Yuven Sebut Ada 139 PTT Baru, Ade Manafe Bantah, Boki “Jangan Ada Dusta”


Juven Tukung

Zonalinenews-Kupang,-Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang mempertanyakan soal perekrutan sebanyak 139 Pegawai Tidak Tetap (PTT) baru dilingkup Pemerintah Kota Kupang, dan menduga ada permainan yang tersembunyi. Sementara Kepala BKPPD Kota Kupang membantah dan menegaskan tidak ada perekrutan PTT baru , yang direktut saat ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Soal Perekrutan PTTKetua Komita Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI) Propinsi NTT, Hermanus Boki meminta Pemkot transparan soal perekrutan PTT ” Jangan Ada Dusta diantara Kita”.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah (BPPD) Kota Kupang, Ade Manafe ketika dikonfermasi terkait perekrutan PTT Baru, membantah adanya perekrutan PTT di lingkup Pemkot Kupang.

Menurutnya saat ini yang direkrut merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“PTT tidak ada, yang ada hanya CPNS untuk pengisian posisi yang kosong, seperti yang mengundurkan diri. Kalau pengangkatan baru tidak ada,” kata Kepala BPPD Kota Kupang, Ade Manafe usai acara pelantikan 9 Kepala Dinas/Badan Kupang Senin 11 November 2019.

Menurut Ade, sesuai kuota kebutuhan yang diajukan tercatat sebanyak 262 orang, namun disetujui hanya sebanyak 246 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan dan pendidik (Guru) serta tenaga teknis yang ditempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man tidak mengetahui kalau adanya perekrutan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada lingkup Pemerintah Kota Kupang. Dan kalau ada perekrutan saat ini waktunya tidak tetap.

“Saya tidak tahu, ada terjadi perekrutan PTT. Kalau kebutuhan, iya.. tapi kalau waktu yang tidak tepat, karena PTT untuk proyek. Mana ada proyek pada bulan begini,” kata Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man, Senin, 11 November 2019.

Terkait dengan Perekrutan PTT,
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yuven
Tukung mempertanyakan perekrutan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 139 orang. Bahkan Ketua Fraksi Nasdem ini menduga adanya permainan yang tersembunyi dari perekrutan PTT ini.

“Perekrutan 139 PTT oleh Pemkot, seperti bim salabim, tiba-tiba muncul tanpa testing dan tanpa transparansi,” demikian diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung kepada waratawan ketika ditanya soal perekrutan PTT, usai acara pembukaan Sidang Paripura I, Selasa, 12 November 2019 di gedund DPRD Kota Kupang.

Menurutnya, jika Pemkot, membutuhkan tenaga PTT diumumkan dan dilakukan tes secara terbuka, namun yang terjadi justru banyak PTT yang tiba-tiba muncul dan langsung melapor ke OPD yang telah ditunjuk bukan berdasarkan permintaan.

” Pemkot Seharusnya taat hukum, bukannya menyalahi aturan soal Perekrutan PTT baru. Untuk itu, sikap Fraksi Nasdem dan Rekomendasi Ketua Komisi I, meminta pengangkatan sebanyak 139 PTT baru ditinjau ulang ,” tegas Yuven.

Lanjutnya, sesuai Permendagri Nomor 814/169/51/2013 terkait dengan PTT Pemkot telah mengabaikan pemerintah pusat.

“Secara data memang kuota sebanyak 246 untuk tes CPNS pada pemerintah Kota Kupang, namun untuk CPNS belum ada. Yang ada sekarang malah 139 PTT yang sudah ada SK, bahkan di bagi di rumah,” tambah Yuven.

Sementara itu melihat fenomena pengangkatan PTT di Lingkup Pemkot Kupang, menimbulkan tanda tanya, ada apa sebenarnya ?, pernyataan ini disampaikan Hermanus Thomas Boki Ketua KNPI Provinsi NTT Minggu 10 November 2019.

” ada juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib hukumnya dipatuhi, selain dari proses rekruitmen PTT lingkup Pemkot Kupang yang harus dilakukan secara prosedural, obyektif dan transparan. Persoalannya ini bukan perusahaan pribadi, ini birokrasi pemerintahan, karena itu ada regulasi yang mengatur bahkan melarang, sehingga harus menjadi perhatian serius Pemkot dan DPRD Kota Kupang agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari nantinya.

Menurut Hermanus Boki, prinsipnya sebagai Ketua Pemuda/KNPI NTT, secara pribadi dirinya tidak mempersoalkan dan menghargai segala kewenangan yang ada di Pemerintah Kota Kupang, bahkan DPRD Kota Kupang. Namum Berdasarkan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK (tenaga honorer) untuk mengisi jabatan ASN.

” Kalau Pengangkatan PTT sesuai, maka pertanyaan selanjutnya menggunakan regulasi yang mana ? biar publik juga tahu dan dicerahkan agar tidak menimbulkan asumsi ataupun persepsi lain dari kebijakan pengangkatan PTT lingkup Pemkot Kupang saat ini atau sederhanya janganlah ada dusta antara kita,” tutup Heri Boki.(*Tim)