Pemda Ende Dinilai Gagal Tingkatkan PAD

Anggota DPRD Kabupaten Ende Abdulkadir Mosa Basa
Bagikan:

Anggota DPRD Kabupaten Ende Abdulkadir Mosa Basa
Anggota DPRD Kabupaten Ende Abdulkadir Mosa Basa

Zonalinenews-Ende,- Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dinilai gagal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemda Ende saat ini hanya dapat menghasilkan PAD sebesar Rp. 29 Miliar. Padahal target penerimaan PAD Kabupaten Ende sebesar Rp. 60an Miliar lebih.

Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Ende Abdulkadir Mosa Basa dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Ende dengan Tim Anggaran Pemda Ende di ruangan rapat komisi DPRD Ende, Kamis 22 November 2017.

Kadir merincikam, jumlah penerimaan PAD Kabupaten Ende tahun 2017 sebesar Rp. 29 Miliar. Jumlah PAD tersebut berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ende sebesar Rp. 13 Miliar dan Rp. 16 Miliar berasal dari sembilan SKPD lainnya.

Rendahnya penerimaan PAD Kabupaten Ende tahun 2017 lanjut Kadir, disebabkan oleh kepala daerah yang salah menempatkan pimpinan SKPD. Kepala Daerah sebut Kadir, memilih pimpinan SKPD tidak berdasarkan kemampuan.

” Rugi daerah ini. Kaget kita dengan penerimaan PAD begini. Saya sudah bilang ini karena kasih kepada kepala SKPD yang salah,” jelasnya.

BACA JUGA:   Fraksi Gerindra Bongkar Dana Bansos Kabupaten Kupang

Atas permasalahan tersebut tegas Kadir yang juga sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Ende, kepala daerah seharusnya memiliki nyali untuk menindak tegas kepada pimpinan SKPD yang tidak mempunyai kinerja yang baik.

” Copot saja kepala dinas yang begini. Kenapa takut copot. Bupati tidak punya nyali untuk copot kepala dinas yang tidak bisa meningkatkan PSD. Negara ini rugi bayar kepada orang bodoh. Pemda Ende bayar kepada orang yang tidak ada kinerja,” tegasnya.

Untuk meningkatkan PAD usul Kadir, pemerintah harus dapat menggandeng pihak ketiga untuk bekerjasama. Dengan bekerjasama dengan pihak ketiga diharapkan PAD Kabupaten Ende dapat meningkat.

” Kalau tidak punya kemampuan untuk meningkatkan PAD kerja sama dengan pihak ketiga. Jangan sampai tidak naik-naik PAD di daerah ini,” ujarnya.

PAD yang digasilkan tambah Kadir, tidak sebanding dengan anggaran yang dipercayakan kepada dinas-dinas untuk mengelolah. Menurutnya, dinas-dinas selama ini dipercayakan untuk mengelola anggaran yang besar namum tidak dapat meningkatkan PAD.

Selain itu lanjut Kadir, PAD yang dihasilkan juga tidak sebanding dengan belanja pegawai dan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) serta juga rework.

BACA JUGA:   Dinas Sosial Tidak Lakukan Validasi, Masyarakat Pengguna BPJS Jadi Korban

” Sekarang kita bandingkan, berapa belanja pegawai, kemudian berapa TKD. TKD itukan untuk meningkatkan kinerja. Ini kinerjanya rendah tapi kasih terus TKD,” jelasnya.(*Tommy)


Bagikan:
Advertisement