HERI BOKI : PENGANGKATAN PTT LINGKUP PEMKOT KUPANG, JANGAN ADA DUSTA ANTARA KITA


Zonalinenews-Kupang;- Mencermati pemberitaan zonalinenews.com yang telah menjadi konsumsi publik bahkan hangat dibicarakan hingga di warung-warung kopi di seanteru jagat Kota Kupang terkait maraknya pengangkatan PTT Baru di Lingkup Pemkot Kupang, menimbulkan tanda tanya, ada apa sebenarnya ? Pernyataan ini disampaikan Hermanus Thomas Boki Ketua KNPI Provinsi NTT 2 periode ini, ketika dimintai keterangannya di tengah kegiatan memperingati Hari Pahlawan yang dilaksanakan DPD KNPI Provinsi NTT di Kota Kupang.
Minggu 10 November 2019.

Heri Boki mengatakan, prinsipnya sebagai Ketua Pemuda/KNPI NTT, secara pribadi dirinya tidak mempersoalkan dan menghargai segala kewenangan yang ada di Pemerintah Kota Kupang. Itu hal pertama yang harus diketahui dan perlu digaris bawahi. Bahwa ada kewenangan melekat dan menjadi hak dari pada Pemkot bahkan DPRD Kota Kupang kita hormati.

Tetapi ada juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib hukumnya dipatuhi, selain dari proses rekruitmen kurang lebih 240-an orang PTT lingkup Pemkot Kupang yang harus dilakukan secara prosedural, obyektif dan transparan. Persoalannya ini bukan perusahaan pribadi, ini birokrasi pemerintahan, karena itu ada regulasi yang mengatur bahkan melarang, sehingga harus menjadi perhatian serius Pemkot dan DPRD Kota Kupang agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari nantinya.

Heri Boki menjelaskan, tenaga hororer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD.

Lanjut heri Boki, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56/2012. Itu berarti tenaga honorer merupakan orang yang bekerja di instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh APBN atau APBD.

” Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5/2014 dan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertertu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian, PPPK merupakan ASN,” ungkap Boki.

Selain itu, Heri Boki menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Karenanya berdasarkan penjelasan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018, tenaga honorer merupakan pegawai Non PNS dan Non PPPK. Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga honorer tidak sama dengan PPPK. Yang dimaksud dengan pegawai Non PNS dan Non PPPK antara lain pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain.

Lebih lanjut Heri Boki menguraikan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005 Pasal 8 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43/2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bab XIII tentang Larangan Pasal 96 menyebutkan : ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara; ayat (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan Non PNS dan/atau Non PPPK.

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 mengatur mengenai manajemen PPPK. Berkaitan dengan larangan instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer, Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 mengatur sebagai berikut : (1) Pejabat Pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK untuk mengisi jabatan ASN; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK; (3) PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK (tenaga honorer) untuk mengisi jabatan ASN.

Lanjut Heri Boki, ini menjadi tugas zonalinenews.com dan teman-teman pers untuk konfirmasi dan tanyakan kepada Pemkot, pengangkatan kurang lebih 240-an orang saat ini sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku atau tidak ?.

” Kalau sesuai, maka pertanyaan selanjutnya menggunakan regulasi yang mana ? biar publik juga tahu dan dicerahkan agar tidak menimbulkan asumsi ataupun persepsi lain dari kebijakan pengangkatan PTT lingkup Pemkot Kupang saat ini atau sederhanya janganlah ada dusta antara kita,” tutup Heri Boki.

Sementara itu , Plt Sekertatis Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Kupang, Elly Wairata tidak mengetahui secara jelas soal jumlah dan sistim perekrutan Pegawai Tidak Tetap ( PTT) pada lingkup pemerintah Kota Kupang.

” Soal itu saya tidak tau, tanya saja ke Kepala BKPPD, yang tau jelas ,” tutur Elly Wairata ketika dikonfemasi Zonalinenews Jumat 8 November 2019 pukul 10.00 WITA di Balai Kota Kupang, terkait perekrutan PTT baru lingkup pemerintah Kota Kupang.

Menurutnya soal jumlah dirinya tidak mengetahui secara pasti, namun dirinya mengakui sempat menandatangani beberapa berkas terkait PTT.

” Berapa jumlahnya datanya itu ada di Kepala BKPPD, coba tanya saja ke Beliau,” ungkap Wairata.

Sebelumnya terkait jumlah PTT baru dilingkup Pemerintah Kota Kupang ,
Sekertaris BKPPD Kota Kupang, Henny Lukas Rabu 6 November 2019 menjelaskan jumlah PTT kurang lebih sebanyak 240 orang lebih yang masuk saat ini mengantikan PTT yang sudah lulus menjadi PNS, bahkan tidak mau melanjutkan menjadi PTT.

” 240 itu mengantikan PTT yang tidak mau bekerja lagi ,” ungkap Henny Lukas kepada watawan di ruang kerjanya.

Ketika ditanya apakah 240 itu masuk mengikuti tes seperti yang telah dilakukan oleh pemkot saat melakukan tes bagi PTT.

” itu tidak karena posisi berkas PTT masuk ini, mengantikan PTT yang telah jadi PNS dan yang tidak mau menjadi PTT lagi ,” tutur Henny.

Ketika ditanya.Zonalinenews apa betul berkas PTT yang baru masuk sudah antri lama untuk menganti PTT yang tidak aktif lagi, yang Zonalinenews ketahui bahwa ada PTT yang baru tamat SMA juga sudah diterima.

Mendapati jawaban itu, Henny Lukas menanyakan ke Zoanlinenews apakah bapa punya data.

” Saya punya data , tadi saya lihat sendiri di Pol. PP anak baru tamat SMA memasukan berkas untuk berkerja di Satuan Pol PP ,” jelas Zonalinenews.

Pada kesempatan itu wartawan menanyakan ke Sekertaris BKPPD Kota Kupang Henny Lukas, terkait 240 lebih PTT tersebut penyebarannya di instansinya mana saja.

” Soal itu saya kurang tau pasti , nanti saya tanya ke Kepala Bidang yang menginput data itu,” tutur Henny Lukas. (* tim)