oleh

Sekelumit Penjelasan tentang Gratifisasi dan Pinjaman Daerah

Oleh : ABDULLAH APA Ketua DPD BMD NTT

Mengapa Gratifikasi?

Zonalinenews,- Pinjaman yang dilakukan oleh pejabat negara/daerah dari rekanan/kontraktor tanpa bunga seperti dilakukan oleh  Bupati  Kabupaten Alor Drs. Amon Djobo sebesar Rp. 452.000.000,- dari kontraktor  Fredik Talesu  sebagai Direktur Utama PT. Tiga Darah Karya Sejahterah, tanpa sepengetahuan DPRD adalah suatu kesalahan, dan masuk dalam kategori gratifikasi  berdasarkan UU nomor  2 tahun 2011 yang mengatur tentang gratifikasi baik itu kegiatan  penyuapan dan perbuatan pidana lainnya.

Abdullah Apa

Pemberian uang ratusan juta tanpa bunga dan diduga kompensasinya beberapa proyek, terbukti PT. TDKS sebagai pemenang paket proyek peningkatan jalan Kabupaten pada ruas jalan dalam Kota Kalabahi senilai : Rp. 3.025.000.000,- pada bulan September 2014 dan diduga sebagai pemenang proyek pembangunan Pasar Lama Kalabahi (Tahap III) dengan Sistem Multi Years yang nilainya : Rp. 2,5 Milyar Rupiah.

Expo tidak di muat dalam APBD

Berdasarkan pengakuan masing-masing pihak yang di konfrontir dan dipublikasikan oleh media  semua pihak mengaku bahwa benar adanya peminjaman untuk mendanai Kegiatan Expo Alor VIII  pada bulan Agustus 2014 yang lalu dengan alasan dananya tidak tersedia dalam APBD Kabupaten  Alor.  Perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan Expo bukan kegiatan Emergency atau tanggap darurat dalam kepemerintahan, hal inikegiatan Expo VIII Kabupaten Alor tidak termuat dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD) maupun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2014 dan Prioritas Plafon Anggaran  Sementara (PPAS) TA. 2014.

Pinjaman sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Bupati Alor bukanlah pinjaman daerah karena menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan PMK RI Nomor . 125 tahun 2013 yang menjelaskan sebagai berikut : Pinjaman daerah harus diatur dalam sebuah  Peraturan Daerah bersama DPRD, Pinjaman di bolehkan apabila adanya defisit APBD sampai 0,3 %, Pinjaman merupakan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang atas persetujuan DPRD dan mentri keuangan, Pinjaman harus bersumber dari pemerintah pusat dan atau BUMD yang didanai oleh Pemda melalui penyertaan Modal (Contohnya Bank NTT).

Pengakuan Bupati Alor Drs. Amon Djobo minjam uang dari Kontraktor untuk kegiatan Kepemerintahan (Karnaval Alor I dan Expo Alor VIII ) telah meyalahi wewenang kekuasaan karena tanpa melalui tahapan-tahapan.Begitu pula Fredrik Talesu sebagai Direktur PT. TDKS berada dalam posisi yang dilematis, tidak memberikan maka konsekwensinya tidak mendapatkan Proyek, akhirnya memberikan pinjaman yang berarti Gratifikasi.

Uang sebesar Rp. 452.000.000,- yang diambil dari Fredrik Talesu atas perintah Bupati kepada : Hopni Bukang, SH (Sekarang Sekda Kab. Alor), Viktor Imang, SH, M.Si (Eks Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Alor) dan Tomas Lalang Puling, ST (Kadis Perkebunan Kab. Alor) diduga merupakan sebuah drama besar yang tersembunyi dibalik dram-drama lain yang belum terungkap.

Olehnya itu kepada pihak penegak hukum baik oleh Kapolres, Kejari Kalabahi dan atau Kejati NTT untuk segera dimintai keterangan, sehingga tidak menjadi buah bibir masyarakat atau sangsi sosial. Dan bila DPRD Kabupaten Alor responsif maka semestinya segera membentuk  PANSUS untuk menyatakan pendapat, menelusuri dan memanggil Bupati dan Wakil Bupati guna

mempertanggungjawabkan permasalahan serta pinjaman yang dimaksud apakah sesuai aturan atau tidak. Karena boleh jadi kegiatan yang dilakukan untuk kebaikan bersama tapi dengan cara yang salah ya tetap salah. Sehingga tidak lagi menimbulkan polemik  dimasyarakat atas  tindakan melawan hukum  dan pembodohan publik bagi seluruh masyarakat kabupaten alor. (*Generasi Muda Pemerhati Alor Nusa Kenari)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT