Paulus Henuk : BUMdes Harus Melalui Studi Kelayakan dan Harus Efektif


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Paulus Henuk,SH

Zonalinenews.Com-Ba’a.Terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) diperlukan musyawarah bersama karena jangan sampai dananya dicairkan tapi bidang usaha BUMdes nya belum jelas atau sebaliknya bidang usahanya sudah jelas tapi Kepala Desanya belum mau cairkan uangnya.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Paulus Henuk,SH, Selasa 12/11/19, pukul 18:34 Wita, Ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait Pengelolaan Dana BUMdes Desa Oebou yang sudah direalisasikan dalam program desa namun kenyataannya tidak berjalan alias Fiktif.

Paulus Henuk menjelaskan,Pengelolaan Dana Desa Haruslah tepat sasaran dan memiliki asas manfaat langsung kepada Masyarakat Termasuk didalamnya Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMdes)harus melalui studi kelayakan dan harus Efektif.

“Kalau yang saya lihat belum jelas pengelolaan BUMdesnya,kalau kelompok tani,petani lontar misalnya,modalnya dipakai untuk apa? harus ada kelompok usaha yang membeli hasil dari petani kemudian menjualnya,mungkin bawa ke kupang atau ketempat lain yang mereka bisa dapat keuntungan lebih disitu.Orang yang mengelola BUMdes haruslah orang yang mengerti Bisnis,”imbuhnya.

Ditambahkan Politisi muda partai perindo tersebut,bahwa memang ada masuk akalnya juga alasan dari Kepala Desa tersebut, karena jikalau hanya BUMdes nya dibentuk namun tidak direncanakan bidang usahanya dengan baik,jangan sampai uangnya dicairkan lalu pengurus BUMdes tidak bisa mengelolahnya dengan baik dan benar sehingga terkesan menyalahgunakan dana tersebut.

Kecuali misalnya, kata Henuk, Rancangannya sudah mantap, hitung hitungannya sudah mantap yang dimusywarahkan serta harus memahami bisnis.

“Ingat, Badan Usaha Milik Desa itu, harus orang-orangnya memahami bisnis,Dia harus tau bisnis karena ini namanya juga usaha,kalau tidak memahami bisnis dan hanya memenuhi struktur organisasi,kemudian salah kelola ya rugi,”ujarnya.

Paulus Henuk menambahkan, jikalau BUMdesnya terbentuk, orang-orangnya mengerti bisnis maka seharusnya mereka disuruh mempresentasikan di depan Kepala Desa dan BPD dan juga perwakilan Tokoh Masyarakat setempat dan menjabarkan hitung-hitungan bisnisnya bagaimana, sehingga hal ini butuh pendampingan misalnya dari Dinas terkait, sehingga paham bisnis.

“Tidak bisa Dana Desa dikelola serampangan baik itu oleh Kepala Desa, atau perangkat Desa atau BUMdesnya. Maka kalau itu dilakukan tanpa perencanaan yang baik, maka tujuan dari pemberian Dana Desa dari pemerintah pusat tersebut tidak akan tercapai, ada banyak penyelewengan baik oleh oknum Kepala Desa,perangkat Desa maupun BUMdes dan pada titik itulah tujuan dari pemberian Dana Desa itu menjadi bias atau menjadi tidak tercapai,” tuturnya.(*Tony)