Sofi Malelak De Haan : Saya ada Izin di Ketua Tim Kunker

Sofi Malelak De Haan
Bagikan:

Sofi Malelak De Haan
Sofi Malelak De Haan

Zonalinenews-Oelamasi, Ketidakhadiran Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kupang yang saat ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang, Sofi Malelak De Haan Ketika di Konfirmasi, Rabu, 3 Februari 2016 pukul 13.50 Wita, terkait ketidakhadiran dalam mengikuti Kunjungan Kerja dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu mengatakan bahwa dirinya tidak mengikuti Kunker dan Sosialisasi Ranperda, dirinya telah meminta izin kepada Ketua Tim Kunker di Kecamatan Taebenu, Soleman Dethan.

“Saya sudah minta izin di Ketua Tim, Pak Soleman Dethan,” katanya.

Dikatakan bahwa, dirinya tidak dapat mengikuti kunjungan kerja serta sosialisasi Ranperda sebab sedang melaksanakan tugas di Denpasar-Bali. Karena itu, dirinya tidak ikut dalam kunjungan kerja dan sosialisasi di Kecamatan Taebenu.

Dikatakan bahwa, jika anggota Partai Nasdem yang tidak mengikuti kegiatan kunker ataupun sosialisasi maka anggota partai tersebut tidak bisa menerima biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Itu merupakan perintah Partai.

Sementara itu, anggota DPRD Partai Nasdem lainnya, Pither Takoi, mengatakan dirinya juga sudah izin resmi ada penguburan dari saudaranya.

“Saya sudah izin, karena ada kematian dalam rumah,” kata Takoy

Sebelumnya diberitakan Anggota DPRD Kabupaten Kupang baru-baru ini melakukan sosialisasi 3 Ranperda dan kunjungan Kerjan namun ironis , saat Pantauan zonalinenews, Jumad 22 Januari 2016, Pukul 14, 25 , Saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang di Kecamatan Taebenu terdapat keanehan yaitu ada anggota DPRD yang tidak ikut sosialisasi tapi namanya tercantum dalam buku tamu Kantor Camat Taebenu.

BACA JUGA:   Hanya 80 Pemberi Suara dari 400 ‘Tomas Tolak Hasil Pilkades Kila

Nama-nama anggota DPRD Kabupaten yang tidak ikut sosialisasi namun nama tercatat dibuku tamu seperti, Sofia Malelak-De Haan dari Partai Nasdem, Leonard Leomunifu dari Partai Gerindra dan Samuel Koroh dari PKPI.

Ketiga anggota DPRD Kabupaten Kupang tersebut tidak hadir namun nama mereka terdaftar di dalam buku tamu . Sehingga, ini menjadi pertanyaan yang harus dipertanyakan ketika nama-nama tercatat dalam buku tamu.

Nama-nama yang tercatat dalam buku tersebut apakah tidak ada efek hukum terhadap pertangggungjawaban hukum maupun pertanggungan jawaban moril kepada masyarakat sebagai konstitusi yang memilih wakil rakyat. Wakil Rakyat yang saat ini menghuni rumah rakyat dicivic center.

Begitu juga saat melakukan Kunker di desa Baumata barat, Kecamatan Taebenu, kembali nama-nama anggota DPRD tersebut walaupun secara raga berada dilain tempat tapi nama mereka kembali tercatat sebagai bagian dari Wakil Rakyat melakukan Kunker.

Sementara anggota DPRD kabupaten Kupang yang melakukan sosialisasi, Soleman Dethan sebagai ketua rombongan sosialisasi dan Kunker, Jeni Oematan-Touselak, Ferdy Adu, Leonard Teuf dan Yakobertus Klau.

Didesa Baumata Barat, dari 3 nama bertambah satu nama menjadi 4 nama. Dibuku tamu, Kantor Desa Amarasi Barat kembali, Sofia Malelak-De Haan, Leonard Lemunifu, Samuel Koroh dan kembali tercatat dan nama baru anggota DPRD Kabupaten Kupang, jeni Oematan Touselak.

BACA JUGA:   JTP Sagu Tak Bisa Dimanfaatkan Yosep Sebut Konsultan Perencana Tipu Kami

Seperti dikatakan Kepala Desa Baumata Barat, Ayub Nifu yang didampingi oleh kepala Dusun III, Dirinya sangat menyesal dengan perilaku yang ditunjukkan anggota DPRD periode 20142019. Sebab, secara raga tidak berada di lokasi tapi nama-nama mereka tercatat dalam buku tamu.
“Kita mau bilang apa,,? Kabupaten Kupang mereka yang atur,” tutur Nifu.

Dikatakan bahwa, biasanya seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Perjalan, apalagi melakukan kunjungan ke masyarakat pasti di hargai dengan biaya perjalanan. Lalu, jika anggota DPRD yang tidak mengikuti perjalanan Dinas, apakah mereka harus menerima biaya perjalanan tersebut. Pasti pemerintah membayar biaya perjalanan mereka sebab, sebagai bukti ada nama mereka (anggota DPRD, red) tercatat dalam buku tamu desa.

Jika, anggota DPRD tidak mengikuti disarankan agar tidak memasukkan nama mereka dalambuku tamu dan jangan terima biaya perjalan dalam rangka kunker tersebut.

” terima uang buta itu namanya Korupsi, ternyata di DPRD Kabupaten Kupang selama ini bermain seperti itu. Tidak ikut kunker tapi kasih tahu pegawai sekwan untuk menulis nama di buku tamu, saya lihat ini jenis permainan modus Baru di DPRD,” sesal Nifu.

Selain itu, beberapa pegawai sekwan DPRD Kabupaten Kupang yang hanya menulis nama setelah itu tidak berada di tempat.(*paul)


Bagikan:
Advertisement