oleh

MIKHAEL FEKA BILANG MUTASI JONAS SALEAN TIDAK MENGUNTUNGKAN

Mikhael Feka
Mikhael Feka

Zonalinenews, Kupang, Terkait mutasi pejabat yang dilakukan oleh Walikota Kupang Jonas Salean pada Lingkungan Sekretariat Pemerintahan Kota Kupang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Wirya Mandira Mikhael Feka mengatakan penjelasan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “Bilamana ada perubahan dalam perundang – undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”.

Hal ini disampaikannya pada Kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Pencinta Demokrasi Kota Kupang (AMPD-KK) pada Jumat  07 oktober 2016, pukul 11.00 wita di Hotel Maya Kupang.

Mikael Feka menjelaskan bahwa pelaksanaan muatasi jabatan/pelantikan di Lingkungan Pemerintahan Kota Kupang didasarkan pada SK Walikota Kupang tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV, Lurah, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Lingkup Pemerintahan Kota Kupang tertanggal 30 Juni 2016 dengan pelaksanaan mutasinya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 .

Lanjutnya bahwa Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor :BKD.821/970/D/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 pada bagian keempat dinyatakan secara jelas tertulis bahwa Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan tanggal pelantikan adalah 1 Juli 2016.

BACA JUGA:   Alex Ena Sebut Mutasi di Komisi Tidak Ada Kaitan Dengan Dinas PU

Sementara pada tanggal 1 Juli 2016 di Undangkannya UU Nomor 10 Tahun 2016  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang РUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan GBW.

Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP ini yang menyatakan Bilamana ada perubahan dalam perundang – undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Namun karena waktu Perubahan Undang – Undang ini bersamaan dengan waktu mutasi maka tidak perlu dilihat yang menguntungkan. (*mortal)