Pekerjaan RKB SMPN 17 Kota Kupang Diduga Proyek Siluman


Foto : Anggota DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Proyek pekerjaan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri Kota Kupang diduga proyek siluman. Sebeb, pekerjaan tersebut tidak sesuai nomenklatur. Hal ini diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Yuven Tukung kepada zonalinenews.com di Kantor DPRD Kota Kupang, Selasa 19 November 2019.

Menurut dia, inspektorat segera masuk ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (P Dan K) Kota Kupang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut.

“Inspektorat masuk dan periksa saja, karena menurut saya kita sangat percaya dengan teman – teman mitra kita dengan mana hal yang berdampak hukum dan mana hal yang tidak berdampak hukum, “ungkap Politisi Nasdem itu.

Dia mengatakan, persoalan ini sudah terjawab dalam perdebatan pada sidang paripurna DPRD Kota Kupang dengan laporan Komisi IV itu tidak ada terbaca dalam dokumen soal pengalihan anggaran untuk pekerjaan RKB SMP Adisucipto ke SMP Negeri 17 Kota Kupang.

“Persoalan ini sangat menarik. Makanya saya bilang sangat terbaca dengan jelas dalam persidangan, bahwa teman saya Ketua Fraksi PKB Theodora Ewalde Taek mengatakan pasca penetapan perubahan konsultan bersama Kabid turun ke lokasi,” kata Ketua Fraksi Yuven.

Dia menilai, penjelasan Pemkot Kupang dalam hal ini Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ketika sidang paripurna di DPRD Kota Kupang tersebut sedang menipu. “Yang mereka jelaskan itu kita sudah tau mereka lagi menipu. Karena mereka beralasan masalah lokasi. Lalu kenyataannya diatas tiga ruangan dari empat ruangan. Maka dari itu sebagai mitra kita mewanti – wanti agar taat asas dan taat hukum gitu. Sebenarnya kita juga tidak ingin semua ini berdampak hukum karena hak pekerjaan pembangunan RKB ini sudah menjadi hak milik SMP Adisucipto. Tapi kenapa dicabut hak mereka. Dan ini artinya pemerintah harus bertannggungjawab,” kata Yuven.

Dia menjelaskan, semestinya Pemkot Kupang tidak semerta – merta dalam melakukan eksekusi pemindahan anggaran untuk kegiatan ke lokasi lain. “Kita melihat dari pemerintah asas niat yang tersembunyi sehingga mereka tidak berani menggungkapkan alasan dialihkan anggaran itu. Kalau berdasarkan penjelasan dari pemerintah itu tidak logis dengan alasan lokasi di SMP Adisucipto. Sebab, sesuai fakta yang dimasukkan dalam dokumen itu empat ruangan kelas. Masa ada pembangunan empat ruangan kelas tanpa ada proses dari bawah. Yang menjadi pertanyaan dari mana bisa empat kelas. Kan mereka merencanakan,” jelas Yuven

APBD, Perda dan SK Wali Kota tersebut, tambah Yuven adalah prodak hukum. “Bisakah kita pindahin begitu saja. Nah terus untuk apa kita bahas di DPRD untuk diperdakan dan dijadikan hukum. Sedangkan mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran itu pada kegiatan pemerintah harus berpedoman pada penyusunan RAPBD. Yang mana salah satu dalam pelaksanaan harus ada asas kepatuhan pada perda yang sudah ditetapkan,” papar dia. (*hayer)