oleh

BUPATI KUPANG DIMINTA ADIL BERSIKAP

Anton Natun
Anton Natun

ZONALINENEWS-OELAMASI, Bupati Kupang Ayub Titu Eki diminta bersikap adil dan tegas menyikapi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT atas kerugian keuangan daerah sebesar 2,5 miliard pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pernyataan ini dilontarkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang Anton Natun saat berdialog dengan awak media di Gedung DPRD Senin 01 Fberauari 2016.

Menurut Politisi Partai Hanura ini, secara objektif temuan DPRD Berkaitan dengan perjalanan dinas DPRD Periode 2009 – 2014, Bupati Kupang sendiri kemudian merekomendasikan kepada Kejaksaan Negeri Oelamasi sehingga anggota DPRD kemudian menyetor kembali kelebihan perjalanan dinas ke kas daerah.

“Atas rekoemdasi itu kami semua menyetor kembali ke kas daerah,”ungkapnya.

Pertanyaan kemudian muncul adalah mengapa Bupati Kupang sepertinya tidak terlalu ngotot merekomendasikan ke pihak Kejaksaan agar menyetor kembali kerugian keuangan daerah atas pengelolaan BLUD.

“Ada apa dengan semua ini, mestinya Bupati Kupang merekomendasikan kepada BLUD untuk mengembalikan uang senilai 2,5 miliard ke kas daerah dan itu diberikan juga ke Kejaksaan agar perlakuannya sama seperti kami dulu,” Tandasnya.

BACA JUGA:   Temuan BPK Dana Bansos, DPRD Pernah Pertanyakan Kepada Pemkot

Bupati Kupang mestinya memerintahkan pimpinan BLUD melalui Kejaksaan agar menyetorkan kembali dana ke kas daerah sesuai temuan BPK, Bupati Kupang juga diminta objektif dan adil dalam menyikapi temuan BPK tentang adanya indikasi kerugian kas daerah atas pengelolaan BLUD.

Dirinya menguraikan bahwa saat itu juga temuan BPK karena ada kesalahan antara Perda dan Perbub, sementara acuan BPK saat itu memakai Perbub sehingga DPRD periode itu harus menyetor kembali kelebihan perjalanan dinas.

“Saat itu Bupati bersurat ke Kejaksaan untuk menagih seluruh anggaran kelebihan perjalanan dinas dan kami setor kembali sesuai temuan BPK,”katanya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan untuk adilnya dan objektif mestinya Bupati Kupang juga bersurat ke Kejaksaan agar meminta pimpinan BLUD untuk menyetor kembali uang 2,5 miliard sesuai temuan BPK NTT di BLUD yaitu kesalahan administrasi dan penyalahgunaan.

“Semua temuan BPK harus direkomendasi oleh Bupati ke Kejaksaan sebagai pengacara Negara agar menagih seluruh kerugian daerah itu,”tegasnya.

Bagi dirinya DPRD tidak pernah menyetujui alokasi anggaran untuk BLUD sementara waktu itu masih sebagai unit swadana dibawah dinas PU maka DPRD wajib mendukung alokasi anggaran yang memadai. BLUD ini diharapkan beroperasi untuk membantu masyarakat namun baginya hal yang salah tidak perlu didukung. (*tim/YR).

BACA JUGA:   Pengadaan Komputer Server di Dispenda NTT , Tidak Sesuai Spek