oleh

Pemkot Larang Gefatar Beraktifitas Di Kupang

Media Group : Zonalinenews,Erende Post –Kupang,  – Pemerintah Kota Kupang melarang Gerakan Fajar Nusantara (Gefatar) Islam  beroperasi di Kota Kupang. Penegasan ini disampaikan Wali Kota Kupang, Jonas Salean kepada wartawan di Kantor Walikota Kupang, Senin 10 November 2014.

SONY DSC

 

 

Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melarang setiap kegiatan organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang keagamaan atau bidang lainnya yang tidak mengantongi surat ijin dari Pemkot.

“Kami Pemkot Kupang saat ini sudah berkordinasi dengan Polres Kupang Kota, Dandrem dan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Para Lurah dan Camat se-Kota Kupang, agar tidak membiarkan aktifitas organisasi – organisasi ilegal yang belum mengantogi ijin dari Pemkot,”tandasnya.

Organisasi Gefatar kata Jonas, telah lama beraktifitas di Kota Kupang  namun hingga saat ini belum memiliki surat ijin dari Pemkot dan belum resmi. Bahkan kata dia, Pemerintah Pusat melarang keberadaan organisasi itu.

“Kalau ada jejaringnya di Kota Kupang harus dibubarkan dan tidak boleh melakukan kegiatan lagi. Kami sudah buat kesepakatan dengan Kepala Polresta Kupang dan Kepala Dandrem Kupang. Seperti kejadian beberapa hari yang lalu di Kelurahan Bakunase pada saat organisasi ilegal Gefatar melakukan aktifitas yang di tolak masyarakat setempat. Artinya kita harus hindari agar supaya tidak menimbulkan dapak sarah di Sarah di Kota Kupang,”katanya.

Mengantisipasi dampak buruk akibat keberadaan organisasi tersebut, warga dihimbaunya berhati – hati. Hal itu kata Jonas, penting dilakukan untuk mempererat semangat toleransi di Kota Kupang.

“Para lura harus proaktif dan lebih bijak sana dalam melakukan penertiban apa bila ada kegiatan – kegiatan organisasi – organisasi tersebut di Kota Kupang, “uangkapnya.

Ia menegaskan, kegiatan yang dilakukan organisasi ilegal di Kota Kupang melanggar aturan, walaupun kegiatan  yang dilakukan organisasi tersebut bernilai positif.

“Organisasi ilegal yang ingin melakukan aktifitas apa pun yang tidak mempunyai anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) itu tidak diperbolehkan. Pemerintah sendiri juga tidak mengetahui alasan dari kegiatan – kegiatannya,”ujarnya.

Hal senSementara itu da diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Jabir Marola kepada wartawan untuk membubarkan organisasi tersebut.

“Saya sangat setuju dengan tindakan walikota kupang, yang tidak mau memberikan organisasi ilegal melakukan kegiatan seenaknya di Kota Kupang. Organisasi apapun, kalau dia ilegal jangan dibiarkan beraktifitas di Kota Kupang,”tandasnya.

Ditempat terpisah, Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pesisir Selatan, Dailipal meminta Masyarakat diminta untuk mewaspadai adanya tiga aliran kepercayaan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar).

Ia mengatakan, ke tiga aliran kepercayaan tersebut yakni Jamiatul Islamiah (JI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Di kabupaten itu aliran keperyaan JI menyebar di empat kecamatan yakni Koto XI Tarusan, Basa Ampek Balai Tapan, Lunang dan Pancung Soal. JI masuk ke Pesisir Selatan sejak empat tahun lalu.

Pada awalnya JI masuk di Kampung Pansur Nagari (desa adat) Jinang, Koto XI Tarusan melalui Abdul Kasasih alias Khatib Badul dan Budalir Rang Tuo Mandaro Itam, warga setempat.

Selanjutnya, aliran kepercayaan Gafatar hanya menyebar di Kecamatan Bayang tepatnya di Kampung Ambacang, Nagari (desa adat) Sawah Laweh Pasar Baru.

Aliran Gafatar mengajarkan kepada pengikutnya tidak penting melaksanakan shalat, tidak puasa dan boleh mengganti pasangan hidup dengan sesama anggota.

Ajaran itu merupakan suatu sekte Al Qiyadah Islamiah yang dulunya dipimpin oleh Ahmad Mhusaddeq yang menamakan dirinya nabi. Al Qiyadah kemudian berubah menjadi Komunitas Milah Abraham (Komar).

Sedangkan aliran kepercayaan HTI menyebar di dua kecamatan, yakni Lengayang dan Pancung Soal. HTI pernah menggelar unjuk rasa ke kantor bupati setempat beberapa waktu lalu. Pada Juli 2014, HTI juga menggelar tabliq akbar di Kecamatan Pancung Soal.

Mengantisipasi penyebaran berbagai aliran kepercayaan di kabupaten itu pemkab setempat membentuk tim gabungan, yakni tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Koperpakem). Anggota Koperpakem terdiri dari Bagian Kesbangpol, Kejaksaan, kepolisian, TNI dan pengadilan negeri.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor (Polres) Pesisir Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Toto Fajar Prasetyo mengatakan, pihaknya terus mengawasi perkembangan berbagai aliran yang masuk ke daerah itu.

“Kita imbau seluruh masyarakat agar dapat bekerjasama memantau perkembangan berbagai aliran kepercayaan yang masuk ke kabupaten ini. Jika menemukan aktifitas kelompok atau oknum masyarakat di daerahnya masing-masing yang mencurigai maka segera laporkan ke pihak berwajib (polisi) terdekat untuk segera ditindaklanjuti, ” katanya. (hayer)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT