemkot Kupang dari sisi standar nasional pendidikan yakni tenaga kependidikan, standar kompetensi, sarana dan prasarana, tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengadakan seragam gratis.

“Yang harus lebih diperhatikan dan wajib yakni bagaimana pemerintah memenuhi standar pendidikan nasional, sedangkan untuk program seragam gratis itu tidak ada kewajiban pemerintah mengganggarkannya,” tegas Ewalde.

Dikatakan Ewalde , ia tidak sedang berusaha mengagalkan keinginan pemerintah, tetapi menurutnya program seragam gratis tersebut tidak subtantif. Selain itu, Ewalde katakan, ia fokus pada apa yang menjadi visi dan misi masa kepemimpinan Jefri Riwu Kore dan Herman Man, misalnya, soal peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Ditegaskan, dalam kaitan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia, program seragam gratis tersebut tidak memberi kontribusi apapun untuk meningkatkan sumber daya manusia.

“Kita ingin anggaran untuk program seragam gratis yang sudah dilakukan itu selayaknya diperuntukan bagi tenaga guru honorer yang gajinya berkisar 150 hingga 350 ribu,” ungkapnya.

Selain itu, kata Ewalde, amanat Perdana Nomor 7 Tahun 2016, palu sudah diketuk penyelenggaraan pendidikan yang insentifnya untuk tenaga guru yang honor ditambah 500 ribu per bulan karena hal itu berkontribusi langsung dengan peningkatan sumber daya manusia.

Ia katakan, dewan meminta Dinas Pendidikan Kota Kupang untuk merasionalisasi pembiayaan seragam gratis dalam RAPBD, Pasalanya untuk RAPBD tahun 2020 pemkot di Kebijakan Umum APBD (KUA) untuk program seragam gratis dialokasikan anggaran sebesar 2 Milliar rupiah sedangkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar 10 Milliar rupiah.

” Pembagian seragam gratis bagi masyarakat tidak tepat sasaran, massa anak saya juga dapat bantuan, pak Jabir juga , cucu ketua DPRD dan bahkan sekolah-sekolah yang mayoritas orang berkemampuan finansial lebih juga dapat bantuan,” jelas Ewalde.

Menyangkut sarana-prasarana di sekolah, menurut Ewalde, terdapat sekolah di Kota Kupang yang minim sarana dan prasarana, bahkan itu terlihat di sekolah rujukan, yakni SMP N 1 Kota Kupang.

“Kami sudah melakukan pemantauan ke sana. Sarana dan prasarana sangat minim, misalnya laboratorium, perpustakan dan komputer sangat tidak memadai,” kata Ewalde.

Berhubungan dengan ketersedian komputer, kata Ewalde, Pemkot mestinya segera mengambil langkah antisipasipatif, mengingat banyak hal dilakukan berbasis IT.

“Kita harus antisipasi ini, Pemerintah harus back up sekolah dengan sarana dan prasarana terkait bukan dengan pakian seragam,” tegasnya.

Ewalde mengaku dalam beberapa kunjungan kerja, ditemukan banyak SD di Kota Kupang memiliki kamar jumlah WC sangat sedikit dan memprihatinkan sementara siswa sangat banyak. Ia menyebut di SDI Liliba dan Lasiana mencapai 900 lebih orang.

Selain kamar WC, lanjutnya, masih banyak persoalan lain terkait ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di sekolah yang kurang mendapat perhatian. Ia sesalkan mengapa Pemkot Kupang tidak memberi perhatian pada hal-hal tersebut.(*tim)