oleh

Surat Perubahan Perwali Buat Binggung DPRD Kota Kupang

Zonalinenews – Kupang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) merasa binggung dengan surat Walikota Kupang No Keu.910/105/2014 tanggal 2 Juli 2014, perihal permohonan penjelasan terhadap perubahan Peraturan Walikota (Perwali) tentang penjabaran APBD TA 2014. Surat kementrian Dalam Negeri yang yang di tujukan ke Gubernur NTT, dan di teruskan ke Pemerintah Kota Kupang dengan tembusan ke DPRD.

Fan Adrianus
Fan Adrianus

“Surat tersebut  sama sekali tidak menyentuh rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Perwali DPRD Kota Kupang,”Kata Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Frans Adrianus kepada wartawan, Kamis 7 Agustus 2014, 13.30 Wita di ruang kerjanya.

Menurutnya, apabila pemerintah ingin membuat suatu prodak hukum seperti Perwali, Pemerintah harus berkordinasi atau berkonsultasi bersama pemeritahan yang tingkatan lebih tinggi.
“ Surat Walikota tanggal 2 Juli 2014 ini wujudnya, koordinasi pemerintah Kota Kupang dalam Hal ini Walikota Kupang bersama pemerintah pusat, maka dari itu muncullah surat ini. Sedangkan surat tersebut  sementara sedang dalam proses  di DPRD Kota Kupang melalui  pansus, maka dari itu DPRD sendiri merasa pemerintah saat ini sangat keliru mengeluarkan surat tersebut,”jelasnya.

Ia mengatakan, apabila pemerintah merasa surat ini benar tetapi dari DPRD sendiri setelah melihat dan menelusuri surat tersebut salah, dan intinya isi surat ini belum menjawab rekomendasi pansus.

“Sedangkan surat rekomendasi pansus untuk pemerintah melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri pada tanggal 14 Juli 2014. Saya yakin surat pada tangal 2 Juli 2014 ini mengarah pada hasil rekomendasi pemerintah untuk  yang lain, “Ungkapnya.

Ia menegaskan, sebenarnya pemerintah membawa hasil rekomendasi dari DPRD untuk pemerintah dan dibawa Kementrian Dalam Negeri itu mereka, juga harus bisa menjelaskan hasil pansus bukannya disana hanya menayakan Perwali ini benar atau tidak. Kesimpulan – kesimpulan yang ada pada hasil pansus itu sudah di ungkapkan  ke Kementrian Dalam Negeri, sehingga Kementrian Dalam Negeri juga bisa menjawab.

“surat ini sangat normatif dan sangat tidak menyentuh dengan apa yang kita rekomendasikan, DPRD tetap menunggu dan bersurat lagi agar pemeritah harus melihat lebih cermat isi surat rekomendasi DPRD, karena surat ini tidak sesuai dengan belum menjawab rekomendasi DPRD, “Tegasnya. (*hayer)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT