Bupati Sunur: Program Desa Harus Sinkron dengan Program Pemerintah Daerah

Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur

Zonalinenews-Lembata,- Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur, ST, MT menegaskan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pembangunan antara desa dan daerah itu menjadi sangat penting agar mewujudnya Visi Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD).

Ia melanjutkan untuk proses sinkronisasi program dan kegiatan itu dapat dilakukan oleh Kepala Dinas dan Tim Aksistensi Daerah untuk melihat saat proses aksistensi APBDES apakah sinkron tidak dengan APBD kita.

Dalam proses Asistensi tersebut jika sistematika perencanaan APBDES terutama desa desa binaan tidak sesuai maka Kepala Dinas mesti bertanggung jawab untuk melakukan perubahan.

“Mestinya saya tidak perlu omong lagi karena saat aksistensi APBDES langsung disuruh ruba,” katanya.

Menurut Bupati Sunur, semua program prioritas nasional tidak dapat dibiayai seluruhnya oleh APBD sehingga kita bagi. Dana desa begitu besar. Dengan Sinkronisasi Program mari kita sharing dana apalagi dengan penduduk yang kecil.

Ia mencontohkan di Desa Bakalerek dan Desa Balauring, ada sharing dana untuk pembangunan jaringan air bersih dan saat ini sudah berhasil.

Dengan sinkronisasi program kegiatan ini berbagai kesulitan dana penanganan pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dikoordinasikan dengan daerah sehingga desa tidak terkesan berjalan sendiri, ungkap Bupati Sunur.

Untuk sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lembata, Bupati Lembata langsung memerintahkan untuk mengalokasikan dana 300 juta rupiah untuk pengembangan potensi pariwisata desa.

Penegasan dan himbauan untuk memajukan pembangunan desa dengan mensinkronkan program dan kegiatan desa dengan kabupaten tersebut disampaikan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur dalam acara rapat lengkap Pamong Praja yang berlangsung di Palm Indah Hotel, Jumad, 07 Pebruari 2020.

Bupati Sunur juga menyeruhkan agar Kepala Desa dan Ketua BPD agar bekerja sama dan bahu membahu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

BACA JUGA:   Sidak Isi Container Tol Laut, Wabup Flotim Sebut Terbukti Bersalah Pidanakan Pelaku

Jika kepala desa waktunya kalian selama 6 tahun, maka 2 tahun fokus ke infrastruktur dan 4 tahun berikutnya bisa putar otak untuk pemberdayaan ekonomi, memperhatikan kesehatan, pengembangan pendidikan melalui PAUD dan upaya pemberdayaan lain,tegasnya.

Ia juga memerintahkan agar setiap desa wajib membangun kemandirian ekonomi desa melalui BUMDES.

Saya mengamati jika BUMDES kita belum berjalan secara maksimal di desa.

Persoalan ada di manajemennya, direkturnya, pengelola unit unit usahanya.

Masyarakat kita selama ini terkesan belum profesional menjadi pengurus sehingga asal meletakan personilnya saja dan tidak bisa bekerja.

Jika masyarakat hanya bisa menjadi pelakunya maka yang menggerakan BUMDES mestinya pihak lain dengan melihat kualitas pengurusnya, kualifikasi usaha, inovasi dalam pengembangan dan menejmen pengelolaan, tegasnya.

Ia juga menghimbau agar setiap desa membuat matrix capaian kinerja APBDES dan langsung membuat catatan permasalahannya. Dicontohkannya, jika membangun jalan desa itu sudah pasti banyak permasalahan seperti pembebasan lahan, rekanan bisa lari dari pekerjaan, sudah dibuatkan padat karya namun masyarakat tidak berpartisipasi dan lainnya.

Dengan adanya matrix capaian kinerja maka dapat ditentukan besaran biaya yang dibutukan dan keberlanjutan pelaksanaan pekerjaan tersebut ditahun angaran berikutnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali dihadapan Bupati Lembata melaporkan Penyelenggaraan Rapat Lengkap Pamong Praja itu dihadiri 141 orang kepala desa dari 144 Kepala Desa se-kabupaten Lembata, Ketua BPD hadir 120 orang, juga dihadiri camat dan lurah serta 29 pimpinan OPD dan semuanya siap untuk mengikuti rapat lengkap Pamong Praja tersebut.( Kominfo Lbt)