Dua Jurnalis Diusir Saat Meliput Aktifis Aceh Yunan Nasution Angkat Bicara


Zonalinenews-Aceh Timur | Aktivis Aceh mengecam keras tindakan yang dialami oleh dua Jurnalis dari INews TV di usir dalam gedung DPRK tersebut, Rabu 22 Januari 2020 malam saat rapat koordinasi dengan Bappeda.

” Saya mengecam keras insiden pengusiran terdadap insan Pers yang dilakukan oknum DPRK Aceh Timur dalam rapat terbuka, ini hal serius dan saya akan kawal masalah ini sampai tuntas agar mata dan pikiran oknum anggota DPR itu terbuka sehingga paham apa itu Pers/Media masa sebagai pilar ke 4 dalam demokrasi,” kata Aktivis Aceh, Yunan Nasution Kepada media Kamis (23/01/2020).

Yunan menjelaskan, setelah runtuhnya Rezim Orde Baru, tentunya demokrasi Indonesia beralih dari sistem Demokrasi Terpimpin menjadi demokrasi Pancasila dengan penyempurnaan pelaksanaannya. Dengan peralihan demokrasi tersebut, terjadi perubahan dalam Dunia Pers Indonesia. Pers yang tadinya hanya sebagai corong pemerintah, saat ini berubah menjadi Pers yang bebas dan bertanggung jawab, dengan adanya UU. Kebebasan Pers yang terbit setelah memasuki era Reformasi pada saat ini.

Pers pada hakekatnya menurut Yunan, berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam dunia demokrasi. Fungsi Kontrol sosial tersebut tentunya semakin menguatkan peran dan fungsi pers dalam masyarakat, karena dalam iklim demokrasi pada saat ini Pers adalah Pilar ke-4 demokrasi setelah lembaga Eksekutif (Pemerintahan), Legislatif (DPR/Parlemen), dan Yudikatif (Lembaga Hukum).

” Jadi saya melihat ada pembredelan kebebasan pers yang dilakukan oleh oknum legeslatif dan ini ada pidananya,” ungkapnya.

BACA JUGA:   Dua Kontraktor Pembangunan Dermaga Di Kabupaten Alor dan Flotim DPO

Terkait tindakan yang dialami kedua wartawn tersebut, pihaknya kata Yunan, akan segera melaporkan hal ini kepihak berwajib sesuai amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghampat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah agar profesi pers tidak lagi dilecehkan.(*T. Bahar)