oleh

Kasus PLS NTT , Kejati Telaah Bukti PPTAK Kupang

Zonalinenews-Kupang,- Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) terus gencar melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi Pendidikan Luar  Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) NTT tahun 2007 senilai Rp 77 miliar untuk diusut secara tuntas.

Mangihut Sinaga
Mangihut Sinaga

 

 

Kajati NTT, Mangihut Sinaga kepada wartawan, Kamis 5 Mei 2014  pukul 12.30 wita diruang kerjanya mengatakan kasus dugaan korupsi PLS pada Dinas PPO NTT senilai Rp 77 miliar, saat ini tim penyidik masih menelaah laporan atau bukti-bukti yang diserahkan PPTAK kepada tim penyidik.

Menurutnya bukti atau laporan yang diberikan PPTAK terhadap tim penyidik Kejati NTT masih perlu dilakukan telaah karena dinilai belum sempurna sesuai dengan harapan tim penyidik Kejati NTT. “Laporan atau bukti yang diserahkan PPTAK kepada tim penyidik, masih di telaah atau dipelajari lebih lanjut lagi, karena tim penyidik anggap belum sempurna, “ terangnya.

Mengenai kasus itu, lanjut Sinaga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengikuti perkembangan kasus dugaan korupsi kasus PLS pada Dinas PPO NTT itu. Kasus itu menjadi perhatian KPK sehingga dirinya selaku Kajati NTT terus ditanya terkait  dengan perkembangan kasus itu. Kasus itu, tambah Sinaga, hingga saat ini tetap berjalan sesuai dengan SOP di Kejati NTT. Tim penyidik juga diarahkan untuk bekerja secara professional sehingga kasus itu benar-benar diusut secara tuntas oleh Kejati NTT.

Dirinya selaku Kajati NTT memberikan ultimatum kepada seluruh tim penyidik untuk selalu bekerja sesuai SOP dan professional, sehingga tidak menimbulkan polemic didalam penanganan kasus itu.

Berkaitan dengan pemeriksaan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome ,Mangihut Sinaga mengatakan pemeriksaan terhadap Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome selama dua hari di Kejati NTT, mempertanyakan aliran dana dalam PLS senilai Rp 59 miliar dari total Rp 77 miliar.

Ditegaskan Mangihut pihaknya mengejar dana tersebut kemanakah aliran dana tersebut, apakah sudah dipergunakan secara baik atau belum dana program PLS pada Dinas PPO NTT. Menyoal kebijakan Dira Tome dalam PLS pada Dinas PPO NTT, Mangihut mengatakan bahwa soal kebijakan yang dilakukan oleh dirinya itu, untuk percepatan program PLS tidak sesuai seharusnya yang mengambil kebijakan adalah Kadis PPO NTT bukan dirinya, karena dirinya bukanlah Kadis PPO NTT.

“Soal kebijakan itu urusan dia, MDT  bukan Kadis PPO NTT sehingga mengambil kebijakan itu, seharusnya Kadis PPO NTT bukan dirinya yang menjabat sebagai Kabid PLS, “ terang Mangihut.

Ditegaskan Mangihut kebijakan yang diambil oleh dirinya sebagai Kabid PLS saat itu, apakah harus dibenarkan jika dalam pengambilan kebijakan itu telah menlahai aturan sehingga menyebabkan kerugian Negara, hal itu tidak bisa ditoleransi. Mangihut menjelaskjan Marthen masih diperiksa sebagai saksi. Dirinya juga mengapresiasi sikap Marthen yang sangat koperatif dalam pemeriksaan, termasuk memberikan berbagai data yang diminta penyidik untuk kelancaran penyidikan. Menurut Kajati NTT, setelah memeriksa Marthen, pihaknya segera mengevaluasi hasil pemeriksaan, dan hasil evaluasi itu akan kembali dikroscek dengan hasil pemeriksaan saksi yang lain.

Mangihut menjelaskan, dari evaluasi itu apabila penyidik menilai masih memerlukan tambahan keterangan, maka akan penyidik bisa melayangkan kembali surat pemanggilan untuk pemeriksaan tambahan, tentunya terkait pengelolaan dana PLS, termasuk prosedur, ijin dan mekanismenya. Menyoal berapa saksi lagi yang akan diperiksa, Mangihut menuturkan bisa saja pemeriksaan saksi akan terus berkembang. Untuk itu dia tidak bisa memprediksikan jumlah saksi yang akan diperiksa kedepannya. “Pemeriksaan itu untuk mengungkap sampai ketemu permasalahannya. Kalau tidak ada tindak pidananya nanti akan kami sampaikan tidak. Begitu juga sebaliknya,”ujarnya.(*che der)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT

Komentar

Komentar ditutup.