Terindikasi Korupsi, DRPD NTT Minta Royalti PT SMR Diaudit

Ketua API Kartini Ira Soebekun dan Ketua PRD NTT Yosef Sudarso saat menyerahkan bukti-bukti ke Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beribina Senin 22 Februari 2016
Bagikan:

Ketua API Kartini  Ira Soebekun dan Ketua PRD NTT Yosef Sudarso saat menyerahkan bukti-bukti ke Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beribina Senin 22 Februari 2016
Ketua API Kartini Ira Soebekun dan Ketua PRD NTT Yosef Sudarso saat menyerahkan bukti-bukti ke Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beribina Senin 22 Februari 2016

Zonalinenews,Kupang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta agar royalti dari PT SMR untuk APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) serta Pemerintah Provinsi NTT segera diaudit. Pasalnya, DPRD menilai, royalti PT SMR tersebut terindikasi korupsi.

“Ada indikasi korupsi disana, sehingga kami sebagai wakil rakyat meminta royalti dari PT SMR untuk APBD baik Pemda TTS maupun Pemprov NTT segera di audit,” ujar Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beribina di kantor DPRD NTT saat berdialog dengan belasan aktivis mahasiswa LMND Kupang, PMKRI Kupang, PRD NTT, API Kartini Kupang, Walhi NTT yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTT untuk Kedaulatan Rakyat Atas Tambang , Senin 22 Februari 2016.

Dikatakan, setelah DPRD NTT melakukan penelusuran terhadap royalti PT SMR untuk APBD Kabupaten TTS serta Pemprov NTT ternyata tidak ada sama sekali. Olehnya, dirinya menduga telah terjadi indikasi korupsi.

“Kami sudah tanyakan langsung ke Pemkab TTS dan Pemprov NTT ternyata royalty dari PT SMR kosong,” katanya.

Menurutnya, DPRD siap mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT SMR. Karena, aksi tambang oleh PT SMR telah menimbulkan banyak persoalan untuk masyarakat Supul. Selain tidak ada dampak positif terhadap warga, aktivitas tersebut juga menimbulkan konflik horizontal antar warga Supul. Dia meminta agar para aktivis peduli tambang Supul terus melakukan perjuangan menolak tambang oleh PT SMR ke tingkat nasional, bila perlu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena menurutnya, jika perjuangan tolak tambang ini sampai ke tingkat nasional maka tekanan politiknya semakin kuat dan langkah DPRD NTT untuk mencabut IUP semakin mudah.

BACA JUGA:   Angka Human Trafficking Di NTT Sangat Tinggi

Dia berjanji , dalam waktu dekat DPRD akan mengundang Danrem serta Kepala Dinas Pertambangan guna melakukan rapat terbuka membahas konflik tambang di Supul. Usai menyerahkan bukti-bukti kejanggalan di lokasi tambang ke Wakil Ketua DPRD NTT, Ketua PRD, Yosep Sudarso Asafah kepada zonalinenews mengatakan, kekayaan tambang yang selama ini dilakukan oleh PT SMR tidak sedikitpun berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah lingkar tambang.

Pertambangan yang dikendali oleh PT SMR justeru menjadi bencana bagi masyarakat. Selain itu, PT SMR yang meraup keuntungan miliaran rupiah setiap bulan dari pengerukan mineral mangan, tidak pernah menjalankan kewajibannya melakukan proyek CSR di wilayah lingkar tambang.

Janji membangun jalan desa, listrik desa, air bersih dan bahan klinik bagi masyarakat di daerah tambang yang rentan dengan bahaya pencemaran udara dan air akibat limbah produksi hasil pertambangan.

“Kami minta dengan tegas Gubernur segera mencabut ijin usaha PT SMR karena tidak mensejahterakan masyarakat NTT tetapi hanya menyengsarakan rakyat. Gunernur NTT merupakan antek kapitalis yang pro dengan kaum kapitalis,” tegasnya.

BACA JUGA:   Oknum Pegawai Unit PD Pasar Kasih Diduga Lakukan Pungli

Ketua API Kartini, Ira Soebekun mengatakan, kegiatan tambang itu telah mencaplok hak- hak masyarakat Supul sebagai pemilik hak ulayat kepemilikan tanah. Oleh karena itu, ia meminta DPRD NTT segera meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait pemberian ijin. Menurut dia, DPRD harus segera mengambil langkah untuk menelusuri sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan pertambangan mangan oleh PT SMR terutama penerbitan ijin-ijin pertambangan yang menuai permasalahan di tingkat rakyat maupun ketidakjelasan mekanisme bagi hasilnya. (*Amar Ola Keda)


Bagikan:
Advertisement