oleh

Rakyat Harus Pilih Pimpinannya Sendiri Tak Perlu Diwakili

Zonalinenews-Kupang , Bengkel Appek NTT Perludem, ICW, TI Indonesia, IBC, FITRA, Corret, JPPR, KIPP Jakarta, PSHK, Puskopol Fisip UI, Pattiro,  Yappika, Populi Center, KPPOD, Kopel, IPC, Rumah Kebangsaan, Our Voice, Satjitpto Raharjo Institute, Aceh STF, FIK Ornap, SUAK, Mata Aceh, YASMIB,Mcri, Dewan Guru besar FE Unhas, GLK Aceh, MCW Jatim, BEM Pusako FH Universitas Andalas,  BEM FH Undip,  PERMAHI Semarang, Derwa Orga Semarang, Komunitas Payung Semarang, menolak keras   Pimilaiahan Kepala Daerah oleh DPRD. Demikian disampaikan Koordinator Bengkel APPeK (Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung) NTT,  Vinsensius Bureni  pada jumpa pers , seusai acara diskusi dan kampaye  bersama membangun  demokrasi melalui pilkada langsung.  Yang digelar di Taman Nostagia Kota Kupang, Sabtu 20 September 2014  Pukul 18.00 wita.

Koordinator JPPR NTT, Tres Ratu, Meneger Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat (JPPR), Sunarto dan Koordinator Bengkel APPeK NTT, Vinsensius Bureni , Staf  Bengkel APPEK
Koordinator JPPR NTT, Tres Ratu, Meneger Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat (JPPR), Sunarto dan Koordinator Bengkel APPeK NTT, Vinsensius Bureni , Staf Bengkel APPEK

Menurutnya,  pilkada langsung sejatinya adalah esensi demokrasi karena itu mengambalikan ke DPRD berarti Kemunduran dalam dua hal yaitu Partisipasi politk rakyat dan demokrasi substansial. Jangan Hanya kepentingan kekuasaan politik jangka pendek sekelompok orang mengorbankan hak politik rakyat.

Dikatakan Vinsen , Proses demokrasi Indonesia Tidak boleh dirusak  oleh segelintir orang . Hampir 10 tahun pemilihan kepala dearah secara langsung  sudah berjalan  dengan baik , tinggal merapikan mekanisme agar lebih tertib, jujur dan adil.

“Semangat perbaikan kedepan itulah yang tidak terlihat  dari pembahasan RUU Pilkada oleh pemrintah dan DPR saat ini. Sebagai Fraksi besar di DPR bersikeras agar pemilihan kepala daerah di kembalikan ke DPRD. Sementara Pemerintah yang di pimpinan Presdiden Susilo Bambang Yudhoyono  yang sudah bersusah payah sejak 2005 melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung , belum juga menunjukan sikap tegas. SBY sebagai presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung  dan sukses membangun demokrasi di tingkat lokal dengan menyelengarakan pemilihan kepala daerah secara langsung  harus bersikap tegas mempertahan an hal tersebut ,” Kata Vinsen .

Sementara Meneger Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat (JPPR), Sunarto pada kesempatan tersebut menjelaskan, Mengapa isu pilkada ileh DPRD baru muncul  padahal  sebelumnya Pileg dan Pilpres banyak Partai Politik yang mendukung pemilihan Kepala Daerah secara langsung, namum kini berbalik . “ Ini upaya untuk kepentingan sekelompok orang meraih kekuasaan dan mengorbanagkan kepentingan politik rakyat dengan cara pilkada lewat DPRD ,” Katanya.

Koordinator JPPR NTT, Tres Ratu, Proses Pilkada langsung membuat rakyat bisa menagih janji –janji pemimpinya , sehingga pemimpin akan lebih akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya. “ Pemerintah dan  DPR harus menyadari bahwa praktik politik uang  (jual beli suara) merupakan produk  dari perilaku kebanyakan  elite  yang hendak menjadi pimimpin, tetapi  tidak berakar di masyarakat, karena bukan semata bersumber dari keinginan masyarakat,” jelas Tresh Ratu.(*rusdy)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT