Pembangunan RKB Dialihkan ke SMP 17 Kepsek SMPK Adisucipto Kecewa


Zonalinenews- Kupang,- Kepala Sekolah SMP Katolik Adisucipto Penfui Kota Kupang, RD. Yonas Kamlasi, S.Fil.MM kecawa dengan pengalihan pembangunan 4 Ruang Kelas Baru (RKB) ke SMP Negeri 17 Kupang NTT. Pasalnya pengalihan tersebut tanpa alasan jelas, padahal animo untuk bersekolah di SMPK Adisucipto sangat tinggi namum karena keterbatasan ruang akhirnya, siswa yang berkeinginan sekolah di SMPK Adisucipto dibatasi jumlahnya.

Pembangunan 3 RKB di SMP 17 Kota Kupang foto diabadukan Senin 2 Desenber 2019

” Kita disini selalu menolak siswa karena ruang kelas tidak mencukupi, sehingga pada bulan April 2019, kami mendapat informasi dari pemerintah Kota Kupang bahwa SMPK Adisucipto mendapatkan 4 RKB dari Pemerintah, DPA tahun 2019,” kata Kepala Sekolah SMP Katolik Adisucipto Penfui Kota Kupang, RD. Yonas Kamlasi, S.Fil.MM saat diwawancarai wartawan Senin 2 Desember 2019.

Menurutnya, mendapati informasi itu pihaknya bersuka-cita , gembira dan lebih lanjut berkomunikasi dengan pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( DIKBUD).

” Kita berkomunikasi lebih lanjut dan mereka (pemerintah) datang meninjau lokasi dan memang untuk lokasi pembangunan tidak bisa dibangun 4 ruang belajar karena keterbatasan lahan maka disepakati pembangunan 4 ruang bertingkat dua ruang dibawah dua ruang diatas,” ungkap RD. Yonas Kamlasi.

Dikatakan RD. Yonas Kamlasi, pihaknya juga bersurat ke Dinas bahwa untuk pembangunan 4 ruang tidak bisa karena keterbatasan lahan maka memungkinkan dibangun tingkat, sehingga surat ditanggapi dengan baik oleh dinas dan waktu itu pemerintah menjawab karena dibangun satu lantai bisa jadi kekurangan dana , sehingga pihak meminta waktu untuk berkomunikasi dengan yayasan, dan menyanggupi untuk menambah kekurangan dana.

” Beberapa pun kekurangan dana akan ditalangi oleh yayasan. Awal mula usulan pembangunan tersebut pada Bulan Juli 2019 saat Raker disini dihadiri oleh Pak Kabid Okto Nitboho pada saat dengar pendapat dengan para guru dan orang tua , Kabid mempertanyakan mengapa SMPK Adisucipto menolak siswa padahal, saat mendaftar sebanyak 150 siswa namun karena hanya memiliki 4 ruang belajar untuk kelas 7 , dan daya tampung sebanyak 120 siswi maka yang lain ditolak ,” jelas Kespsek .

Pada saat itu Menururt Kepsek, pak Kabid Okto Nitboho meminta agar semua siswa diterima saja karena akan dibangun 4 ruang baru yang sudah diputuskan di DPRD dan masuk di DPA 2019.

” Beliau Okto Nitboho katakan bahwa kalau sudah DPA mau nenek moyang sapa tidak bisa rubah. Jangan sampai kasus bisa sama dengan mantan kadis Max Halundaka jika mengalihkan pembagunan tersebut ke sekolah lain. Dan saat itu kita sangat optimis pembangunan 4 RKB akan jadi,” jelas RD. Yonas Kamlasi.

RD. Yonas Kamlasi menjelaskan sampai bulan agustus 2019 pengerjaan 4 RKB belum juga terlaksana padahal pihaknya telah berkomunikasi dengan dinas dan dinas menyatakan bahwa masih dalam proses tender.

” Setelah menunggu saya coba berkomunikasi dengan Kepala Inspektorat Kota , Alax Jawarus untuk bisa membantu menanyakan soal pembangunan 4 RKB di Adisucipto ke kepala Dinas Dikbud Kota dan pada esoknya setelah berkomunikasi dengan Kepala Dikbud, Pak Alex menjelaskan bahwa Romo pembangunan tidak jadi dilaksanakan karena salah input data ,” jelas Kepsek SMPK Adisucipto.

Pada Senin pagi 19 Agustus 2019, kata RD. Yonas Kamlas, dirinya mendatangi Dikbud dan bertemu pak Kabid . Oleh pak Kabid Okto Nitboho dirinya diajak untuk bertemu pak Sekertaris Dinas, Dumul Djami.

” Setelah bertemu pak Sek katakan bahwa seperti ada upaya untuk mengalihkan sehingga pak Sek meminta agar kami ( SMPK) membuat surat klarifikasi tentang, membutuhkan bantuan padahal sudah dianggarkan oleh pemerintah , dengan surat ditujukan kepada Dinas dan tembusannya disampaikan kepada Wali kota dan Wakil Wali Kota serta Ketua DPRD,” ungkap Romo Kamlasi.

Setelah surat dibuat, tutur Romo Kamlasi, pada tanggal 28 Agustus 2019 malan di SMPK Adisucipto digelar kegiatan pentas dalam rangka ulang tahun sekolah, maka pihaknya mengundang Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan dan yang hadir mewakili Wali Kota, Asisten 1 dan Plt Kadis Dikbud Kota , Dumul Djami yang pada pagi hari itu, Rabu 28 Agustus 2019 dilantik sebagai Plt. Kadis.

” Pada malam pak Dumul menyampaikan bahwa Romo kita tempur sudah, saya jawab siap dan terimakasih;” beber Romo Kamlasi.

Pada Senin 2 September 2019, menurut Romo Kamlasi , dirinya bersama ketua panitia kegiatan pentas HUT sekolah pergi ke Dinas Pendidikan untuk mengucapkan terimakasih sudah mendukung kegiatan ekstra kurikuker pentas seni.

” Pada saat itu beliau ( Plt Kadis) mengaku bahwa sudah terjadi kesalahan. Beliau mengatakan bahwa sudah dibahas di dewan dan diputuskan dewan untuk dialihkan pembangunan tersebut . Saya sangat kaget atas penjelasan itu. Setelah itu saya menelpon Anggota DPRD Yuven Tukung soal pengalihan tersebut oleh DPRD, dan Yuven menegaskan bahwa tidak ada pembahasan tentang pengalihan ,” beber Romo Kamlasi.

Setelah mendapat jawaban dari Plt Kadis Romo Kamlasi pada saat itu meminta Plt Kadis untuk menyampaikan lewat surat alasan pengalihan RKB tersebut, untuk disampaikan ke pihak sekolah.

” Beliau ( pak kadis) janji nanti akan mengirimkan surat, namum setelah ditunggu beberapa hari bahkan hingga kini surat penjelasan belum juga dikirim ,” tegas Romo Kamlasi.

Sementara itu, Kadis P d K Kota, Dumul Djami menjelaskan, pengalihan pembangunan empat Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP Katolik Adisucipto Penfui Kota Kupang ke SMP Negeri 17 Kota Kupang sudah sesuai prosedur. Dinas Pendidikan tidak mungkin terantuk di batu yang sama, pasalnya pengalihan pembangunan RKB itu, ada di perubahan Sidang Komisi.

” Di pembahasan Komisi, perubahan itu ada, kita tidak mau terantuk di batu yang sama. Kan kita tau itu jeratannya jelas kalau kita mengulangi bagaimana,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumul Djami Kamis 21 November 2019 pukul 12.00 WITA, diruang kerjanya.

Dikatakan Dumul, pemindahan secara sepihak pembangunan RKB tanpa dokumen jelas itu berbabaya dan berdampak hukum. Dan setelah pihaknya melihat kembali berkas dokumen itu ada di perubahan.

” Bahwa itu dibicarakan di tingkat komisi dan tidak dibicarakan di tingkat Banggar, proses itu menjadi kewenangan dewan. Tidak bermaksud melempar tanggungjawab tapi saya melihat dokumen itu ada dan saya punya dokumen itu,” beber Dumul.

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Yuven Tukung kepada zonalinenews.com di Kantor DPRD Kota Kupang, Selasa 19 November 2019 mengatakan , inspektorat segera masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut.

“Inspektorat masuk dan periksa saja, karena menurut saya, kita sangat percaya dengan teman – teman mitra mana hal yang berdampak hukum dan mana hal yang tidak berdampak hukum, “ungkap Politisi Nasdem itu.

Dia mengatakan, persoalan ini sudah terjawab dalam perdebatan pada sidang paripurna DPRD Kota Kupang dengan laporan Komisi IV itu tidak ada terbaca dalam dokumen soal pengalihan anggaran untuk pekerjaan RKB SMP Adisucipto ke SMP Negeri 17 Kota Kupang.

“Persoalan ini sangat menarik. Makanya saya bilang sangat terbaca dengan jelas dalam persidangan, bahwa teman saya Ketua Fraksi PKB Theodora Ewalde Taek mengatakan pasca penetapan perubahan konsultan bersama Kabid turun ke lokasi,” kata Ketua Fraksi Yuven.

Dia menilai, penjelasan Pemkot Kupang dalam hal ini Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ketika sidang paripurna di DPRD Kota Kupang tersebut sedang menipu. “Yang mereka jelaskan itu kita sudah tau mereka lagi menipu. Karena mereka beralasan masalah lokasi. Lalu kenyataannya diatas tiga ruangan dari empat ruangan. Maka dari itu sebagai mitra kita mewanti – wanti agar taat asas dan taat hukum. Sebenarnya kita juga tidak ingin semua ini berdampak hukum karena hak pekerjaan pembangunan RKB ini sudah menjadi hak milik SMP Adisucipto. Tapi kenapa dicabut hak mereka. Dan ini artinya pemerintah harus bertannggungjawab,” kata Yuven.

Dia menjelaskan, semestinya Pemkot Kupang tidak semerta – merta dalam melakukan eksekusi pemindahan anggaran untuk kegiatan ke lokasi lain.

“Kita melihat dari pemerintah asas niat yang tersembunyi sehingga mereka tidak berani menggungkapkan alasan dialihkan anggaran itu. Kalau berdasarkan penjelasan dari pemerintah itu tidak logis dengan alasan lokasi di SMP Adisucipto. Sebab, sesuai fakta yang dimasukkan dalam dokumen itu empat ruangan kelas. Masa ada pembangunan empat ruangan kelas tanpa ada proses dari bawah. Yang menjadi pertanyaan dari mana bisa empat kelas. Kan mereka merencanakan,” jelas Yuven

APBD, Perda dan SK Wali Kota tersebut, tambah Yuven adalah prodak hukum.

“Bisakah kita pindahin begitu saja. Nah terus untuk apa kita bahas di DPRD untuk diperdakan dan dijadikan hukum. Sedangkan mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran itu pada kegiatan pemerintah harus berpedoman pada penyusunan RAPBD. Yang mana salah satu dalam pelaksanaan harus ada asas kepatuhan pada perda yang sudah ditetapkan,” papar dia. (* tim)