Bupati Flotim Minta Direktur RSUD BAP Petugas Kamar Jenazah, Terbukti Copot


Zonalinenews-Larantuka,- Persoalan yang terjadi di RSUD Larantuka sejak Jumad 6 Desember 2019, terkait biaya Pemulasaran jenazah menarik perhatian publik, akibatnya Bupati Flotim Anton Hubertus Gege Hadjon, ST, Senin, 9 Desember 2019 mendatangi RSUD Larantuka untuk berdialog langsung dengan para petugas kamar jenazah.

Di hadapan Direktur RSUD Larantuka, para petugas kamar jenazah membeberkan kepada Bupati Hadjon bahwa selama ini yang terjadi biaya pemulasaran Jenasah sampai Formalin sebesar 750 ribu rupiah seperti yang dipersoalkan Rajawali Solor di Medsos sehingga menjadi perbincangan publik.

Petugas kamar jenazah berinisial YBH dan XL dihadapan Bupati menjelaskan bahwa selama ini total pembayaran Rp 750.000 dimana Rp 250.000 biaya Formalin dan Rp 500.000 biaya pemandian Jenazah.

Mendapati jawaban itu, Bupati Hadjon tersentak kaget dan meminta petugas menghentikan pembicaraan dan berkata cukup.

” Substansinya ada di 750 ribu itu. Apalagi dengan kurangnya kontrol pihak Rumah Sakit yang berwewenang dan Perda tidak dijalankan jadi, saya minta pak Direktur segera BAP mereka petugas kamar mayat dan ganti mereka dari sini;” tegas Anton Hadjon.

Pada kesempatan itu, Bupati juga memapertanyakan ketidakhadiran Koordinator kamar mayat.

” Kenapa, pak Direktur apa ada dengan Koordinator adakah penyampaian ijin atau bagaimana, segera panggil dan BAP mereka kalau terbukti maka lakukan sanksi sesuai aturan yang berlaku, ” tegas Anton.

Bupati Hadjon pada kesempatan itu menegaskan kepada Direktur RSUD Larantuka untuk membenahi administrasi serta manajemen RSUD agar masyarakat Flores Timur mendapatkan pelayanan yang nyaman.

“Bila perlu dipajang di pintu masuk kamar mayat aturan Perda itu dalam bingkai agar semua orang dapat membacanya dan juga harus disampaikan, disosialisasikan kepada keluarga Pasien saat pemulasaran Jenazah,” tutur Bupati.

Usai berdialog dengan para petugas , Bupati bersama Direktur RSUD Larantuka , Bendahara dan pihak menajeman melakukan pertemuan internal.

Usai pertemuan itu kepada Zonalinenews Bupati Flotim, Anton Hadjon menjelaskan
ternyata selama mereka tidak memahami perda yang sudah ada, sehingga menyikapi apa yang dipersoalkan oleh publik di medsos, Bupati perintahkan Direktur RSUD Larantuka beserta staf untuk memajang perda tentang pemulasaran Jenazah di beberapa titik yang urgen, agar masyarakat dapat membaca secara detail,.

” Bila perlu disosialisasikan sesuai perda agar masyarakat Flores Timur bisa memahami apa yang sudah menjadi keputusan dalam Perda tersebut,” ucap Anton Hadjon.

Sementara itu , Direktur RSUD Laratuka, Yosep Kopong Daten pada kesempatan itu menjelaskan dirinya dipanggil Bupati pada Sabtu 7 Desember 2019, untuk segera menindak lanjuti persoalan ini. (* Rita Senak)