STUDENTS GET LOWER fuel UNDANA

Bagikan:

Zonelinenews-Kupang . Demonsrtan that meets Parliament Building East Nusa Tenggara (NTT) – Indonesia’s request that the rise in fuel oil (BBM) are canceled due to the fuel price hike impact on the poor, and can result in prolonged poverty, the shouts of the protesters in the House NTT Provincial Councils said ahead of the 22 June 2013 Presidential Election (PILPRES) 2014 Live Aid the Poor While untik of 150 thousand per month. Should subsidies for the obligations of the State is without politicized. Manyoritas middle class people are the biggest consumers in the use of fuel to meet its needs.

Foto2156
when met at the Parliament Building NTT. “Somi Pindie the Joint NTT Prosperous Party is also in line with the protesters because with the increase in fuel because people are not satisfied basic needs will be increased. “Somi says it should be before the rise in government must consider first how the creation of the first working collection Higa income per capita has increased and inkam good they might not fuss anymore,” ugkapnya.
Further. “Somi said. looks like we memeksa our society. “We see our Indonesian society is very small, do we compare with other countries such as Singapore and Malysia. Domestic helper salary in Malysia alone ranged 1500.000 to 5000.000 Idonesia how? Only 200 thousand, “he’s going to eat?
Somi was also assessed with the fuel price hike is not appropriate because momentnya would enter the Holy Month Romadan menalami and it will definitely increase and more children would enter school lowland which is certainly very costly, issues like this are people so afraid he added.
Somi further. “So we thought before the President can raise the fuel kumungkinan think again, because we thought instead of just one person, we think millions of people. Somi add let society. Employee group 1 and 2 must have also had trouble. (* Samuel)

BACA JUGA:   Ahmad Muktar Sebut Ada Jatah Politik Tenaga Kontrak 2015

Indonesia Version

MAHASISWA UNDANA MINTA TURUNKAN BBM
Zona line News- kupang.  Demonsrtan yang memenuhi Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) – Indonesia yang meminta agar kenaikan Bahan Bakar Minyak  (BBM) di batalkan karena kenaikan BBM ini berdampak pada masyarakat yang kurang mampu, dan bisa mengakibatkan kemiskinan yang berkepanjangan, dalam teriakan para demonstran di Gedung DPRD Propinsi NTT 22 juni 2013 mengatakan jelang Pemilihan Presiden ( PILPRES) 2014 dengan Bantuan Langsung Sementara untik Masyarakat Miskin sebesar 150 ribu per bulan. Harusnya  subsidi bagi masyarakat adalah kewajiban Negara tanpa dipolitisir. Manyoritas rakyat menengah kebawah adalah konsumen terbesar dalam menggunakan BBM untuk pemenuhan kebutuhannya.
saat di temui di Gedung DPRD NTT.” Somi Pindie  yang dari Partai  Gabungan NTT Sejahtera  juga senada dengan para demonstran karena dengan kenaikannya BBM ini masyarakat tidak merasa puas karena kebutuhan pokok  akan menjadi naik. “Somi mengatakan seharusnya sebelum kenaikan Pemerintah harus memikirkan dulu bagaimana penciptaan pengumpulan kerja dulu higa pendapatan masyarakat meningkat dan inkam perkapitanya sudah bagus tidak mungkin mereka ribut lagi,” ugkapnya.
Lanjut.” Somi mengatakan. sepertinya kita  memeksa masyarakat kita. “ Kita melihat masyarakat Indonesia kita ini sangat kecil sekali, jangan kita bandingkan dengan Negara lain seperti Malysia dan singapura. Gaji pembantu rumah Tangga di malysia saja berkisar  1.500,000 sampai 5.000,000 Idonesia berapa? Hanya 200 ribu, “mau makan apa dia?
Somi juga  menilai dengan kenaikan BBM  ini momentnya kurang tepat karena mau memasuki Bulan Suci Romadan dan itu pasti akan menalami kenaikan dan lagi anak- anak mau memasuki sekolah baruh yang pasti ini sangat membutuhkan biaya yang besar, persoalan seperti ini yang masyarakat sangat takutkan tandasnya.
Lanjut Somi.” Jadi kita berpikir sebelum Presiden menaikan BBM kumungkinan bisa berpikir kembali, karena kita berpikir bukan hanya satu orang, kita berpikir jutaan masyarakat. Somi menambahkan jangankan masyarakat. Pegawai yang golongan 1 dan 2 pasti juga mengalami kesulitan.(*Samuel)

BACA JUGA:   Menunggu Hingga 2017, Pemkot Kupang Tolak Permintaan Komisi I

Bagikan:
Advertisement