oleh

Fraksi PKB & Hanura Tak Dapat Posisi AKD

Media Group : Zonalinenews,Erende Post-Kupang,-  Dua fraksi murni dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura periode 2014-2019 tidak memperoleh posisi ketua dan wakil ketua alat kelengkapan dewan (AKD).

Pasalnya, dua partai besar tersebut menginginkan agar diberikan kesempatan untuk menduduki ketua pada komisi dua dan lima, namun keinginan itu tidak disetujui dalam lobi-lobi politik.

Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno menyampaikan sebelum penetapan alat kelengkapan dewan pada Kamis 13 November 2014  sudah dilakukan komunikasi intensif antara sembilan fraksi di DPRD. Namun, ada kebuntuan karena fraksi PKB dan Hanura meminta agar mereka menempati posisi ketua komisi II dan V.

“Kita inginkan proporsional perolehan kursi yang menjadi landasan penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan,” kata Anwar di gedung DPRD NTT, Jumat 14 November 2014.

Anwar mengatakan, keinginan fraksi PKB dan Hanura untuk menempati posisi ketua pada dua komisi tersebut bertolak belakang dengan kesepakan tujuh fraksi lainnya, yakni jabatan ketua komisi I-V diberikan kepada fraksi yang memperoleh kursi terbanyak yakni antara 8-11 kursi.

Selanjutnya, posisi wakil-wakil ketua diberikan kepada fraksi PKB dan Hanura, dengan mempertimbangkan Fraksi PAN dan Gabungan juga sama-sama memiliki 5 kursi, tetapi dua fraksi tersebut tetap menolak. Atas dasar itu maka fraksi PKB dan Hanura tidak mendapat jabatan ketua pada lima komisi di DPRD NTT.

“Jika Fraksi PKB dan Hanura yang memiliki 5 kursi diberikan jabatan kursi ketua, bagaimana dengan Fraksi PAN dan Gabungan yang juga sama-sama memiliki lima kursi,” ujarnya.

Anwar menyebutkan ada lima komisi di DPRD NTT yakni Komisi I yang mitra kerja dengan pemerintah dibidang pemerintahan, Komisi II bidang ekonomi, Komisi III keuangan, Komsisi IV pembagunan, dan Komisi V kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ada tiga badan, yakni badan legislasi, badan anggaran, dan badan musyawarah sudah dibentuk.

Dia mengatakan, DPRD NTT periode 2014-2019 menargetkan akan menerbitkan sejumlah peraturan daerah (Perda) inisiatif dewan sesuai kebutuhan masyarakat.

Saat ditanya perda apa saja yang akan diterbitkan, Anwar menyampaikan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain perda inisiatif dewan, ada juga ranperda yang nantinya diajukan pemerintah untuk dibahas bersama dewan dan ditetapkan sebagai Perda

Pada periode sebelumnya, ada sejumlah perda yang diterbitkan baik yang diajukan eksekutif maupun inisiatif dewan. Diharapkan DPRD periode 2014-2019 Perda yang diterbitkan lebih banyak dari periode lalu. Tujuannya, kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa terjawab melalui tuntutan perda-perda tersebut.(*vlm)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT