PROYEK RP 16,7 M BELUM SELESAI PPK DI DUGA LANGKAHI PERPRES

Bagikan:

APBN...Zonalinenews-Baa, Proyek yang didanai APBN 2015 belum selesai sampai dengan batas akhir Adendum, terkesan tidak ditindak lanjuti pihak PPK Satker dan Pengawas PK PAM Nusa Tenggara Timur.

Proyek Sistym Penyediaan Air Mimun sebesar Rp. 16. 7 Miliard lebih tersebut belum juga terselesaikan oleh tiga Kontraktor pelaksana setelah diberikan waktu tambahan selama 50 hari kalender sesuai Perpres.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak; Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: dengan Jaminan Pelaksanaan dicairkan; sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa kemudian Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

BACA JUGA:   MASA KONTRAK PROYEK RP. 16,7 M BERAKHIR, MASALAH BELUM DISELESAIKAN

Terhadap per soalan ini Zonalinenews menghubungi Koordinator Pengawas Pulau Rote Satker PAMS NTT Ronis Halundaka dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PAM Satker PAMS NTT Reliviyanti Jamin, ST,MT yang bersentuhan langsung dan memiliki kewenangan tanggung jawab dengan proyek Rp 16,7 Miliar lebih tersebut sulit dikonfirmasi akibat nomor ponsel ketua pejabat bukan saja sulit dihubungi tetapi justru enggan menerima telpon wartawan.

Pantauan wartawan hari ini Rabu 30 Desember 2015 di masing masing lokasi pelaksanaan pembangunan SPAM oleh ketiga kontraktor pelaksana nampak masih tertundanya sejumlah iteam pekerjaan yang belum terselesaikan sementara masa addendum waktu dengan perpanjang hingga 50 hari kalender telah berakhir 27 Desember 2015 belum lama ini.

Seperti nampak pada papan informasi proyek masa kontrak telah berakhir kemudian diberikan waktu tambahan 50 hari sehingga seluruh waktu penyelesaian proyek selama 210 hari kalender yang berakhir 27 Desember 2015 namun pekerjaan belum juga dituntaskan.

Selain pekerjaan belum diselesaikan oleh kontraktor, terdapat pula sejumlah titik dalam pantauan media ini terdeteksi dikerjakan tidak sesuai perencanaan juga belum dilakukan perbaikan termasuk pekerjaan pemasangan pipa yang tidak menggunakan aksesoris dan penggunaan aksesoris tiruan.

Kemudian pada beberapa titik pemasangan SR – MBR selain masih membebani masyarakat dengan aksesoris , hingga kini sejumlah SR belum tersambung akibat material pipa untuk kebutuhan tersebut tidak ada dan belum dilakukan pengadaan oleh pihak pelaksana proyek.

BACA JUGA:   UD.SELERA ENTETE HADIRKAN ANEKA TENUN IKAT & KERAJINAN DENGAN SELERA NTT

Dalam pelaksanaan proyek ini sejumlah kalangan masyarakat penerima manfaat yang berhasil dihimpun pendapatnya mempertanyakan tindakan PPK dan Pengawas termasuk fungsi pengawasan legislative pada tingkat pusat.

Selain itu menurut mereka terkesan adanya sikap pembiaran terhadap pekerjaan yang dibiayai oleh uang rakyat miliaran rupiah oleh PPK dan pengawas sehingga pihak pelaksana melaksanakan pekerjaan asal jadi dengan tidak mematuhi mekanisme dan perencanaan sesuai kontrak kerja.

Untuk diketahui, Proyek Pembangunan sistim penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Dana paket APBN 2015 sebesar Rp.16. 755. 535. 000, ini oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum NTT di laksanakan oleh tiga Kontraktor pelaksana

Ketiga kontraktor itu masing masing: PT Anisa Prima Lestari..Lokasi kegiatan PDAM Kab Rote Ndao, Lingkup pekerjaan yang dilakukan sebanyak 10 iteam dengan nilai Rp 4.100 000 000.-

PT Karang Teguh Abadi. Lokasi kegiatan : IKK Baa Kabupaten Rote Ndao. Lokasi kegiatan: Pembangunan SPAM Ibu Kota Kecamatan ( IKK ) Baa Kabupaten Rote Ndao dengan kingkup pekerjaan sebanyak 8 iteam dengan nilai sebesar Rp. 6 531 798 000.-

Sedangkan PT Mojo Wijaya Karya. Lokasi kegiatan IKK Kecamatan Rote Barat Laut Kab Rote Ndao, Lingkup pekerjaan sebanyak 14 iteam dengan nilai kontrak Rp 6 123 746 000.- (Arkhimes Molle)


Bagikan:
Advertisement