Masalah BBM, Minggu Ini Komisi III DPRD TTS Temui Migas & Pertamina di Kupang


Zonalinenews-TTS;- Menindaklanjuti salah satu kesepakatan pada tanggal 8 nopember, antara wakil ketua DPRD TTS bersama anggota DPRD TTS lintas komisi saat menerima aduan dari kelompok Persatuan Pengecer BBM TTS.

“Komisi III dprd tts akan segera ke kupang dan menyampaikan aspirasi yangvtelah disampaikan beserta sejumlah catatan ke Migas maupun Pertamina”

Senin 11 November 2019, Zonalinenews menyambangi komisi III DPRD TTS dan melakukan wawancara tentang rencana tindaklanjut tersebut.

Ditemui di ruang komisi, David Boimau selaku Sekertaris komisi menyampaikan kalau rencana tersebut akan segera dirapatkan ditingkat komisi, agar segera ditindaklanjuti. Berhubung saat ini juga agenda dprd yang tidak kalah pentingnya adalah pembahasan APBD tahun 2020 sehingga waktunya akan disesuaikan dengan kondisi.

Namun, menurut David bahwa dalam minggu ini komisi III dprd tts tentunya akan menemui Migas maupun Pertamina di Kupang.

Lanjut David, yang akan dibicarakan bersama Migas adalah berkaitan dengan kuota bbm untuk pom bensin ada diwilayah kab. Timor Tengah Selatan. Sehingga harus ada kepastian, sehingga TTS dapat terhindar dari kondisi kelangkaan bbm seperti beberapa waktu lalu yang kemudian harus dibatasi pengisian bbm bagi para pengecer atau tap.

Sedangkan untuk legalitas pengecer yangvtergabung dalam Persatuan Pengecer BBM TTS, kata David. Akan bersama sama dengan Migas mendiskusikan kemungkinan adanya payung hukum yang dapat dijadikan landasan untuk legalitas pengecer dalam beraktifitas karena itu menjadi kewenangan Migas agar dprd juga tidak menyalahi regulasi dalam menentukan sikap.

Pertemuan juga akan dilakukan komisi III dprd tts bersama Pertamina terkait dengan fasilitas pom bensin di TTS, serta sistem pemantauan dan pengontrolan pelayanan pom bensin kepada konsumen atau masyarakat.

“Juga akan dibicarakan, bagaimana proses pendistribusian bbm ke setiap pom bensin di TTS berkaitan dengan kesesuaian durasi waktu, dan juga volume bbm agar nantinya tidak lagi pom bensin yang harus sampai habis benar dan menunggu, yang pada akhirnya masyarakat yang membutuhkan juga menanti dalam ketidak pastian yang tentunya akan berdampak pada terganggunya aktifitas.” tutup David. (*Elli)