Sistem Swakelola RHL Pada UPTD Kehutanan Berpotensi Gagal


Zonalinenews-SoE;- Sistem swakelola dan yang dilelangkan serta menjadi tanggung jawab CV. Agro Tani Lestari adalah Pengadaan bibit sampai pada lokasi. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di desa Oe’ Uban kecamatan Mollo Barat. Menurut penyampaian , Pemenang dan penyedia bibit, Semy Bety Sabtu 7 Drsember 2019.

Semy menuturkan kalau awalnya dirinya mempercayakan penyediaan bibit kepada masyarakat desa oe’uban. Dengan memberikan kantong semai atau polibag dan benih untuk masyarakat yang melakukan pembibitan.

” Sudah dilakukan pembibitan namun setelah dicek. Bibit yang disediakan masyarakat justru semuanya mati padahal masyarakat sudah diberi upah sebesar 20 juta rupiah. Dan seandainya, bibit yang disemaikan masyarakat hidup, tentunya akan dibeli kembali dengan perhitungan per media semai,” ungkap Semy

Semi menjelaskan, sesuai kontrak penanaman harusnya bulan maret 2019. Namun informasi dari UPT Dinas Kehutanan menyampaikan kalau adanya pergeseran musim tanam sehingga pengadaan bibitpun bergeser waktunya dan sesuai kontrak.

” Pengadaan bibit hanya satu bulan namun sebagai mitra. Dirinya harus menyesuaikan dengan pemberi kerja walaupun sudah tiga kali harus mengganti bibit yang mati,” tutur Semi.

Semy menguraikan, tanggung jawabnya sebagai mitra atau penerima kerja hanya pada pengadaan empat jenis bibit yakni kemiri, Mente, Jati dan Cemara sampai dilokasi dan dibuktikan dengan dokumentasi serta berita acara serah terima bibit sesuai jumlah yang diadakan dari masing’masing jenis bibit tersebut.

Sedangkan urusan tanam kata Semi, entah ditanam atau tidak serta hidup atau tidaknya bibit tersebut dilokasi ketika bibit sudah diantar sampai ke lokasi, itu sudah menjadi urusan dan tanggung jawab UPT Dinas Kehutanan dan kelompok yang telah dibentuk oleh UPT Dinas Kehutanan karena itu diluar dari pada kontrak,

Menurut semy, dirinya juga telah berinisiatif dengan melakukan penangkaran bibit per jenis bibit sejumlah 20 % per jenis. Untuk mengantisipasi pada masa pemeliharaan selama tiga tahun ke depan. Walaupun itu nantinya silahkan oleh UPT Dinas Kehutanan akan melelangkan atau melakukan mekanisme lain pada proses tersebut.

“Karena anggarannya terpisah dari kontrak pengadaan bibit saat ini, dan kelompok dibentuk oleh UPT Dinas Kehutanan, serta penanaman dilakukan oleh lelompok berdasarkan arahan UPT Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan,” tutup Semy .

Sampai Berita ini dipublikasin , pihak UPT Dinas Kehutanan. Tidak dapat ditemui dan belum berhasil mendapat kalrugikasinya. ( * Elli)