Lahan Perumahan Puri Lasiana Indah Masih Berstatus Sengketa


Kegiatan

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Lahan milik Perumahan Puri Lasiana Indah yang dibangun oleh PT. Dafe Putri Pratama Mandiri yang berlokasi di Rt 12 / Rw 003 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut masih berstatus sengketa, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang melakukan pemeriksaan lokasi tersebut, karena ada gugatan dari pemilik lahan Elton Tedy Giri warga Rt 18 / Rw 004 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terhadap Pertanahan Kota Kupang. Hal ini dikatakan Hakim PTUN Kupang Simson Seran kepada wartawan dilokasi tersebut, Senin 2 Desember 2019, sekira pukul 16.30 wita.

Kegitan Sidang lokasi objek sengketa yang dilakukan oleh PTUN Kupang tersebut untuk mengetahui objek sengketa, yang dihadiri oleh tim dari PTUN Kupang, perwakilan Pertanahan Kota Kupang, Pimpinan PT. Dafe Putri Pratama Mandiri, Frids Bessie dan Elton Tedy Giri yang didampingi oleh tim kuasa hukum, Alexsander Frengklin Tungga SH, M.Hum, Yance Thobias Mesah SH, serta Tommy Michael Dirgantara Jacob SH.

Menurut dia, gugatan tersebut yang dilakukan oleh Elton Tedy Giri kerena lahan miliknya seluas 3.951 hektar tersebut sudah berubah atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri. “Jadi kegitan kita hari ini untuk melihat lokasi untuk menentukan bagian – bagian lahan mana saja yang klaim milik Elton Tedy Giri,” kata Simson.

Dia juga mengatakan, kegiatan tersebut dalam tahap pemeriksaan untuk kepentingan persidagan yang bisa menentukan apakah sertifikat itu sesuai atau tidak sesuai dengan aturan nanti pada tahap proses persidangan. “Luas lahan yang di klaim oleh Elton Tedy Giri itu ada sekitar 3.951 hektar dari 49 ribu hektar yang sudah bersertifikat (SHGB) atas nama PT. Dafe Putri Pratama Mandiri,” jelas Simson.

Dia menjelaskan, dari luasan objek sengketa awal tidak semua milik penggugat Elton Tedy Giri. “Jadi tujuan kegiatan sidang pantaun lokasi ini untuk mau melihat berapa besar objek sengketa, dan kondisi ril apakah sudah ada sertifikat atau masih mengunakan sertifikat lama. Dan guna menentukan objek sehingga saat sidang terbuka kita tidak lagi mempersoalkan objek sengketa,” jelas Simson. (*hayer)