oleh

Puluhan Karyawan PT. Sumchang Mengadu Ke DPRD NTT

Veki Lerik saat memberikan kertas ke Karyawan PT. Sumchang untuk menulis nama
Veki Lerik saat memberikan kertas ke Karyawan PT. Sumchang untuk menulis nama

Zonalinenews-Kupang, Puluhan Karyawan PT. Sumchang mengadukan nasib mereka ke DPRD NTT. Pengaduan dilakukan lantaran, Perusahan asal korea tersebut dalam membayar Upah, tidak sesuai dengan standar UMP yang ditetapkan. Tapi, justeru sebaliknya dibawah standar UMP atau UMR.

Hal ini disampaikan Koordinator karyawan PT. Sumchan, Adriana Sanu dalam keterangannya Kepada Anggota DPRD NTT, jumat, 11 Maret 2016 didalam ruang fraksi demokrat DPRD NTT.

Lanjut Sanu, bahwa saat ini PT. Sumchan memiliki beberapa cabang di NTT. Dilihat dari brosur yang ditawarkan maka sangat menjanjikan dan menggiurkan. Namun, fakta lapangan membuktikan bahwa brosur hanya pemanis tapi sangat buruk pengupahannya. Jenis pekerjaan yang dilakukan ialah pemasangan rambut palsu atau wiks. PT. Sumchang saat ini memiliki 3 kantor cabang dan berpusat di jalan eltari. Sementara untuk kedua kantor cabang lainnya juga masih berada di kota Kupang.

Dikatakan bahwa, aturan kerja jam 8 kerja, dimana dari 8 jam kerja tersebut 1 jam digunakan untuk isterahat dan 7 jam digunakan untuk kerja. Selain itu, jika tidak masuk kerja akan dipotong gaji Rp. 50.000.

Dikatakan bahwa, selesai masa training atau magang akan diberlakukan gaji pokok. Namun dalam perjalanannya, setelah 3 bulan kerja, gaji tersebut diberikan Rp. 1.250.000 sementara yang diketahui bahwa upah sesuai standar UMR saat ini Rp. 1.475. 000.

Rumus yang digunakan, gaji pokok ditambah dengan upah tambahan untuk setiap kepala hasilnya dibagi dua, inikan namanya, mempermainkan tenaga kerja atau membodohi kita.

Setelah itu, memasuki bulan ketujuh gaji pokok dihapus hanya diberlakukan komisi.untuk jenis pekerjaan bukan pekerjaan ringan, butuh ketelitian dalam pemasangan rambut.

Pemotongan gaji, diberlakukan untuk semua, baik itu sudah pegawai tetap, maupun masih dalam masa training. Tenaga kerja yang sakit, izin, ataupun Alpa semuanya dipotong gaji. Sehingga, upah hanya habis dalam potongan gaji. Sementara masalah transportasi dan lainnya tidak diperhitungkan. Pengeluaran diluar gaji lebih besar dari gaji yang diterima setiap bulan.

” pengeluaran lebih besar dari gaji yang diterima,” kata Sanu.

Sementara karyawan lainnya, mengatakan bahwa sampai dengan saat ini harga wiks yangdikerjakan tidak diketahui harga jualnya. Sementara pekerjaan wik membutuhkan keterampilan dan ketelitian.

“Kita tanya harga wik, pihak perusahan tidak pernah memberitahukan harga tersebut,” tuturnya.

Untuk sakit, kata karyawan tersebut jika dibawah kerumah sakit upanya tetap dipotong Rp. 57. 000. Padahal, tenaga kerja tersebut sakit ditempat kerja. Untuk biaya rumah sakit juga tetap dibayar oleh tenaga kerja yang sakit tersebut.

Perusahan asing ini kembali menjajah anak bangsa di NTT. Namanya perusahan asing pasti upah yang digunakan juga sesuai dengan standar yang tinggi. Perusahan tersebut mempekerjakan 500 karyawan asal NTT. Tapi dalam pelaksanaannya, setiap penerimaan gaji ada pootongan gaji Rp 50.000 sebagai uang pengikat. HRD PT. Sumchang tersebut bernama Vebi Bataona.

Menjawab pengeluhan yang disampaikan, Anggota DPRD NTT, Gabriel Suku Kotan mengatakan bahwa setelah menerima pengaduan yang disampaikan maka akan disampaikan ke pimpinan komisi yang bersangkutan. Sebab, komisi yang saat ini menangani persoalan ketenagakerjaan tidak berada di tempat.

Anggota DPRD NTT lainnya, Viktor Lerik mengatakan bahwa sebaiknya memanggil pimpinan perusahan tersebut. Atau langsung melakukan sidak ke PT. Sumchang. Agar mengetahui titik persoalan yang sebenarnya. (*Paul)

Penulis: zonaline news

Gambar Gravatar
Alamat Redaksi : Jalan Adisucipto Kompleks Perumahan RSS Oesapa Kota Kupang Blok P No 2 NTT