BKPPD Serahkan Data PTT, Anatji Minta Data Riil, Juven Pemkot Jangan Berasumsi


Data PTT yang diserahkan BKPPD ke Skertariat Komisi I DPRD Kota Kupang

Zonalinenews- Kupang,- Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ( BPKKD) Kota Kupang Senin 18 November 2019 siang, telah menyerahkan data PTT, ke Sekertariat DPRD Kota Kupang , Sementara itu Komisi I DPRD meminta Pemerintah berhati -hati dalam pengunaan anggaran. Soal PTT pemerintah jangan berasumsi yang dibutuhkan adalah data riil soal perekrutan PTT, karena hal ini menyangkut anggaran.

Juven Tukung

Komisi I DPRD meminta Pemerintah Kota Kupang berhati- hati, artinya pertimbangkan baik dalam soal mengesekusi anggaran bila, kemudian terjadi perbedaan angka dalam penetapan APBD bahkan saat Komisi I melakukan Kunjungan kerja ke BKPPD terkait PTT, itu bukan asumsi, bahwa laporan resmi Sekertaris BKPPD dan Kabid itu merupakan angka -angka riil dan sesuai.

” Kalau angka riilnya terjadi perbedaan itu berakibat pada anggaran dan pertanyaannya mereka bayar dari uang mana lagi ,” tanya Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Juven Tukung Senin 18 Nobember 2019 pukul 21.30 WIta di gedung DPRD Kota Kupang.

Menurut Juven, pihaknya sudah sampaikan di pendapat fraksi bukan Perwali 2011 yang lebih besar dari Pemendagri 2013 dan untuk PTT mengapa pihaknya moratorium karena pihaknya mencermati kebijakan bukan hanya mencermati lurus saja tapi filosofinya.

” Kan Indonesia ini lagi kehilangan keseimbangan soal keuangan, ada ketidakseimbangan dalam postur belanja sehingga dibuat moratorium CPNS dan Honor supaya apa, biar energi pemerintah itu langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat,” jelas Juven.

Soal PTT, kata Juven akan lebih menarik ketika pemerintah di minta penjelasan formal pada badan anggaran dan Rapat Komisi.

” Pasti ada alasan-alasan pemerintah soal mengisi kekosongan PTT yang mengundurkan diri. Itu saya tidak persoalankan namun yang saya pertanyakan mengapa saat memberhentikan PTT dilakukan Tes , namun merekrut PTT mengisi kekosongan seharusnya juga dilakukan tes dan seharusnya bersifat terbuka,” beber Juven.

Juven menegaskan perekrutan PTT menurut penjelasan berdasarkan kebutuhan OPD namun menarik. S.Pd kimia mengurusi pelayanan pemerintah ditingkat kelurahan.

” Samangat Komisi I bukan soal menolak atau menyetujui, tapi yang dibutuhkan itu data riil dan mana datanya, saat ini komisi satu lagi membuat bank Data terkait itu ,”tutup Juven.

Anggota Komisi I DPRD Kota Kupang Anatji Ratu Kitu Jan pada kesempatan itu menegaskan pemerintah Kota Kupang dalam hal ini BKPPD telah menyerahkan data PTT, namun data tersebut hanya berupa tabulasi data jumlah PTT.

” Kami minta data rill nama 139 PTT yang mengundurkan diri dan dari OPD mana saja serta nama penganti dan penempatan di OPD mana saja, karena sebagai mitra pemerintah kami berkewajiban untuk mengetahui itu, karena ini menyangkut soal anggaran harus ada keterbukaan dan berani jujur,” tutur Anatji

Sementara itu Kepala BKPPD Kota Kupang, Ade Manafe pada kesempatan itu menjelaskan, data PTT sampai dengan November 2019 sebanyak 1.923 PTT tersebar di seluruh OPD di lingkup pemerintah Kota Kupang.

” Data PTT diserahkan siang tadi ( Senin 18 November 2019 di staf sekertariat DPRD Kota Kupang Komisi I. Penyerahan data itu sesuai janji dengan DPRD bahwa usai sidang diserahkan,” ungkap Ade saat diwawancari wartawan di DPRD Kota Kupang.

Lanjut Ade Manafe, perekrutan PTT ini massa kepemimpinan pak Jefri Riwu Kore dilakukan diakhir, nanti 1.923 PTT akan dievaluasi lagi dan kemungkinan pada Sabtu 23 November 2019 bertempat di SMKN 3 Kupang 1.923 PTT ini akan dilakukan tes lagi.

” Ada 3 kriteria penilaian, Aspek teorinya, aspek evaluasi dari OPD masing-masing selama 1 tahun, yang terkahir aspek disiplin dan juga pelatihan mengenai apel bendera dan baris-berbaris ( PBB). Evalausi kinerja PTT itu kan, di akhir tahun,”beber Ade Manafe.

Ia mejelaskan, massa kerja PTT dari 1 Januari – 31 Desember, setelah dilakukan evaluasi kinerja kalau tidak memenuhi kriteria ya diberhentikan.

” kan perwali 86 Tahun 2011, bilang begitu. Jadi kita tidak ada perekrutan yang ada hanya pengisian kekosongan, nanti dalam perjalanan ada PTT yang keluar, lulus PNS ya kita isi,” ungkap Ade Manafe. (* tim)