SEJUMLAH KASUS RSP BOKING, RANCANGAN ANGGARAN DINKES DITOLAK KOMISI IV DPRD TTS


Ketua Komisi IV DPRD TTS, Marthen Tualaka

Zonalinenews-SoE,- Pada pembahasan Ranperda APBD TTS tahun 2020 antara dprd tts dan penerintah daerah kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), pada tingkatan pembahasan rapat kokisi antara komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satu mitra kerja komisi IV DPRD TTS adalah dinas kesehatan.

Dalam pembahasan tingkat komisi IV bersama mitra Dinkes, dimana dalam draft anggaran dinkes yakni anggaran untuk pembuatan dinding penahan sebesar 1 M serta anggaran untuk menunjang operasional pelayanan rumah sakit pratama boking senilai 1 M oleh komisi IV menolak anggaran dinkes tersebut dengan total anggaran sebesar 2 M.

Alasan penolakan anggaran rsp boking menurut ketua komisi IV Marthen Tualaka, bahwa saat ini RSP Boking dalam penanganan proses hukum di Polres TTS.

Terkait permasalahan fisik bangunan yang dibangun RSP Bokibg tahun 2017. Oleh karena itu, polisi sementara menyelidiki indikasi terjadinya korupsi dalam pemanfaatan anggaran pelaksanaan fisil bangunan RSP Boking tersebut.

Bersama rekan- rekan dewan di Komisi IV melakukan penolakan terhadap rancangan anggaran untuk RSP Boking karena secara regulasi, RSP Boking belum layak beroperasi sebagai akibat dari gagal konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan sesuai kajian Politeknik Kupang, sehingga tidak ada kenyamaan dan jaminan keselamatan bagi petugas maupun pasien, dengan fisik bangunan yang berantakan seperti itu.

“Tidak ada kenyamanan dalam Rumah Sakit Pratama Boking, sehingga kenapa harus ada anggaran operasional, aktifitas dihentikan dan bangunan utama harus dirobohkan karena jelas kalau konstruksinya gagal mulai dari pondasi sampai ke atap,” tutur Ketua Komisi IV, Marthen Tualaka.

Alasan lain yang disampaikan Ketua Komisi IV bahwa RSP Boking juga belum teregistrasi sebagai rumah sakit pada Kemebtrian Kesehatan RI sehingga dalam operasionalnya tidak dapat bekerjasama dengan BPJS.

“Beberapa alasan yang mendasar ini kita pakai sebagai untuk menolak rancangan anggaran Dinkes tersebut,” tutup Marthen (*Elli)